Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, OTTAWA – Setelah Amerika Serikat (AS) dan Inggris, kini giliran Kanada menjatuhkan sanksi kepada sembilan pejabat militer Myanmar Kamis (18/2/2021) waktu setempat.

Kementerian Luar Negeri Kanada menjelaskan sanksi ini diberikan karena kudeta militer telah menyebabkan penahanan massal, penggunaan kekuatan dan pembatasan kebebasan demokrasi.

"Kami bekerja bersama mitra internasional kami yang menyerukan pemulihan pemerintahan yang dipilih secara demokratis, dan kami menggaungkan seruan agar militer Myanmar membebaskan mereka yang telah ditahan secara tidak adil dalam pengambilalihan kekuasaan sipil oleh militer," kata Menteri Luar Negeri Marc Garneau dalam pernyataan seperti dilansir Reuters, Jumat (19/2/2021).

Inggris menjatuhkan sanksi kepada tiga jenderal Myanmar pada Kamis (18/2/2021) wasktu setempat, akibat melakukan pelanggaran HAM serius menyusul kudeta militer di negara Asia itu.

"Kami, bersama sekutu internasional kami, akan menuntut militer Myanmar untuk mempertanggungjawabkan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) mereka dan mengejar keadilan bagi rakyat Myanmar," kata menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab, seperti dilansir Reuters, Jumat (19/2/2021).

Militer Myanmar telah menangkap para pemimpin sipil, termasuk penerima Nobel Aung San Suu Kyi, dan mengumumkan keadaan darurat selama setahun, dengan tuduhan kecurangan pemilu pada November lalu.

Komisi pemilihan umum menolak klaim militer tersebut.

Junta militer, yang tidak segera menanggapi keputusan Inggris, telah menjanjikan pemilu baru dan akan menyerahkan kekuasaan kepada pemenang pemilu.

Sebelumnya Amerika Serikat (AS) telah menjatuhkan sanksi baru pada militer Myanmar pekan lalu dan telah mendesak anggota PBB lainnya untuk mengikutinya.

Saksi baru Inggris berupa pembekuan aset dan larangan perjalanan terhadap tiga anggota militer Myanmar, yakni Menteri Pertahanan Mya Tun Oo, Menteri Dalam Negeri, Soe Htut, dan Wakil Menteri Dalam Negeri Than Hlaing.

Inggris sudah menjatuhkan sanksi yang berlaku terhadap 16 individu dari militer Myanmar.

Baca juga: Peneliti LIPI: ASEAN Bisa Mainkan Peran Strategis Berdialog dengan Junta Militer Myanmar

Baca juga: Hacker Meretas Situs Web Propaganda yang Dikelola Pemerintah Militer Myanmar

Inggris juga mengatakan akan menghentikan bantuan Inggris yang secara tidak langsung mendukung pemerintah yang dipimpin militer dan langkah-langkah tambahan akan mencegah bisnis Inggris bekerja dengan militer Myanmar.

"Militer dan polisi Myanmar telah melakukan pelanggaran HAM serius, termasuk melanggar hak untuk hidup, hak kebebasan berkumpul, hak untuk tidak dikenakan penangkapan atau penahanan sewenang-wenang, dan hak kebebasan berekspresi," kata pernyataan kementerian luar negeri Inggris.

AS Jatuhkan Sanksi Baru Terhadap Para Jenderal Myanmar yang Kudeta

Sebelumnya Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden pada Rabu (10/2/2021) mengumumkan sanksi baru AS terhadap jenderal Myanmar setelah militer menahan para pemimpin terpilih dan merebut kekuasaan pada Senin (1/2/2021).

Biden mengatakan pemerintahannya akan memutus akses keuangan para pemimpin militer Myanmar ke dana 1 miliar dolar AS.

Biden menjelaskan AS akan segera mengumumkan sanksi baru terhadap Myanmar setelah terjadi kudeta dan penangkapan terhadap tokoh-tokoh yang dekat dengan pemimimpin sah yang digulingkan, Aung San Suu Kyi.

"Kami akan mengidentifikasi target pertama minggu ini, dan kami juga akan memberlakukan kontrol ekspor yang kuat," kata Biden, seperti dilansir Reuters, Kamis (11/2/2021).

"Kami membekukan aset AS yang menguntungkan pemerintah Myanmar, sambil mempertahankan dukungan kami untuk layanan kesehatan, kelompok masyarakat sipil, dan daerah lain yang menguntungkan masyarakat Myanmar secara langsung."

Militer Myanmar menangkap para pemimpin sipil, termasuk penerima Nobel Aung San Suu Kyi, dan mengumumkan keadaan darurat selama setahun, Junta militer menuduh tanpa bukti Suu Kyi dan partainya melakukan kecurangan pemilu pada November lalu.

Namun Komisi pemilihan umum menolak tuduhan militer tersebut.

"Amerika Serikat akan siap memberlakukan langkah-langkah tambahan dan akan bekerja sama dengan negara-negara lain untuk bergabung dalam menekan para pelaku kudeta," kata Biden.

Amerika Serikat kemungkinan akan menargetkan panglima tertinggi, Min Aung Hlaing, yang memimpin kudeta.

Baca juga: Junta Militer Myanmar Perintahkan Tangkap Enam Selebriti yang Hasut Mogok Kerja

Baca juga: Inggris Jatuhkan Sanksi kepada Tiga Jenderal Myanmar

Min Aung Hlaing dan jenderal lainnya sudah berada di bawah sanksi AS yang diberlakukan pada 2019 atas pelanggaran terhadap Muslim Rohingya dan minoritas lainnya.

Amerika Serikat juga bisa menargetkan dua konglomerat utama militer.

Myanmar Economic Holdings Limited dan Myanmar Economic Corp adalah perusahaan induk dengan investasi yang mencakup berbagai sektor termasuk perbankan, permata, tembaga, telekomunikasi, dan pakaian.

Pemerintahan Biden telah berupaya membentuk respons internasional terhadap krisis, termasuk dengan bekerja sama dengan sekutu di Asia yang memiliki hubungan lebih dekat dengan Myanmar dan militernya.

Menteri Luar Negeri Antony Blinken dan rekannya dari Jepang Toshimitsu Motegi setuju untuk mendesak pihak berwenang Myanmar segera menghentikan kekerasan mereka terhadap demonstran, menurut sebuah pernyataan dari kementerian luar negeri Jepang pada Rabu waktu AS.

Junta Militer Myanmar Perintahkan Tangkap Enam Selebriti

Junta militer Myanmar telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap enam selebriti karena mendorong pemogokan yang telah melumpuhkan banyak kantor pemerintah dalam protes terhadap kudeta bulan ini.

Hingga kini total penangkapan mendekati 500 orang.

Pada Rabu (17/2/2021) malam waktu setempat, pasukan keamanan melepaskan tembakan di kota terbesar kedua di Myanmar, Mandalay ketika mereka menghadapi pekerja kereta api yang menghentikan kereta api yang beroperasi sebagai bagian dari gerakan pembangkangan sipil. Satu orang terluka, kata warga.

Seperti dilansir Reuters Kamis (18/2/2021), ratusan ribu orang turun ke jalan-jalan di seluruh negara Myanmar pada Rabu waktu setempat, dalam sejumlah aksi protes terbesar menentang kudeta militer 1 Februari lalu dan penahanan pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi.

Pawai jalanan telah berlangsung lebih damai daripada demonstrasi yang ditindas dengan berdarah-darah dalam setengah abad pemerintahan militer sebelumnya, tetapi mereka dan gerakan pembangkangan sipil telah memiliki efek melumpuhkan banyak bisnis resmi.

Junta militer mengumumkan pada Rabu malam bahwa enam selebriti, termasuk sutradara film, aktor dan penyanyi, dicari di bawah undang-undang anti-penghasutan karena mendorong pegawai negeri untuk bergabung dalam aksi protes.

Tuntutan itu dapat membawa hukuman dua tahun penjara. Beberapa dari mereka ada dalam daftar menentang.

"Luar biasa melihat persatuan rakyat kita. Kekuatan rakyat harus kembali kepada rakyat," tulis aktor Lu Min yang diposting di laman Facebook-nya.

Meskipun junta mengimbau pegawai negeri untuk kembali bekerja dan ancaman tindakan jika tidak, belum ada tanda-tanda aksi pemogokan mereda.

Layanan kereta api telah terganggu parah, pasukan keamanan di kota terbesar kedua Manadalay menghadapi pekerja kereta api yang mogok kerja, melepaskan tembakan dengan peluru karet dan ketapel dan melempar batu, kata warga.

Satu pekerja amal terluka di kaki terkena peluru karet.

Baik tentara maupun polisi tidak memberikan komentar langsung tentang insiden itu, tetapi halaman Facebook militer menjelaskan pasukan memberikan keamanan di seluruh negeri untuk "memastikan orang-orang memperoleh ketenangan dan tidur nyenyak".

Jumlah orang yang diketahui telah ditahan sejak kudeta menghentikan transisi menuju demokrasi telah mencapai 495 orang hingga Rabu (17/2/2021), kata Asosiasi Bantuan Myanmar untuk Tahanan Politik dalam sebuah pernyataan.

Asosiasi itu menyebut 460 orang masih ditahan.

Militer mengambilalih kekuasaan setelah komisi pemilihan umum menolak tuduhan kecurangan pemilu 8 November lalu yang dimenangkan secara meyakinkan oleh partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) Suu Kyi, memicu kemarahan dari negara-negara Barat serta aksi protes warga.

Lebih banyak demonstrasi direncanakan untuk hari Kamis - termasuk oleh kelompok mahasiswa dan pekerja dari berbagai kelompok etnis di negara yang beragam lebih dari 53 juta orang itu.

Para penentang kudeta militer sangat ragu terhadap janji junta akan menyerahkan kekuasaan setelah pemilu baru yang belum ada tanggal yang ditentukan.

Penerima Nobel Perdamaian Suu Kyi, ditahan sejak kudeta, sekarang menghadapi tuduhan melanggar Undang-Undang Manajemen Bencana Alam serta tuduhan mengimpor enam radio walkie talkie secara ilegal.

Ia akan kembali dihadapkan ke pengadilan berikutnya pada 1 Maret mendatang.

Suu Kyi, 75 tahun, menghabiskan hampir 15 tahun di bawah tahanan rumah karena upayanya untuk membawa demokrasi di Myanmar.

Militer mengatakan satu personil polisi meninggal karena luka-luka yang diderita dalam mengamankan aksi protes.

Salah satu pengunjuk rasa yang ditembak di kepala selama protes di ibukota Naypyitaw sedang ditahan dengan bantuan alat bantu medis untuk bisa bertahan hidup, tetapi dokter mengatakan dia tidak diperkirakan tidak akan mampu hidup lama.(Reuters)