Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version
Deutsche Welle

Pembangkangan Korps Diplomatik Iringi Gelombang Protes di Myanmar

Langkah junta militer Myanmar menominasikan duta besar baru tidak ditanggapi oleh PBB. Sementara Amerika Serikat menjatuhkan sanksi…

Menteri luar negeri Singapura, Vivian Balakrishnan pada hari Jumat (05/03) mengatakan tindak kekerasan yang dilakukan militer itu adalah "aib nasional" bagi angkatan bersenjata dalam menggunakan senjata melawan rakyat mereka. Dia meminta militer Myanmar untuk mencari solusi damai, demikian dikutip dari kantor berita Reuters.

Seorang juru bicara dewan militer Myanmar tidak menjawab telepon Reuters ketika dimintai komentar mengenai hal tersebut.

Dubes lama tetap mewakili Myanmar di PBB

Perselisihan mengenai siapa yang mewakili Myanmar di Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York kini berusaha diredam, setelah orang yang ditempatkan junta militer Myanmar sebagai perwakilan mereka mengundurkan diri.

Misi PBB untuk Myanmar memberikan konfirmasi bahwa Duta Besar Myanmar untuk PBB sebelumnya, Kyaw Moe Tun, tetap mewakili negara itu.

Junta militer Myanmar memecat Kyaw Moe Tun pada hari Sabtu lalu setelah dia mendesak negara-negara di Majelis Umum PBB untuk menggunakan "cara apa pun diperlukan " untuk memulihkan demokrasi.

Di Washington, tidak jelas apakah kedutaan Myanmar masih mewakili junta militer, setelah mengeluarkan pernyataan mengecam kematian pengunjuk rasa sipil dan menyerukan otoritas Mynamar untuk "menahan diri sepenuhnya".

Seorang diplomat di kedutaan itu juga mengundurkan diri dan setidaknya tiga orang yang lain mengatakan dalam postingan di media sosial bahwa mereka bergabung dengan gerakan pembangkangan sipil terhadap militer.

Setidaknya 19 petugas polisi Myanmar telah menyeberang ke India. Mereka takut dianiaya karena tidak mematuhi perintah, ujar seorang pejabat polisi senior India kepada Reuters.

Pembekuan aset

Penyelidik hak asasi manusia PBB di Myanmar, Thomas Andrews, mendesak Dewan Keamanan untuk membahas situasi Myanmar pada hari Jumat (05/03) – dengan pembahasan seputar pemberlakuan embargo senjata global dan sanksi ekonomi yang ditargetkan pada junta militer.

Negara-negara harus menjatuhkan sanksi terhadap perusahaan minyak dan gas Myanmar, yang sekarang dikendalikan oleh militer dan menjadi sumber pendapatan terbesar mereka, ujarnya dalam sebuah laporan.

Halaman
123
Ikuti kami di
Sumber: Deutsche Welle
  Loading comments...
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas