Organisasi Kemanusiaan Asia Tenggara Serukan Perdamaian dan Dialog untuk Myanmar
Lembaga-lembaga kemanusiaan anggota SEAHUM banyak membangun sekolah dan pasar serta melakukan kegiatan sosial di Myanmar
Editor: Eko Sutriyanto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dunia tengah menaruh perhatian kepada Myanmar. Pengambilalihan kekuasaan dan penahanan Presiden Myanmar dan tokoh-tokoh dari Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) oleh Militer terjadi pada awal Februari lalu.
Rakyat Myanmar turun ke jalan untuk menolak pengambilalihan kekuasaan tersebut dan melakukan pembangkangan sosial (civil disobedience movement). Beberapa korban jiwa telah berjatuhan.
Menyikapi hal tersebut, lembaga-lembaga kemanusiaan di Asia Tenggara yang tergabung dalam Southeast Asia Humanitarian Committee (SEAHUM) menyerukan semua pihak di Myanmar untuk tetap menjunjung nilai-nilai kemanusiaan, dialog dan perdamaian.
“Lembaga-lembaga kemanusiaan anggota SEAHUM banyak membangun sekolah dan pasar serta melakukan kegiatan sosial di Myanmar,” ungkap Kamarul Zaman, Presiden SEAHUM dalam keterangan tertulis kepada Tribunnews, Kamis (25/2/2021).
Baca juga: Bertemu Menlu Myanmar di Bangkok, Retno Marsudi Sampaikan Indonesia akan Bersama Rakyat Myanmar
Wakil Presiden SEAHUM, Murni Alit Baginda mengatakan, pihaknya SEAHUM ingin mendorong semua pihak di Myanmar untuk melindungi proses demokratisasi berdasarkan konstitusi Myanmar.
"Selain itu, kami meminta semua pihak untuk menjamin keselamatan dan kesejahteraan rakyat dan relawan kemanusiaan, baik warga lokal maupun asing,” kata
Hal itu disampaikan SEAHUM dalam konferensi persnya terkait pernyataan sikap bersama lembaga-lembaga kemanusiaan Asia Tenggara. Berikut pernyataan sikap lengkap SEAHUM:
Pernyataan Sikap Southeast Asia Humanitarian Committee terkait Krisis Politik di Myanmar :
1. SEAHUM mendorong semua pihak di Myanmar untuk melindungi proses demokratisasi berdasarkan konstitusi Myanmar.
Baca juga: Peneliti LIPI: ASEAN Bisa Mainkan Peran Strategis Berdialog dengan Junta Militer Myanmar
2. SEAHUM mendesak semua pihak di Myanmar untuk menjamin keselamatan dan kesejahteraan rakyat (baik warga lokal maupun asing) di tengah ketegangan militer dan politik di Myanmar.
3. SEAHUM meminta semua pihak di Myanmar untuk memastikan bahwa masyarakat tetap memiliki akses pendidikan, kebutuhan dasar dan akses kesehatan di era pandemi Covid19 ini terlepas dari suku dan agama.
4. SEAHUM mendorong semua pihak di Myanmar untuk menjamin akses para pekerja dan lembaga kemanusiaan dalam memberikan dukungan kemanusiaan bagi masyarakat yang membutuhkan di Myanmar selama pergolakan politik ini.
5. SEAHUM meminta kepada negara-negara ASEAN untuk mengambil langkah-langkah diplomatik yang mendorong semua pihak di Myanmar untuk mengambil jalan dialog yang damai dan menemukan solusi, dan untuk menghentikan tidak kekerasan dan hal-hal yang tidak diinginkan dalam krisis politik dalam semua aspeknya.