Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Desktop Version

Olimpiade Tokyo

PM Yoshihide Suga Tak Segan Mendiskualifikasi Atlet Olimpiade yang Melanggar Hukum di Jepang

Perdana menteri menjelaskan bahwa dia akan mengambil tindakan menyeluruh yang tegas terhadap infeksi virus corona.

PM Yoshihide Suga Tak Segan Mendiskualifikasi Atlet Olimpiade yang Melanggar Hukum di Jepang
Foto Jiji
PM Yoshihide Suga saat bicara di sidang parlemen, Senin (10/5/2021). 

Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO - Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga menyatakan tidak segan untuk mendiskualifikasi atlet Olimpiade yang melanggar hukum terutama terkait pembatasan kegiatan selama berada di Jepang.

"Kami akan melakukan yang terbaik untuk melindungi kehidupan dan kesehatan masyarakat dan mewujudkan turnamen Olimpiade yang aman dan terjamin," ungkap PM Yoshihide Suga dalam rapat Komite Anggaran parlemen, Senin (10/5/2021).

Yukio Edano, wakil dari Partai Demokrat Konstitusional, oposisi pemerintah Jepang meminta PM Suga untuk membatalkan Olimpiade.

"Tidak mungkin menyeimbangkan kehidupan dan mata pencaharian masyarakat. Kami tidak dapat menunda keputusan dan mendesak turnamen untuk dibatalkan atau ditunda," tegas Edano.

Perdana menteri menjelaskan bahwa dia akan mengambil tindakan menyeluruh yang tegas terhadap infeksi virus corona.

"Kita akan membatasi rentang aktivitas atlet yang berpartisipasi dan mendiskualifikasi mereka dari berpartisipasi jika mereka melanggar aturan," kata PM Suga.

Perubahan dan peningkatan anggaran Olimpiade Jepang sehingga totalnya kini lebih dari 1,9 Triliun Yen.
Perubahan dan peningkatan anggaran Olimpiade Jepang sehingga totalnya kini lebih dari 1,9 Triliun Yen. (Koresponden Tribunnews.com/Richard Susilo)

Mengenai kriteria pembatalan keadaan darurat yang diperpanjang menjadi 31 Mei, PM Suga mengatakan, "Kami akan melakukan tindakan tuntas agar secepatnya bisa dibatalkan dengan tujuan mencapai level 3."

Edano menyerukan agar jumlah infeksi baru per hari diperketat menjadi tak lebih dari 100 orang di Tokyo, dengan mengatakan bahwa "standarnya salah selama ini."

"Saya sepenuhnya bertanggung jawab atas keputusan akhir terkait penerbitan dan pembatalan deklarasi darurat," ujarnya.

Mengenai situasi infeksi covid-19, Suga mengakui telah menyebar ke seluruh negeri, terutama di kota-kota besar, dan berada pada tingkat yang tinggi.

Toru Kunishige dari Komeito meminta untuk mempercepat prosedur persetujuan untuk mempromosikan pengembangan vaksin dalam negeri.

"Kami perlu mempertimbangkan untuk merevisi sistem agar bisa disetujui lebih cepat," kata perdana menteri Suga.

Dalam jajak pendapat nasional yang dilakukan oleh Yomiuri Shimbun pada tanggal 7 hingga 9 Mei 2021, ketika ditanya tentang Olimpiade dan Paralimpiade Tokyo musim panas ini, 59 persen responden menjawab Olimpiade agar ditunda atau dibatalkan.

Baca juga: Dubes Heri Akhmadi Semangati Atlet Dayung dan Atletik Indonesia Berlaga di Olimpiade Tokyo

Responden yang ingin pembatasan jumlah penonton sebanyak 16 persen dan 23 persen responden mengatakan sebaiknya tanpa penonton.

Jika dibatasi pada 6 prefektur (Tokyo, Osaka, Hyogo, Kyoto, Aichi dan Fukuoka) yang tunduk pada keadaan darurat (PSBB), ata-rata "pembatalan" adalah 64 persen, lebih tinggi dari rata-rata 57 persen dari 41 prefektur lainnya.

Di kota tuan rumah Tokyo, 61 persen yang dipengaruhi oleh status infeksi virus corona yang cukup tinggi.

Sementara itu upaya belajar bahasa Jepang yang lebih efektif melalui aplikasi zoom terus dilakukan bagi warga Indonesia secara aktif dengan target belajar ke sekolah di Jepang nantinya. Info lengkap silakan email: info@sekolah.biz dengan subject: Belajar bahasa Jepang.

Editor: Dewi Agustina
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas