Deklarasi Darurat Covid-19 di Jepang Sulit Dibatalkan pada Batas Waktu 11 Mei 2021
Profesor Omi menjelaskan bahwa deklarasi yang dikeluarkan pada tanggal 25 April "dianggap sulit" untuk dibatalkan pada batas waktu tanggal 11 Mei 2021
Editor: Dewi Agustina
Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang
TRIBUNNEWS.COM, TOKYO - Profesor Shigeru Omi, ketua subkomite pengendalian infeksi virus corona pemerintah Jepang, mengatakan status darurat Covid-19 yang diterapkan saat ini setara dengan "Tahap 2", dari indeks empat tahap.
"Oleh karena itu deklarasi darurat ini (PSBB) akan segera dilepaskannya saat suasana sudah kembali tenang," papar Profesor Omi pada program NHK, Minggu (9/5/2021).
Penyebab munculnya PSBB adalah karena penyebaran virus mutan yang sangat menular. Deklarasi akan diperluas kepada 6 prefektur pada tanggal 12 Mei mendatang hingga 31 Mei 2021.
Profesor Omi menjelaskan bahwa deklarasi yang dikeluarkan pada tanggal 25 April "dianggap sulit" untuk dibatalkan pada batas waktu tanggal 11 Mei 2021.
"Kalau segera dilepaskan, akan terjadi hal yang sama (penularan infeksi). Kesabaran itu sangat penting saat ini," ujarnya.
Baca juga: Hari Ini Jepang Mencapai Suhu Terpanas di Tahun 2021
Yasutoshi Nishimura, Menteri Revitalisasi Ekonomi, menekankan dalam program yang sama, "Saya tidak bisa melanjutkan keadaan darurat setiap saat. Saya ingin melihat apakah syarat untuk tidak membuat gelombang besar (menular) berikutnya terpenuhi."
Dia menegaskan kembali bahwa pemerintah akan meminta perusahaan untuk menerapkan bekerja dari rumah (telework) secara menyeluruh.
"Kami terutama akan meminta perusahaan besar untuk mengungkapkan (status implementasi) jadwal masuk para karyawannya," kata dia.
Sementara itu upaya belajar bahasa Jepang yang lebih efektif melalui aplikasi zoom terus dilakukan bagi warga Indonesia secara aktif dengan target belajar ke sekolah di Jepang nantinya. Info lengkap silakan email: info@sekolah.biz dengan subject: Belajar bahasa Jepang.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.