Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, NEW YORK - Duta Besar Myanmar untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Kyaw Moe Tun berjanji akan terus berjuang melawan kudeta setelah junta militer memecatnya, karena mendesak negara-negara lain untuk menggunakan "segala cara yang diperlukan" demi membatalkan kudeta 1 Februari yang mengusir pemimpin sipil terpilih Aung San Suu Kyi.

"Saya memutuskan untuk melawan selama yang saya bisa," kata Kyaw Moe Tun kepada Reuters, Minggu (28/2/2021).

Televisi pemerintah Myanmar mengumumkan pada Sabtu (27/2/2021) bahwa Kyaw Moe Tun telah dipecat, karena mengkhianati negara itu.

Baca juga: Utusan Myanmar Desak PBB Gunakan Segala Cara untuk Hentikan Kudeta

“Namun, PBB tidak secara resmi mengakui junta militer sebagai pemerintahan baru Myanmar karena tidak menerima pemberitahuan resmi tentang perubahan apa pun,” kata seorang pejabat PBB, yang enggan disebutkan namanya.

Dengan begitu Kyaw Moe Tun masih tetap menjadi duta besar Myanmar untuk PBB Myanmar, hingga saat ini.

Baca juga: Massa Junta Militer Myanmar Mengamuk, Serang Demonstran Anti-Kudeta di Yangon

"Kami belum menerima komunikasi apa pun mengenai perubahan representasi Myanmar di PBB di New York," kata juru bicara PBB Stephane Dujarric.

Utusan khusus Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres di Myanmar, Christine Schraner Burgener, memperingatkan 193 anggota Majelis Umum PBB pada Jumat (26/2/2021) bahwa tidak ada negara yang harus mengakui atau melegitimasi junta militer Myanmar.

Jika junta militer Myanmar, yang dipimpin oleh Jenderal Min Aung Hlaing, mencoba mencari pengakuan internasional dengan menunjuk duta besar PBB. Jika itu terjadi, maka bisa memicu pertarungan di badan dunia yang dapat berujung dengan pemungutan suara di Majelis Umum.

Sebelumnya PBB mengatakan harus mengatasi tiap klaim bersaing untuk perwakilan di badan dunia tersebut.

Pada September 2011, Majelis Umum menyetujui permintaan Libya untuk mengakreditasi utusan pemerintah sementara negara itu. Langkah itu muncul setelah Amerika Serikat, Rusia, China, dan negara-negara Eropa semuanya mengakui otoritas baru.

Kyaw Moe Tun mengatakan kepada PBB pada Jumat (26/2/2021) bahwa dia berbicara untuk pemerintahan Suu Kyi dan meminta bantuan untuk membatalkan "kudeta militer ilegal dan inkonstitusional."

Pidato seperti itu berseberangan dengan mereka yang berkuasa di suatu negara dan jarang terjadi.

Anggota parlemen terpilih yang digulingkan dalam kudeta telah membentuk komite dan Kyaw Moe Tun mengatakan bahwa itu adalah "pemerintahan Myanmar yang sah dan terpilih dan harus diakui oleh komunitas internasional seperti itu."

Guterres telah berjanji untuk memobilisasi tekanan internasional "untuk memastikan bahwa kudeta ini gagal." (Reuters)