TRIBUNNEWS.COM, YANGON - Situasi di Myanmar kian memanas dan semakin mencekam.

Polisi Myanmar menembaki demonstran anti-kudeta militer di seluruh wilayah pada Minggu (28/2/2021).

Seperti dilansir Reuters, Senin (1/3/2021), setidaknya 18 orang tewas dan 30 orang luka-luka dalam insiden paling berdarah dalam sejarah aksi protes anti-kudeta militer di Myanmar.

Lembaga Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyebut total demonstran yang tewas selama aksi protes menentang kudeta militer menentang kudeta militer 1 Februari yang menggulingkan pemimpin terpilih Myanmar Aung San Suu Kyi.

"Polisi dan pasukan militer telah menghadapi aksi demonstrasi damai, menggunakan kekuatan mematikan - menurut informasi kredibel yang diterima oleh Kantor Hak Asasi Manusia PBB – tindakan kekerasan itu telah menyebabkan setidaknya 18 orang tewas dan lebih dari 30 terluka," kata kantor hak asasi manusia PBB.

Baca juga: Demonstran Myanmar Berjatuhan, Indonesia Minta Aparat Menahan Diri

Polisi berlaku brutal menembaki demonstran di berbagai bagian kota terbesar Yangon setelah granat kejut, gas air mata dan tembakan di udara gagal membubarkan kerumunan massa.

Beberapa orang yang terluka dibawa oleh sesama pengunjuk rasa, meninggalkan noda darah di trotoar.

“Satu orang meninggal setelah dibawa ke rumah sakit dengan peluru di dada,” kata seorang dokter yang meminta untuk identitasnya tidak disebut.

Myanmar telah berada dalam kekacauan sejak militer merebut kekuasaan dan menahan pemimpin pemerintah terpilih Aung San Suu Kyi dan banyak tokoh sipil  pada 1 Februari.

Junta militer  menuding adanya kecurangan dalam pemilu November lalu yang dimenangkan partai yang dipimpin Aung San Suu Kyi.

Di antara lima tewas di Yangon adalah insinyur jaringan internet Nyi Nyi Aung Htet Naing, yang sehari sebelumnya telah memposting di Facebook tentang kekhawatirannya akan tindakan kekerasan yang berkembang.

Tiga orang tewas di Dawei di selatan, kata politisi Kyaw Min Htike kepada Reuters dari kota itu.

Dua orang lainnya meninggal di kota kedua Mandalay, media Myanmar Now dan seorang penduduk mengatakan.

Penduduk Sai Tun mengatakan  satu wanita ditembak di kepala.

Polisi dan juru bicara dewan militer yang berkuasa tidak menanggapi panggilan telepon untuk menanggapi insiden berdarah tersebut.

Pemimpin Junta militer Jenderal Min Aung Hlaing mengatakan pekan lalu pihak berwenang menggunakan kekuatan minimal untuk menangani aksi protes.

Namun demikian, setidaknya total 21 demonstran telah tewas dalam kekacauan tersebut.

Militer mengatakan seorang polisi juga tewas.

Tindakan kekerasan yang terjadi itu tampaknya menunjukkan tekad militer untuk memaksakan wewenangnya dalam menghadapi pembangkangan massal, yang bukan hanya terjadi di jalanan tetapi lebih luas lagi dalam pelayanan sipil, administrasi kota, peradilan, sektor pendidikan dan kesehatan dan media.

"Kami menyesalkan begitu banyak nyawa hilang di Myanmar. Orang-orang tidak boleh menghadapi tindakan kekerasan karena mengekspresikan perbedaan pendapat terhadap kudeta militer. Penargetan warga sipil tidak etis," kata kedutaan AS.

Kedutaan Kanada mengatakan itu kaget melihat insiden berdarah tersebut.

Indonesia, yang telah memimpin diplomatik dalam Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) tentang krisis di Myanmar, menyatakan keprihatinan yang mendalam atas jatuhnya korban jiwa.

Para aktivis di seluruh Asia mengadakan unjuk rasa untuk mendukung demonstran Myanmar di Myanmar.

Televisi MRTV yang dikelola pemerintah berkuasa mengatakan lebih dari 470 orang telah ditangkap pada hari Sabtu.

Namun masih belum jelas berapa banyak yang ditahan pada hari Minggu.

Aktivis pemuda Esther Ze Naw mengatakan orang-orang berjuang melawan ketakutan yang mereka jalani di bawah pemerintahan militer.

"Sudah jelas mereka mencoba menanamkan rasa takut pada kami dengan membuat kami berlari dan bersembunyi," katanya.

"Kita tidak bisa menerima itu," tegasnya.

Sehari setelah junta mengumumkan bahwa Duta Besar Myanmar untuk PBB telah dicopot karena menentang pemerintahannya dengan menyerukan tindakan dari PBB, kementerian luar negeri mengumumkan bahwa para diplomat di beberapa kedutaan lain sedang ditarik pulang.

Otoritas junta militer tidak memberikan alasan, tetapi beberapa diplomat telah berada di antara pegawai negeri sipil untuk bergabung dengan Gerakan Pembangkangan Sipil yang telah melumpuhkan bisnis-binis di Myanmar.

Sementara negara-negara Barat telah mengutuk kudeta dan beberapa telah menjatuhkan sanksi terbatas, sementara para jenderal Myanmar secara tradisional telah menghindari tekanan diplomatik. Mereka telah berjanji untuk mengadakan pemilu baru tetapi tidak menetapkan tanggal.

Partai dan pendukung Suu Kyi mengatakan hasil pemungutan suara November harus dihormati.

Suu Kyi, 75 tahun, yang menghabiskan hampir 15 tahun di bawah tahanan rumah, menghadapi tuduhan mengimpor enam radio walkie-talkie secara ilegal dan melanggar undang-undang bencana alam dengan melanggar protokol virus corona.

Sidang berikutnya akan dihadapi Suu Kyi pada hari ini, Senin (1/3/2021).