Ini Pesan Pemerintah Bayangan Myanmar kepada Pemimpin ASEAN
Militer mengatakan harus merebut kekuasaan karena adanya kecurangan dalam pemilu yang tidak sedang ditangani oleh KPU.
Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Malvyandie Haryadi
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau
TRIBUNNEWS.COM, YANGON—Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) Myanmar mengatakan kepada ASEAN bahwa mereka tidak akan terlibat dalam pembicaraan sampai junta militer membebaskan semua tahanan politik.
Asosiasi Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) yang berjumlah 10 orang telah berusaha mencari jalan keluar bagi Myanmar dari krisis berdarah yang dipicu oleh kudeta 1 Februari dan telah menyerukan diakhirinya kekerasan dan pembicaraan antara semua pihak.
Tetapi junta telah menolak untuk menerima proposal untuk menyelesaikan krisis yang muncul dari KTT ASEAN akhir pekan lalu yang dihadiri oleh Jenderal Senior Myanmar Min Aung Hlaing. Disayangkan tidak ada perwakilan rakyat yang sah dari NUG.
NUG yang pro-demokrasi—yang dibentuk bulan ini oleh lawan militer, kubu pro-demokrasi—mengatakan ASEAN harus terlibat dengan pihaknya sebagai wakil rakyat yang sah.
Baca juga: Pertempuran Meletus di Myanmar Timur Dekat Perbatasan Thailand
"Sebelum dialog konstruktif apa pun dapat berlangsung, bagaimanapun, harus ada pembebasan tahanan politik tanpa syarat termasuk Presiden U Win Myint dan Penasihat Negara Aung San Suu Kyi," kata Perdana Menteri NUG, Menteri Mahn Winn Khaing Thann, dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Reuters dan Channel News Asia, Rabu (28/4/2021).
Tidak ada komentar langsung dari pejabat senior mana pun di ASEAN terkait hal tersebut.
Win Myint dan Aung San Suu Kyi telah ditahan sejak kudeta, yang diluncurkan militer ketika pemerintahan Aung San Suu Kyi sedang mempersiapkan masa jabatan kedua setelah memenangkan pemilu November.
Baca juga: Setelah KTT ASEAN, Junta Myanmar Mau Hentikan Kekerasan Jika Kondisi Negara Sudah Stabil
Militer mengatakan harus merebut kekuasaan karena adanya kecurangan dalam pemilu yang tidak sedang ditangani oleh komisi pemilihan umum dan menganggap pemungutan suara adil.
Aksi protes pro-demokrasi telah terjadi di kota-kota di seluruh negeri sejak kudeta. Militer telah menindak dengan kekuatan mematikan para demonstran, menewaskan lebih dari 750 orang, kata sebuah kelompok aktivis.
Reuters tidak dapat mengkonfirmasi korban karena junta telah mengekang kebebasan media dan wartawan adalah di antara banyak orang yang telah ditahan. (Reuters/Channel News Asia)
