TRIBUNNEWS.COM - Publik Myanmar pada Minggu (25/4/2021), mengritik konsensus KTT ASEAN yang digelar pada Sabtu (24/3/2021) untuk membahas kudeta militer di negara itu.

ASEAN Leaders Meeting (ALM) yang diinisiasi Presiden Joko Widodo itu, dihadiri sejumlah pemimpin Asia Tenggara.

Satu di antaranya adalah otak dari kudeta militer di Myanmar, Panglima Jenderal Min Aung Hlaing.

Selain itu, dihadiri juga Perdana Menteri Vietnam Phạm Minh Chính, Perdana Menteri Kamboja Hun Sen, Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin, dan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong.

Baca juga: Lewat KTT ASEAN, Politikus PKS Berharap Demokrasi di Myanmar Segera Dipulihkan, Kekerasan Dihentikan

Baca juga: Pemerintah Bayangan Myanmar Sambut Baik Seruan ASEAN Agar Junta Militer Akhiri Kekerasan

Dalam pertemuan itu, para pemimpin menyepakati 5 konsensus terkait kekerasan di Myanmar.

Salah satunya yakni kekerasan harus segera dihentikan dan semua pihak diharapkan bisa menahan diri.

Namun, poin konsensus ini dianggap publik Myanmar gagal memulihkan demokrasi dan tidak ada pertanggung jawaban militer pada ratusan korban sipil.

Dilansir Reuters, tidak ada demo sehari setelah KTT ASEAN meskipun warga mengkritik hasil konsensus. 

Jenderal Min Aung Hlaing diketahui setuju mengakhiri kekerasan, namun tidak menjelaskan bagaimana kelanjutan terkait kesepakatan itu.

"Pernyataan ASEAN adalah tamparan di wajah orang-orang yang dianiaya, dibunuh dan diteror oleh militer," kata seorang pengguna Facebook bernama Mawchi Tun.

"Kami tidak membutuhkan bantuan Anda dengan pola pikir dan pendekatan itu."

Menurut Ketua ASEAN, Sultan Brunei Darussalam, ada lima poin konsensus, yakni mengakhiri kekerasan, dialog konstruktif di antara semua pihak, utusan khusus ASEAN untuk memfasilitasi dialog, penerimaan bantuan, dan kunjungan utusan ke Myanmar.

Konsensus ini tidak menyebutkan tahanan politik, yang mana Ketua ASEAN sempat menyinggung hal tersebut.

Para pemimpin ASEAN menginginkan komitmen dari Min Aung Hlaing untuk menahan pasukan keamanannya.

Menurut Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP), pasukan di bawah militer telah menewaskan 748 sejak gerakan anti-kudeta meledak di Myanmar.

AAPP juga mencatat ada lebih dari 3.300 orang ditahan.

"Pernyataan tidak mencerminkan keinginan orang mana pun," tulis Nang Thit Lwin dalam komentarnya di sebuah berita di media lokal Myanmar tentang kesepakatan ASEAN.

"Untuk membebaskan narapidana dan tahanan, untuk bertanggung jawab atas nyawa yang meninggal, untuk menghormati hasil pemilihan dan memulihkan pemerintahan sipil yang demokratis," tambahnya.

"Siapa yang akan membayar harga untuk lebih dari 700 nyawa yang tidak bersalah," tulis Aaron Htwe, seorang pengguna Facebook.

Sejak 1 Februari lalu, militer Myanmar menjatuhkan pemerintahan sipil yang dipimpin Aung San Suu Kyi.

Baca juga: Pemimpin Junta Militer Tak Keberatan Delegasi ASEAN ke Myanmar untuk Selesaikan Krisis

Baca juga: Pemimpin ASEAN Terbitkan 5 Konsensus Selesaikan Masalah Myanmar

Militer di bawah Jenderal Min Aung Hlaing menuduh bahwa kemenangan partai Suu Kyi tidak sah.

KTT ASEAN adalah upaya internasional terkoordinasi pertama untuk meredakan krisis di Myanmar.

Di sisi lain, pemerintah bayangan Myanmar yakni Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) menyambut baik konsensus itu.

NUG terdiri dari politikus pro-demokrasi, kebanyakan dari pemerintahan Suu Kyi.

"Kami menantikan tindakan tegas ASEAN untuk menindaklanjuti keputusannya dan memulihkan demokrasi kami," kata Dr. Sasa, juru bicara NUG.

Berita lain terkait KTT ASEAN dan Krisis Myanmar

(Tribunnews/Ika Nur Cahyani/Taufik Ismail)