Tribun

Krisis Myanmar

Pemerintah Uni Eropa Kutuk Keras Kudeta Militer, Tuntut Pembebasan Aung San Suu Kyi

Uni Eropi juga menuntut pembebasan segera semua orang yang ditangkap, termasuk pemimpin de-facto Aung San Suu Kyi.

Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Dewi Agustina
zoom-in Pemerintah Uni Eropa Kutuk Keras Kudeta Militer, Tuntut Pembebasan Aung San Suu Kyi
Lillian SUWANRUMPHA / AFP
Seorang migran Myanmar memegang poster dengan gambar Kepala Jenderal Senior Min Aung Hlaing, panglima angkatan bersenjata Myanmar, saat mereka mengambil bagian dalam demonstrasi di luar kedutaan Myanmar di Bangkok pada 1 Februari 2021, setelah itu. Militer Myanmar menahan pemimpin de facto negara itu Aung San Suu Kyi dan presiden negara itu dalam kudeta. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, BRUSSELS – Pemerintah Uni Eropa mengutuk keras perebutan kekuasaan oleh militer di Myanmar pada Senin (1/2/2021).

Uni Eropi juga menuntut pembebasan segera semua orang yang ditangkap, termasuk pemimpin de-facto Aung San Suu Kyi.

Dari Luksemburg hingga kekuatan Eropa di Prancis dan Jerman, para pemimpin dan menteri luar negeri bereaksi dengan cepat dalam pernyataan dan di Twitter untuk mengkritik kudeta. Mereka menyatakan keprihatinan besar.

"Kami menyerukan pembebasan segera semua orang yang ditahan dan untuk membangun kembali proses demokrasi," kata Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez, sepertii dilansir Reuters, Selasa (2/2/2021).

Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Josep Borrell dan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen, Direktur eksekutif Uni Eropa, juga merilis pernyataan yang mengutuk kudeta tersebut.

Borrell mengatakan bahwa "demokrasi harus menang."

Sementara Menteri Luar Negeri Denmark Jeppe Kofod mengatakan: "Militer di bawah kendali sipil adalah prinsip demokrasi utama."

Menteri Luar Negeri Belgia Sophie Wilmes mengatakan pemerintah Uni Eropa sekarang akan membahas langkah mereka berikutnya.

Uni Eropa adalah mitra dagang terbesar ketiga Myanmar dan telah memberikan preferensi perdagangan khusus negara itu, yang berpotensi dihapus, meskipun proses seperti itu kemungkinan tidak akan segera terjadi.

Pada 2018, Uni Eropa menjatuhkan sanksi terhadap jenderal Myanmar atas pembunuhan terhadap Muslim Rohingya.
Uni Eropa juga memberlakukan embargo senjata di negara Asia Tenggara itu.

Rekam Jejak Aung San Suu Kyi

Semua mata di dunia mengarah ke Myanmar setelah militer mengambil alih kekuasaan dan menahan pemimpin de-facto Aung San Suu Kyi, Senin (1/2/2021).

Linimasa langsung dipenuhi ucapan dukungan dan seruan agar militer Myanmar membebaskan Aung San Suu Kyi.

© 2023 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas