Tribun

Krisis Myanmar

Meutya Hafid Sesalkan Kudeta Militer Myanmar: Ini Kemunduran Demokrasi di Myanmar

Meutya mengkhawatirkan demokrasi di Myanmar akan kembali mundur ke belakang dengan penangkapan Aung San Suu Kyi.

Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya
Editor: Dewi Agustina
zoom-in Meutya Hafid Sesalkan Kudeta Militer Myanmar: Ini Kemunduran Demokrasi di Myanmar
STRINGER / AFP
Tentara berjaga di jalan yang diblokade menuju parlemen Myanmar di Naypyidaw pada 1 Februari 2021, setelah militer menahan pemimpin de facto negara itu Aung San Suu Kyi dan presiden negara itu dalam sebuah kudeta. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid menyesalkan kudeta yang dilakukan junta militer Myanmar dan juga penangkapan terhadap pemimpin de facto Aung San Suu Kyi dan presiden Win Myint serta para tokoh partai NLD.

Meutya menilai kudeta tersebut membuktikan adanya kemunduran demokrasi di Myanmar.

"Ini merupakan kemunduran dalam transisi demokrasi di Myanmar. Kami menyesalkan kudeta junta militer yang disebabkan salah satunya karena ketidakpuasan akan hasil pemilu," ujar Meutya, dalam keterangannya, Selasa (2/2/2021).

Meutya sendiri meminta semua pihak untuk menahan diri menyikapi kudeta militer Myanmar.

Menurutnya akan lebih baik jika semua permasalahan diselesaikan melalui proses dialog dan mematuhi konstitusi yang telah disepakati oleh semua pihak.

"Persoalan Pemilu haruslah diselesaikan melalui mekanisme yang sah dan sesuai aturan hukum," tegasnya.

Ketua DPP Partai Golkar itu juga mengkhawatirkan demokrasi di Myanmar akan kembali mundur ke belakang dengan penangkapan Aung San Suu Kyi.

Baca juga: Kilas Balik Krisis Myanmar, Ini Motif Jenderal Min Aung Hlaing Pimpin Kudeta Militer

Baca juga: Imbauan KBRI Yangon untuk WNI di Myanmar Setelah Aksi Kudeta Militer

"Aung San Suu Kyi, seorang perempuan tokoh demokrasi di Asia Tenggara, meski beberapa tahun terakhir mendapat tekanan internasional terkait etnis Rohingya, terus berupaya agar bangsanya bisa terbebas dari rezim otoriter junta militer dan melaksanakan demokrasi parsial. Namun sekarang harus kembali dipenjara dan menyaksikan negaranya kembali jatuh ke Junta Militer," jelas dia.

Lebih lanjut, Meutya secara khusus meminta Pemerintah Indonesia tidak melakukan intervensi terhadap kejadian tersebut. Sebab itu adalah langkah menghormati kedaulatan negara lain.

"Indonesia tetap pada prinsip non-interference, tidak bisa mencampuri urusan internal dan menghormati kedaulatan negara lain, khususnya negara anggota ASEAN," kata Meutya.

"Kami hanya bisa berharap seluruh negara menentang rezim Junta Militer yang menggulingkan pemerintahan yang sah, dan mendukung penyelesaian melalui cara-cara yang demokratis," tandasnya.

© 2023 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas