TRIBUNNEWS.COM, JENEWA — Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyebut terjadi lonjakan korban jiwa di Myanmar sejak kudeta 1 Februari lalu.

Bukan itu saja, PBB mengatakan ada banyak demonstran yang ditahan menghadapi penyiksaan dan ratusan telah  hilang.

"Korban tewas telah melonjak selama seminggu terakhir di Myanmar, di mana pasukan keamanan telah menggunakan kekuatan mematikan, semakin agresif terhadap aksi demonstrasi damai," kata juru bicara kantor hak asasi manusia PBB Ravina Shamdasani kepada wartawan seperti dilansir Reuters, Rabu (17/3/2021).

Secara total, katanya, PBB mencatat total 149 orang telah meninggal dalam tindakan brutal aparat keamanan terhadap aksi protes anti kudeta, sejak 1 Februari.

Bahkan menurut dia, jumlah sebenarnya pasti jauh lebih tinggi lagi.

Menurut Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP), lebih dari 180 orang telah tewas, termasuk 74 orang pada hari Minggu saja.

Selain pembunuhan itu, Shamdasani memperingatkan bahwa pasukan keamanan terus secara sewenang-wenang menangkap dan menahan orang-orang di seluruh negeri, dengan setidaknya 2.084 orang saat ini ditahan.

"Laporan penyiksaan yang sangat menyedihkan dalam tahanan juga terjadi" katanya.

Paling tidak PBB mencatat "setidaknya lima kasus kematian dalam tahanan telah terjadi dalam beberapa minggu terakhir."

Dia menambahkan bahwa "setidaknya dua jenasah korban telah menunjukkan tanda-tanda terjadi kekerasan fisik yang keji yang menunjukkan bahwa mereka disiksa".

"PENGHILANGAN PAKSA"

Selain itu, "ratusan orang yang telah ditahan secara melawan hukum tetap tidak ditemukan atau hilang dan belum diakui oleh otoritas militer".

Ini, kata Shamdasani, "adalah penghilangan paksa".

Baca juga: Uni Eropa Akan Jatuhkan Sanksi Terhadap Kepentingan Bisnis Junta Militer Myanmar Pekan Depan

Komentarnya muncul setelah pasukan keamanan meningkatkan penggunaan kekuatan mematikan terhadap demonstran anti-kudeta, meskipun ada seruan internasional untuk menahan diri.

Sebagian besar negara telah gempar sejak pemimpin sipil yang digulingkan militer Aung San Suu Kyi  ditangkap dan ditahan bulan lalu, dengan ratusan ribu orang turun ke jalan untuk menuntut kembali ke demokrasi.

Shamdasani menyuarakan keprihatinan bahwa Badan HAM PBB menghadapi kesulitan yang meningkat mengkonfirmasi informasi di lapangan, menunjuk pada pengenaan aturan darurat militer  di berbagai kota di dan sekitar Yangon dan Mandalay.

Selain itu, banyak lingkungan kelas pekerja di mana orang-orang telah terbunuh telah terputus akses komunikasi yang dilakukan negara.

“Tindakan keras yang dramatis terhadap media di negara itu juga mempersulit mendapatkan informasi,” katanya.

Dia menyebut setidaknya 37 jurnalis telah ditangkap, sementara lima kantor berita utama di Myanmar telah digerebek dan ditarik izinnya.

Kantor HAM PBB mengatakan korban tewas telah meningkat tajam dalam beberapa hari terakhir, 11 kematian pada hari Senin, 39 pada hari Minggu dan 18 pada hari Sabtu lalu.(AFP/Channel News Asia)