9 April PM Jepang Dijadwalkan Temui Biden di Washington, Bahas Laut China Selatan
Keduanya diharapkan akan memperkuat aliansi bilateral dan komitmen mereka terhadap kebebasan perjalanan di Samudra Hindia dan Pasifik.
Penulis: Larasati Dyah Utami
Editor: Dewi Agustina
Laporan Wartawan Tribunnews, Larasati Dyah Utami
TRIBUNNEWS.COM, TOKYO - Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga berencana menemui Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden pada 9 April, berdasarkan laporan surat kabar Jepang Yomiuri pada Minggu (14/3/2021).
Yoshihide Suga merupakan pemimpin negara asing pertama yang bertemu dengan presiden Biden di Gedung Putih.
Keduanya diharapkan akan memperkuat aliansi bilateral dan komitmen mereka terhadap kebebasan perjalanan di Samudra Hindia dan Pasifik.
Mengutip Reuters, Kepala Sekretaris Kabinet Katsunobu Kato mengatakan pada hari Jumat bahwa Suga akan melakukan kunjungan pada paruh pertama bulan April.
Pendahulu PM Suga, yakni mantan PM Jepang Shinzo Abe juga merupakan pemimpin asing pertama yang bertemu dengan pendahulu presiden Biden, Donald Trump, segera setelah dia terpilih sebagai presiden pada tahun 2016.
Baca juga: Kirim Sinyal ke China, Biden akan Bertemu Virtual dengan Pemimpin Jepang, India dan Australia
Baca juga: PM Jepang Yoshihide Suga Desak Tentara Myanmar Mundur
Sebelumnya, Biden dan Suga bergabung di pertemuan virtual para pemimpin India dan Australia pada hari Jumat.
Pada pertemuan tersebut bersumpah bahwa negara-negara "Quad" akan memasok hingga satu miliar dosis vaksin virus corona di seluruh Asia pada akhir tahun 2022.
Pesan ini dikoreografikan untuk melawan pengaruh China di dunia yang menurut mereka semakin besar.
Pertemuan antara menteri luar negeri dan pertahanan AS dan Jepang yang dijadwalkan Selasa di Tokyo akan secara langsung mengkritik China atas apa yang Washington dan Tokyo sebut sebagai upayanya untuk mengubah status quo di Laut China Timur dan Selatan, kata surat kabar itu.
China telah mendirikan pos militer terdepan di pulau-pulau buatan yang telah dibangunnya di Laut China Selatan.
Washington telah menolak klaim Beijing yang disengketakan atas sumber daya lepas pantai di sebagian besar laut yang disebut sepenuhnya melanggar hukum.