TRIBUNNEWS.COM, YANGON - Aparat keamanan Myanmar menangkap satu pemimpin utama kampanye melawan pemerintahan militer, Kamis (15/4/2021).

Junta Militer Myanmar menangkapnya setelah menabraknya dengan mobil saat ia memimpin unjuk rasa dengan mengendarai sepeda motor, kata teman dan kolega, seperti dilansir Channel News Asia, Jumat (16/4/2021).

Para penentang kudeta 1 Februari yang menggulingkan pemerintahan terpilih  Aung San Suu Kyi terus melakukan kampanye mereka melawan militer pada minggu Tahun Baru tradisional di negara itu dengan pawai dan berbagai demonstrasi perlawanan lainnya.

"Saudara kami Wai Moe Naing ditangkap. Sepeda motornya ditabrak mobil pribadi polisi," ujar Win Zaw Khiang, anggota kelompok penyelenggara protes, di media sosial.

Baca juga: Pemimpin ASEAN Harus Melakukan Tindakan untuk Menghentikan Kekerasan terhadap Warga Sipil di Myanmar

Wai Moe Naing, seorang Muslim berusia 25 tahun, telah muncul sebagai satu di antara pemimpin oposisi yang paling terkenal terhadap kudeta.

Sebelumnya, Reuters berbicara kepada Wai Moe Naing melalui telepon ketika dia berangkat untuk memimpin unjuk rasa di kota pusat Monywa, sekitar 700km di utara kota utama Yangon.

Video yang diposting di media sosial menunjukkan sebuah mobil yang datang meliuk-liuk ke arah sekelompok sepeda motor.

Reuters tidak dapat memverifikasi rekaman tersebut.

Plat nomor polisi mobil hitam yang ditampilkan dalam dua video berbeda yang meliuk-liuk ke dalam unjuk rasa tidak sesuai dengan model kendaraan yang tercantum untuk plat nomor itu itu di database kendaraan Myanmar.

Seorang juru bicara junta tidak dapat dihubungi untuk dimintai komentar.

Baca juga: Junta Militer Myanmar Adili 19 Dokter Karena Terlibat Aksi Protes Anti Kudeta

Monywa telah menjadi satu di antara pusat utama kampanye pro-demokrasi, dengan unjuk rasa besar hari demi hari dan tindakan keras dan brutal berulang dilakukan aparat keamanan.

Beberapa rekan mengatakan mereka takut akan keselamatan Wai Moe Naing dalam penahanan.

Kedutaan Swedia mengatakan sedang mengikuti kasus Wai Moe Naing dan mendesak agar semua tahanan diizinkan mendapat perawatan kesehatan yang tepat dan hak asasi manusia mereka dihormati.

Pemimpin protes lainnya, Tayzar San, mengatakan di Facebook: "Kita harus melanjutkan pertarungan dengan menggandakan energi kita untuk Ko Wai Moe Naing, untuk kebenaran, untuk masa kini dan masa depan negara."

Junta Militer Myanmar Adili 19 Dokter Karena Terlibat Unjuk Rasa Anti Kudeta

Junta militer yang berkuasa di Myanmar telah mendakwa setidaknya 19 dokter di Rumah Sakit pemerintah karena berpartisipasi dalam gerakan pembangkangan sipil (CDM) terhadap kudeta militer 1 Februari.

Demikian sebuah surat kabar yang dikelola pemerintah Myanmar melaporkan, seperti dilansir AP dan Channel News Asia, Kais (15/4/2021).

Para dokter yang didakwa dituduh mendukung dan berpartisipasi dalam gerakan pembangkangan sipil "dengan tujuan memperburuk pemerintah negara", tulis surat kabar Global New Light of Myanmar.

Baca juga: Demonstran Myanmar Gelar Aksi Protes Berdarah terhadap Militer

Baca juga: Semakin Mencekam! Militer Myanmar Tembaki Pekerja Medis yang Lakukan Unjuk Rasa

Para dokter, perawat, dan mahasiswa kedokteran telah berbaris dan bergabung dengan pemogokan untuk menunjukkan penentangan mereka terhadap kudeta militer yang mengusir Aung San Suu Kyi yang dipilih secara demokratis dan menghentikan kemajuan yang telah dibuat Myanmar menuju demokratisasi yang lebih besar setelah lima dekade pemerintahan militer.

Pemerintah militer telah mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk 100 orang yang aktif di bidang sastra, film, seni teater, musik dan jurnalisme dengan tuduhan menyebarkan informasi yang merusak stabilitas negara dan aturan hukum.

Ini bukan pertama kalinya dokter ditargetkan.

Awal bulan ini di Mandalay, kota terbesar kedua di negara itu, militer menggunakan granat setrum dan menembakkan senjata untuk memecah pawai oleh pekerja medis yang memprotes kudeta militer.

Situs berita online Irrawaddy melaporkan bahwa empat dokter ditangkap.

 (Channel News Asia/Reuters/AFP/AP)