AS dan Australia Kecam Aksi Kudeta Militer di Myanmar
AS dan Australia mengutuk kudeta yang dilakukan militer Myanmar terhadap Pemimpin, Presiden serta beberapa anggota partai penguasa negara itu.
Penulis: Fitri Wulandari
Editor: Theresia Felisiani
TRIBUNNEWS.COM, NAYPYITAW - Amerika Serikat (AS) mengeluarkan pernyataan mengutuk kudeta yang dilakukan militer Myanmar terhadap Pemimpin, Presiden serta beberapa anggota partai penguasa negara itu.
"Amerika Serikat menentang segala upaya untuk mengubah hasil pemilu baru-baru ini, atau menghalangi transisi demokrasi Myanmar," bunyi pernyataan Gedung Putih.
Dikutip dari laman The Independent, Senin (1/2/2021), menanggapi apa yang dilakukan pihak militer Myanmar terkait hasil Pemilu yang berlangsung pada November 2020, AS akan memberikan tindakan tegas.
"AS akan mengambil tindakan terhadap mereka yang bertanggung jawab, jika langkah-langkah ini tidak dibatalkan," tegas Gedung Putih.
Baca juga: Tuntut Pembebasan Aung San Suu Kyi, Amerika Serikat Ancam Akan Ambil Tindakan
Sementara Menteri Luar Negeri Australia Marise Payne menyerukan dilakukannya pembebasan terhadap Pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi serta pejabat lainnya yang dikabarkan ditahan.
"Kami sangat mendukung pertemuan kembali Majelis Nasional secara damai, sesuai dengan hasil pemilihan umum November 2020," tegas Payne.
Kudeta militer sedang berlangsung di Myanmar karena Pemimpin negara itu Aung San Suu Kyi, Presiden serta pejabat senior lainnya dari partai yang berkuasa telah ditempatkan menjadi tahanan rumah.
Penahanan ini dilakukan pada hari Senin pagi waktu setempat, menyusul pengumuman yang ditayangkan televisi militer Myanmar bahwa pihak militer telah menguasai negara itu selama satu tahun.
Pengumuman tersebut disampaikan menyusul kekhawatiran terkait ancaman kudeta militer yang bisa dilakukan saat parlemen baru negara itu dimulai.
Anggota parlemen Myanmar dijadwalkan berkumpul pada hari Senin di ibu kota negara itu, Naypyitaw, untuk sesi pertama parlemen sejak pemilihan dilaksanakan tahun lalu.
Baca juga: Kekhawatiran Munculnya Kudeta Militer di Myanmar saat Aung San Suu Kyi Ditahan
Ketegangan antara pemerintah sipil dan militer meningkat setelah diumumkannya hasil Pemilu Myanmar pada November 2020.
Awal pekan ini, pihak militer negara itu mengatakan opsi kudeta tidak bisa disingkirkan, jika keluhan kecurangan dalam pemilihan umum diabaikan.
Komisi pemilihan Myanmar pun membantah tuduhan bahwa 'penipuan' memiliki peran penting dalam memberikan kemenangan telak bagi partai berkuasa yang dipimpin Suu Kyi, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD).
Sedangkan Partai Pembangunan dan Solidaritas Persatuan yang didukung militer hanya memenangkan 33 kursi.
The Irrawaddy, sebuah layanan berita online negara itu, melaporkan bahwa Suu Kyi dan Presiden Win Myint ditahan pada Senin dini hari.
"Saya ingin mengingatkan para pendukung kami untuk tidak menanggapi gegabah tindakan ini dan saya ingin mereka bertindak sesuai dengan aturan hukum," kata Juru Bicara NLD.
Pejabat NLD lainnya yang enggan disebutkan namanya, mengatakan bahwa satu dari mereka yang ditahan adalah seorang anggota komite eksekutif pusat partai, Han Thar Myint.
Televisi pemerintah Myanmar mengatakan dalam laman Facebook mereka bahwa mereka tidak dapat menyiarkan sementara perkembangan terkini peristiwa ini karena 'kendala komunikasi'.
Sementara saluran telepon di Naypyitaw pun tidak berfungsi.
Pihak militer telah menjalankan roda pemerintahan di Myanmar selama hampir 50 tahun, setelah dilakukannya kudeta pada tahun 1962, sebelum memulai masa transisi ke era demokrasi dengan melangsungkan pemilihan umum (Pemilu) pada 2010.
Suu Kyi ditahan sebagai tahanan rumah selama lebih dari setengah periode antara tahun 1989 hingga 2010.
Ia pun memenangkan Penghargaan Nobel Perdamaian pada 1991 atas 'perjuangan tanpa kekerasan untuk menegakkan demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM)' di Myanmar.
Reputasi internasionalnya jatuh, setelah dunia mengetahui tindakan brutal negaranya terhadap kelompok minoritas Rohingya di negara bagian Rakhine.
Kendati demikian, ia tetap populer di Myanmar.
NLD merebut 396 dari 476 kursi pada gabungan majelis rendah dan parlemen Myanmar dalam Pemilu November 2020.
Namun militer negara itu memegang 25 persen dari total kursi di bawah konstitusi yang dirancang militer sejak 2008.
Beberapa posisi kementerian utama juga sengaja dicadangkan untuk orang yang ditunjuk oleh pihak militer.
Baca juga: Tokoh Pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi Ditangkap dan Ditahan Militer, Buntut Konflik Pemilu
Sebelumnya, pihak militer yang dikenal dengan nama Tatmadaw menuduh adanya kecurangan suara besar-besaran dalam pemilu tersebut, meskipun mereka gagal memberikan bukti kuat.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) negara itu pun menolak tuduhan tersebut pada pekan lalu.
Lembaga ini telah menolak tuduhan militer terkait kecurangan suara, dengan mengatakan tidak ada kesalahan yang cukup besar untuk mempengaruhi kredibilitas pemungutan suara.
Perlu diketahui, militer mengontrol tiga kementerian utama dalam pemerintahan Suu Kyi.
