TRIBUNNEWS.COM, MOSKOW - Pasukan AS dilaporkan telah memfasilitasi pemindahan 41 truk tangki minyak yang dicuri perusahaan minyak dari Provinsi Hasakah di Suriah utara ke Irak.

Informasi ini dipublikasikan Kantor Berita Arab Suriah (SANA), mengutip sumber-sumber lokal. Media Rusia, Sputniknews.com mengutipnya, Selasa (13/4/2021).

Konvoi truk tangki juga termasuk beberapa truk tertutup. SANA melaporkan minyak tersebut diselundupkan ke wilayah Irak melalui jalur penyeberangan ilegal al-Waleed atau at-Tanf.

Ini bukan pertama kalinya berita semacam itu dilaporkan SANA, dengan cerita serupa yang diterbitkan Desember 2020.

Pasukan AS dilaporkan menjarah minyak dari pedesaan Hasakah dan membawanya melewati perbatasan ke pangkalan AS di Irak.

Laporan terbaru menyebutkan konvoi itu dikawal anggota milisi QSD, yang juga dikenal sebagai Pasukan Demokrat Suriah.

Baca juga: Eks Diplomat Tuduh AS Curi Minyak Suriah, Diduga Dipasok ke Israel

Baca juga: Kelompok Teroris HTS dan ISIS Terlibat Bentrok Bersenjata di Suriah Utara

Baca juga: Pasukan Udara Israel Gempur Sasaran Militer Dekat Damaskus Suriah

Sementara QSD adalah kekuatan pertahanan resmi dari pemerintahan otonom de facto di Suriah utara, mereka dituduh melakukan pembersihan etnis dan menggunakan tentara anak-anak.

Menurut media Suriah, ini adalah bagian dari operasi yang sedang berlangsung untuk memindahkan minyak dan biji-bijian ke luar negeri, yang telah hancur akibat krisis kemanusiaan selama satu dekade.

SANA mengatakan truk-truk telah diseberangkan dari Suriah menuju ke Irak utara hampir setiap hari.

Kisah ini muncul hanya satu hari setelah SANA melaporkan AS telah mengangkut persenjataan dan peralatan logistik dari pangkalan di Irak ke Provinsi Hasakah Suriah.

Konvoi itu meliputi 59 truk berpendinginudara, truk tangki yang memasok bahan bakar militer dan iring-iringan kendaraan tempur Humvee.

Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo (sebelum ganti pemerintahan) mengonfirmasi tahun lalu sebuah perusahaan minyak AS akan bermitra dengan pasukan pimpinan Kurdi yang beroperasi di timur laut Suriah.

Ini tindakan yang sangat dikecam pemerintah Presiden Suriah Bashar Assad.

Memasuki pemerintahan Presiden Joe Biden, pemimpin Gedung Putih ini tidak secara vulgar menyombongkan diri seperti Trump yang berusaha menjaga minyak di timur laut Suriah.

Namun Biden diam-diam melanjutkan kebijakan Washington untuk menyelundupkan emas hitam ke luar negeri.

Selain itu, media Suriah telah melaporkan peningkatan insiden keterlibatan AS dalam ekspor ilegal bahan makanan keluar dari negara rawan pangan itu.

Empat belas truk yang memuat gandum dari dua silo di pedesaan Hasakah telah diselundupkan secara ilegal dari Suriah ke Irak.

Menurut kantor berita tersebut, gandum bersumber dari silo di kota Tal Alou dan Yarubiyah, yang dikenal sebagai cadangan utama bahan makanan lokal.

SANA mengaitkan pencurian itu dengan "pasukan pendudukan AS," sebuah istilah yang sering digunakan untuk menunjukkan pasukan AS atau sekutu milisi Pasukan Demokrat Suriah mereka.

Insiden terbaru itu menyusul laporan dari pekan lalu sekitar 12 kendaraan yang membawa gandum dibawa ke Irak melalui penyeberangan perbatasan Semalka.

Sebelumnya, pada 28 Maret sekitar 38 truk bermuatan gandum dikirim ke Irak melalui titik penyeberangan al-Walid.

Delapan belas truk berisi biji-bijian dilaporkan diselundupkan melalui Semalka pada minggu yang sama.

Media lokal telah melaporkan peningkatan besar dalam penyelundupan bahan makanan sejak Januari, dengan pemerintahan Biden tampaknya telah beralih dari taktik membakar tanaman pangan yang dilaporkan sebelumnya untuk mencegah mereka dipanen.

Tekanan yang meningkat pada pasokan makanan negara itu datang ketika AS dan sekutunya Kurdi terus menduduki sebanyak 90 persen wilayah penghasil minyak Suriah.

Suriah tidak pernah menjadi kekuatan minyak utama sebelum 2011, tetapi pasokan yang dimilikinya cukup untuk mengamankan kemandirian energi, dan untuk memberi negara itu pendapatan sederhana melalui ekspor.

Suriah sangat membutuhkan sumber pendapatan untuk memperbaiki kerusakan yang diperkirakan mencapai $ 400 miliar yang disebabkan oleh konflik sipil yang didukung asing.

Tetapi sanksi AS dan Eropa, dikombinasikan dengan pendudukan Washington di ladang minyak utama Republik Arab, membuat rekonstruksi menjadi sulit.

Minggu lalu, Majid Takht Ravanchi, Dubes Iran untuk PBB mengatakan pada pertemuan Dewan Keamanan di Suriah Teheran menganggap perang menggunakan bahan makanan dan obat-obatan dan tidak adil dan tidak dapat diterima.

Pada pertemuan yang sama, Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Vershinin memperingatkan sekitar 60 persen warga Suriah tidak memiliki akses yang memadai terhadap bahan pangan dan obat-obatan.(Tribunnews.com/Sputniknews.com/xna)