TRIBUNNEWS.COM, KUALA LUMPUR - Brunei Darussalam, selaku Ketua asosiasi negara-negara Asia Tenggara (ASEAN), menyampaikan dukungannya untuk pertemuan para pemimpin regional membahas perkembangan situasi di Myanmar.

Seperti dilansir Reuters, Selasa (6/4/2021), otoritas Brunei mengatakan telah meminta para pejabat ASEAN untuk mempersiapkan pertemuan di Jakarta.

Myanmar telah mengalami krisis sejak kudeta militer 1 Februari  yang menggulingkan pemerintahan terpilih Aung San Suu Kyi.

Para aktivis mengatakan setidaknya 557 orang sudah tewas dalam tindakan keras aparat keamanan junta militer Myanmar atas aksi protes dan aksi mogok di seluruh negeri, yang akses internetnya dibatasi.

Baca juga: Dua Warga Negara Australia Dibebaskan dari Tahanan Junta Militer Myanmar

Indonesia telah memimpin upaya anggota ASEAN, yang di dalamnya Myanmar sebagai juga anggota, untuk mendorong solusi yang dinegosiasikan bersama dalam penyelesaian krisis di negara itu.

Dalam pernyataan bersama dengan Malaysia, Brunei mengatakan kedua negara telah meminta menteri dan pejabat senior mereka untuk melakukan "persiapan yang diperlukan untuk pertemuan yang akan diadakan di Sekretariat ASEAN di Jakarta, Indonesia."

Pernyataan itu disampaikan usai pertemuan antara Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin dan Sultan Brunei Hassanal Bolkiah pada Senin (5/4/2021).

"Kedua pemimpin sepakat bagi para pemimpin ASEAN untuk bertemu untuk membahas perkembangan yang sedang berlangsung di Myanmar," kata mereka.

Baca juga: Berkunjung ke China, Menlu Retno Marsudi Aktif Galang Dukungan Soal Myanmar

Mereka tidak mengatakan kapan pertemuan itu akan diadakan.

Kedua pemimpin menyatakan keprihatinan atas meningkatnya jumlah korban jiwa di Myanmar.

"Mereka mendesak semua pihak untuk menahan diri dari melakukan tindakan kekerasan lebih lanjut, dan bagi semua pihak untuk segera melakukan menahan diri dan fleksibilitas maksimal," menurut pernyataan itu.

Baca juga: Thailand Siapkan Opsi Evakuasi Warganya Yang Terdampar di Myanmar

ASEAN beroperasi secara musyawarah mufakat tetapi pandangan yang berbeda dari 10 anggotanya tentang cara menanggapi penggunaan kekuatan mematikan tentara terhadap warga sipil dan kebijakan kelompok non-interferensi telah membatasi kemampuannya untuk bertindak.

Malaysia, Indonesia, Filipina, dan Singapura  menyatakan keprihatinan atas pembunuhan demonstran dan mendukung pertemuan tingkat tinggi yang mendesak di Myanmar.

Menteri luar negeri mereka masing-masing secara terpisah mengadakan pembicaraan minggu lalu dengan nitra mereka di China, yang adalah tetangga Myanmar yang berpengaruh.(Reuters)