Namun Gerakan Progresif yang dipimpinnya mengatakan tidak ada penghinaan dalam komentarnya di acara kelompok yang bertajuk, "Royal Vaccine: Who Benefits and Who Doesn?" disiarkan di Facebook Live pada hari Senin.

“Jelas bahwa 112 digunakan lagi sebagai alat politik,” Pannika Wanich, kolega Thanathorn dan salah satu pemimpin kelompok, mengatakan kepada Reuters, merujuk pada undang-undang tersebut.

Charles Santiago, seorang anggota parlemen Malaysia yang mengetuai ASEAN Parliamentarians for Human Rights (APHR), menyebut langkah tersebut "ilustrasi lain dari senjata sinis hukum lese majeste untuk membungkam segala bentuk kritik".

Juru bicara pemerintah Ratchada Dhanadirek mengatakan penuntutan atas tindakan ilegal tergantung pada sistem peradilan, bukan pemerintah.

“Pemerintah tidak perlu menggunakan hukum sebagai alat politik untuk berurusan dengan siapa pun,” katanya kepada Reuters. “Kami berfokus pada masalah ekonomi yang mendesak dan pemulihan nasional jangka panjang.”

Gerakan Progresif dibentuk setelah pengadilan tahun lalu memutuskan untuk membubarkan Partai Maju Masa Depan Thanathorn, yang berada di urutan ketiga dalam pemilu 2019 yang diadakan lima tahun setelah kudeta Prayuth.

Partai-partai oposisi menuduh Prayuth merancang pemilihan untuk memastikan dia tetap berkuasa.

Namun, partai pro-militer Prayuth mengatakan pemilu itu bebas dan adil.