TRIBUNNEWS.COM, YANGOON - Sebuah video menunjukkan sejumlah polisi Myanmar berbalik mendukung demonstran penentang kudeta militer.

Dalam video yang diunggah South China Morning Post, rekaman itu awalnya memerlihatkan massa disemprot dengan meriam air.

Mendapat semprotan itu, para pengunjuk rasa bertepuk tangan dan bersorak. Mereka kemudian mendapat semprotan kedua.

Baca juga: Gubernur Lemhannas: AS dan Myanmar Contoh Ekstrem Demokrasi

Di tengah semprotan kedua itulah, ada satu polisi yang mendekati demonstran. Tak lama, dua anggota lain mengikuti.

Dilansir pada Rabu (10/2/2021), mengetahui ada tiga penegak hukum beralih ke kubu mereka, massa semakin bersorak.

Baca juga: Penguasa Militer Myanmar Kembali Tangkap Orang Dekat Aung San Suu Kyi

Dalam rekaman berdurasi 2 menit 27 detik itu, massa megerumuni ketiganya yang menaikkan perisai anti huru-hara.

Seorang rekan mereka mencoba untuk menarik ketiganya. Namun, upayanya dihentikan oleh demonstran yang memeluk tiga penegak hukum tersebut.

Sejak akhir pekan, Myanmar dihantam oleh rentetan aksi damai buntut kudeta yang dilakukan militer pada 1 Februari.

Baca juga: Masuki Hari Keenam, Gelombang Unjuk Rasa dan Mogok Kerja di Myanmar Terus Bertambah

Massa menggunakan kata-kata kreatif seperti "mantanku buruk, tapi militer lebih buruk" selama berpartisipasi dalam unjuk rasa.

Mereka menyerukan pemimpin sipil Aung San Suu Kyi, Presiden Win Myint, dan tokoh politik lainnya dibebaskan.

Dalam klaimnya, militer membenarkan aksi mereka dengan menuding partai pimpinan Suu Kyi, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) berbuat curang.

Sanksi dari AS

Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden pada Rabu (10/2/2021) mengumumkan sanksi baru AS terhadap jenderal Myanmar setelah militer menahan para pemimpin terpilih dan merebut kekuasaan pada Senin (1/2/2021).

Biden mengatakan pemerintahannya akan memutus akses keuangan para pemimpin militer Myanmar ke dana 1 miliar dolar AS.

Biden menjelaskan AS akan segera mengumumkan sanksi baru terhadap Myanmar setelah terjadi kudeta dan penangkapan terhadap tokoh-tokoh yang dekat dengan pemimimpin sah yang digulingkan, Aung San Suu Kyi.

"Kami akan mengidentifikasi target pertama minggu ini, dan kami juga akan memberlakukan kontrol ekspor yang kuat," kata Biden, seperti dilansir Reuters, Kamis (11/2/2021).

"Kami membekukan aset AS yang menguntungkan pemerintah Myanmar, sambil mempertahankan dukungan kami untuk layanan kesehatan, kelompok masyarakat sipil, dan daerah lain yang menguntungkan masyarakat Myanmar secara langsung."

Militer Myanmar menangkap para pemimpin sipil, termasuk penerima Nobel Aung San Suu Kyi, dan mengumumkan keadaan darurat selama setahun, Junta militer menuduh tanpa bukti Suu Kyi dan partainya melakukan kecurangan pemilu pada November lalu.

Namun Komisi pemilihan umum menolak tuduhan militer tersebut.

“Amerika Serikat akan siap memberlakukan langkah-langkah tambahan dan akan bekerja sama dengan negara-negara lain untuk bergabung dalam menekan para pelaku kudeta,” kata Biden.

Amerika Serikat kemungkinan akan menargetkan panglima tertinggi, Min Aung Hlaing, yang memimpin kudeta. Min Aung Hlaing dan jenderal lainnya sudah berada di bawah sanksi AS yang diberlakukan pada 2019 atas pelanggaran terhadap Muslim Rohingya dan minoritas lainnya.

Amerika Serikat juga bisa menargetkan dua konglomerat utama militer. Myanmar Economic Holdings Limited dan Myanmar Economic Corp adalah perusahaan induk dengan investasi yang mencakup berbagai sektor termasuk perbankan, permata, tembaga, telekomunikasi, dan pakaian.

Pemerintahan Biden telah berupaya membentuk respons internasional terhadap krisis, termasuk dengan bekerja sama dengan sekutu di Asia yang memiliki hubungan lebih dekat dengan Myanmar dan militernya.

Menteri Luar Negeri Antony Blinken dan rekannya dari Jepang Toshimitsu Motegi setuju untuk mendesak pihak berwenang Myanmar segera menghentikan kekerasan mereka terhadap demonstran, menurut sebuah pernyataan dari kementerian luar negeri Jepang pada Rabu waktu AS.

Masih Lakukan Penangkapan Terhadap Orang Dekat Suu Kyi

Junta militer Myanmar masih terus melakukan penangkapan terhadap tokoh-tokoh yang dekat dengan pemimimpin sah yang digulingkan, Aung San Suu Kyi.

Teranyar Reuters melaporkan, Kamis (11/2/2021), militer Myanmar menangkap orang dekat Suu Kyi, Kyaw Tint Swe.

Kyaw Tint Swe ditahan Rabu (10/2/2021) malam dalam gelombang baru penangkapan menyusul kudeta militer pekan lalu, kata seorang pejabat partai Liga Nasional Untuk Demokrasi Suu Kyi dalam sebuah postingan di Facebook, seperti dilansir Reuters, Kamis (11/2/2021).

Kyaw Tint Swe telah menjabat sebagai Menteri Kantor Konselor Negara di bawah pemerintahan Suu Kyi, yang telah ditahan sejak kudeta 1 Februari lalu.

Anggota komite informasi NLD Kyi Toe mengatakan Kyaw Tint Swe dan empat lainnya telah dijemput dari rumah mereka.

Pihak berwenang Myanmar tidak segera menanggapi permintaan komentar dan Reuters dan tidak dapat mengkonfirmasi terkait penangkapan tersebut. Sejumlah pejabat telah ditahan sejak kudeta.

Sebelum itu tokoh terkemuka lainnya di Partai Liga Nasional Demokrasi (NLD) yang mengusung Suu Kyi, Win Htein.

Hal itu disampaikan langsung oleh Win Htein kepada Reuters pada Jumat (5/2/2021) bahwa ia telah ditangkap setelah kudeta minggu ini bahkan ketika Dewan Keamanan PBB menyerukan agar para tahanan dibebaskan.

Win Htein (79) adalah seorang pendukung Suu Kyi dan tahanan politik yang selama puluhan tahun berkampanye untuk mengakhiri pemerintahan militer.

Ia mengatakan kepada Reuters melalui telepon bahwa dirinya dibawa oleh petugas polisi dengan mobil dari Yangon ke ibukota, Naypyidaw.

Dia tidak mengatakan tuduhan apa yang akan dia hadapi.

"Kami telah diperlakukan buruk, terus menerus untuk waktu yang lama. Saya tidak pernah takut pada mereka karena saya tidak melakukan kesalahan sepanjang hidup saya," tegasnya.

Pemimpin terpilih Suu Kyi telah ditahan sejak Senin, ketika dia digulingkan oleh militer atas dalih melakukan kecurangan Pemilu November lalu.

Dia juga menghadapi tuduhan mengimpor enam radio walkie-talkie secara ilegal, berdasarkan dokumen polisi.

Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyerukan pembebasan Suu Kyi dan tokoh sipil lainnya yang ditahan dan menyuarakan keprihatinan atas situasi di Myanmar.

Sekitar 147 orang telah ditahan sejak kudeta militer berlangsung, termasuk aktivis, anggota parlemen dan pejabat dari pemerintahan Suu Kyi, demikian Asosiasi Bantuan Myanmar untuk Tahanan Politik (AAPP) melaporkan pada Kamis (4/2/2021).