TRIBUNNEWS.COM - Seorang anggota senior Parlemen Eropa dari Partai Fidesz yang berkuasa di Hongaria mengundurkan diri secara mendadak.

Dilansir CNN, József Szàjer mundur dari jabatannya setelah mengaku melanggar aturan lockdown. 

Dia menghadiri sebuah pesta privat yang disebut media nasional sebagai pesta seks.

Szàjer dalam pernyataannya mengaku hadir di pesta pribadi.

Setidaknya ada 20 orang dalam pesta tersebut termasuk anggota diplomat, menurut temuan polisi.

Menurut Jubir Kantor Kejaksaan Umum Brussel Sarah Durant, polisi mendapat panggilan ke sebuah apartemen di atas sebuah bar di pusat kota.

Panggilan itu terjadi pada Jumat (27/11/2020) pukul 21.30 waktu setempat.

Baca juga: Otak Chat Seks Terbesar di Korea Selatan Dihukum 40 Tahun, 74 Gadis Dipaksa Bikin Video Mesum

Baca juga: Maskapai Selidiki Pramugari yang Menjual Pakaian Dalam Secara Online hingga Layanan Seks di Pesawat

Para tetangga meminta polisi datang karena merasa terganggu dengan kebisingan yang ada dalam unit apartemen itu.

"Tetangga mengeluhkan kebisingan malam hari dan potensi pelanggaran tindakan yang terkait dengan pandemi COVID-19," jelas Durrant.

Polisi menemukan sekitar 20 orang dalam apartemen.

Dua diantaranya mengaku memiliki kekebalan diplomatik, kata Durrant.

Selama pemeriksaan polisi itu, seseorang melapor ke polisi bahwa dia melihat orang kabur melalui pipa pembuangan.

"Seorang pejalan kaki melapor ke polisi bahwa dia telah melihat seorang pria melarikan diri ke pipa pembuangan."

"Tangan pria itu berlumuran darah. Ada kemungkinan dia terluka saat melarikan diri."

"Narkotika ditemukan di tas punggungnya. Pria itu tidak dapat menunjukkan dokumen identitas apa pun."

"Dia diantar ke tempat tinggalnya, tempat dia mengidentifikasi dirinya memiliki paspor dasar diplomatik sebagai SJ (1961)," jelas Durrant.

Kantor Kejaksaan mengatakan anggota parlemen Hongaria yang berusia 59 tahun sedang diselidiki atas kepemilikan narkotika.

"Prosedurnya sedang berlangsung. Proses pidana hanya dapat dilakukan setelah pengabaian kekebalan diplomatik atau parlementer dari orang-orang yang disebutkan di atas oleh otoritas yang berwenang," penjelasan Kantor Kejaksaan.

Szàjer membantah tuduhan mengonsumsi narkoba dan mengaku menyesal atas pelanggaran protokol Covid-19 itu.

"Saya menawarkan polisi untuk melakukan tes instan, tapi mereka tidak melakukannya."

"Menurut polisi mereka menemukan pil ekstasi, tapi itu bukan milik saya, saya tidak tahu siapa dan bagaimana itu ditempatkan," katanya.

Pesta kecil yang bertempat hanya beberapa meter dari Kantor Polisi Pusat Brussel itu melanggar batasan lockdown di Belgia.

Negara Eropa ini memberlakukan jam malam dan pertemuan di dalam ruangan hanya boleh dilakukan 4 orang untuk mencegah penularan Covid-19.

Bagi pelanggar aturan ini, akan langsung mendapatkan laporan resmi.

Selain itu, pelanggar akan dikenai denda standar sebesar 250 euro atau sekira Rp 4,3 juta.

"Saya sangat menyesal telah melanggar pembatasan COVID, saya tidak bertanggung jawab. Saya siap dengan denda yang berlaku," kata Szàjer.

Politisi itu meminta maaf kepada keluarga, kolega, dan pemilihnya.

Baca juga: Enam Negara Eropa Berkongsi Bikin Rudal Pencegat Canggih, 5 Kali Kecepatan Suara

Baca juga: Kain Teknologi Belgia pada Kasur Ini Dirancang Antivirus dan Antibakteri

"(Saya minta) mengevaluasi kesalahan langkah saya dengan latar belakang pengabdian dan kerja keras selama tiga puluh tahun," ujarnya.

"Salah langkah itu sangat pribadi," tambahnya.

"Saya satu-satunya yang memiliki tanggung jawab untuk itu."

Szájer adalah anggota pendiri partai Fidesz yang berkuasa di Hongaria, yang dipimpin oleh Perdana Menteri nasionalis Viktor Orban.

Dia termasuk penulis konstitusi negara yang kontroversial, 2010 silam.

Konsitusi itu mendefinisikan pernikahan sebatas hubungan antara wanita dan pria.

Baru-baru ini, Fidesz mengungkapkan pandangan anti-gay.

Dia menyuarakan penolakan yang kuat terhadap hak-hak di seluruh dunia bagi perempuan, anak perempuan, dan orang LGBTQ.

Szájer adalah ketua delegasi Fidesz di Parlemen Eropa dan duduk di komite urusan luar negeri Parlemen.

(Tribunnews/Ika Nur Cahyani)