Tidak Boleh Bicara dan Tidak Punya Hak Suara Wanita Jepang Berbeda
Dalam rapat LDP wanita bisa berbicara bebas tak ada masalah. Harus dibedakan antara boleh berbicara dengan punya hak suara ya
Editor: Johnson Simanjuntak
Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang
TRIBUNNEWS.COM, TOKYO - Setelah jumpa pers Sekjen partai liberal demokratik (LDP) Toshihiro Nikai tanggal 16 Februari lalu, bermunculan berita mengenai larangan bicara wanita di rapat pimpinan partai LDP.
"Tidak benar itu. Dalam rapat LDP wanita bisa berbicara bebas tak ada masalah. Harus dibedakan antara boleh berbicara dengan punya hak suara ya," ungkap sumber Tribunnews.com politisi LDP Kamis (18/2/2021).
Dalam rapat pimpinan eksekutif LDP kalau ada wanita silakan saja boleh berbicara tak ada masalah, tambahnya.
"Namun wanita itu kan punya posisi punya jabatan di dalam kepartaian. Rapat untuk eksekutif LDP tentu hak suara pada jabatan eksekutif. Kalau wanita itu belum sampai pada jabatan eksekutif ya tak punya hak suara. Namun bisa berbicara bebas tak ada masalah, akan jadi masukan, tambahan informasi bagi para eksekutif," jelasnya lagi.
Jadi tidak benar wanita tak boleh berbicara di dalam rapat LDP, "Ngawur itu pemberitaan," tekannya lebih lanjut.
Pada pertemuan penghubung eksekutif pada tanggal 16 Februari, Sekretaris Jenderal LDP Toshihiro Nikai mengusulkan agar sekitar lima anggota parlemen perempuan yang tergabung dalam partai menghadiri pertemuan eksekutif partai sebagai pengamat.
Kebijakannya adalah mempertimbangkan pertemuan mana yang akan dihadiri di masa depan.
Rapat yang diharapkan bisa dihadiri antara lain rapat umum yang memutuskan kebijakan partai dan rapat penghubung eksekutif tempat pengurus partai berbagi informasi.
Namun, menurut pejabat partai, anggota parlemen perempuan yang hadir sebagai pengamat tidak memiliki suara dan diharapkan untuk tetap menyesuaikan diri dengan baik.
Tujuan partisipasi perempuan sebagai pengamat, "Penting untuk memahami sepenuhnya jenis diskusi yang sedang berlangsung. Mari kita lihat," ungkap Nikai lagi.
Sebelumnya, pada tanggal 15 Februari, mantan Menteri Pertahanan Tomomi Inada, yang merupakan wakil dari "Kongres Parlemen Perempuan" dari Liga Parlemen Partai Liberal Demokrat (LDP), bertemu dengan Nikai.
Ia mengajukan proposal yang mencakup partisipasi perempuan dalam pertemuan dan promosi perempuan di berbagai bidang.
Sementara itu Forum bisnis WNI di Jepang baru saja meluncurkan masih pre-open Belanja Online di TokoBBB.com yang akan dipakai berbelanja para WNI di Jepang . Info lengkap lewat email: bbb@jepang.com