MEHL juga bertanggung jawab atas dana pensiun militer.

Beberapa pemimpin militer dan keluarganya juga memiliki bisnis yang besar, hingga menjadi sasaran sanksi.

Salah satunya putra pemimpin kudeta Jenderal Min Aung Hlaing, Aung Pyae Sone.

Pyae Sone memiliki sejumlah perusahaan besar berupa resor pantai dan saham mayoritas di operator telekomunikasi.

Menurut para ahli, kudeta militer ini adalah cara untuk melindungi kepentingan bisnis Tatmadaw.

Baca juga: Dikecam Negara Barat karena Kudeta, Militer Myanmar Malah Ingin Dekati AS dan Ingin Jauhi China

Baca juga: Demonstran Myanmar Lawan Senjata Militer dengan Rok dan Pakaian Dalam Perempuan

Laporan PBB pada 2019 menyimpulkan bahwa pendapatan bisnis meningkatkan kemampuan militer melakukan pelanggaran HAM dengan impunitas.

Laporan ini muncul di tengah tindak kekerasan militer Myanmar terhadap komunitas Rohingya.

Melalui jaringan bisnis dan afiliasi milik konglomerat, PBB mengatakan Tatmadaw mampu "melindungi dirinya dari akuntabilitas dan pengawasan".

Rincian tentang struktur dan keuangan MEHL terungkap dalam dua laporan internal, satu diajukan oleh konglomerat pada Januari 2020, dan lainnya dibocorkan kelompok aktivis Justice for Burma dan Amnesty International.

Perusahaan besar dijalankan petinggi militer, termasuk beberapa petinggi kudeta yang saat ini menjabat.

Sekitar sepertiga dari semua pemegang saham adalah unit militer.

Sedangkan sisanya dimiliki oleh mantan personel Tatmadaw dan saat ini.

(Tribunnews/Ika Nur Cahyani)