Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Mantan Ketua IM Japan Sekaligus Agen Pemagang Indonesia di Jepang Tersandung Kasus KKN

Jumlah total transaksi KKN mencapai hampir 600 juta yen, dan Kantor Kabinet mulai untuk menyelidiki kasus KKN yang melibatkan Kyoei Yanagisawa.

Mantan Ketua IM Japan Sekaligus Agen Pemagang Indonesia di Jepang Tersandung Kasus KKN
Koresponden Tribunnews.com/Richard Susilo
Label pemagang IM Japan pada lengan seorang pemagang Indonesia. 

Yayasan yang didirikan untuk kepentingan umum memiliki insentif pajak dan dibebaskan dari pajak atas bisnis untuk tujuan kepentingan umum.

Baca juga: Kemnaker Jepang akan Perketat Pengawasan Pemagangan Tenaga Kerja Asing

Siapa Yanagisawa?

Kyoei Yanagisawa awalnya dari Kementerian Tenaga Kerja, bergabung dengan IM Japan pada tahun 1993.

Setelah menjabat sebagai ketua, menjadi ketua tertinggi selama sekitar sembilan tahun dari tahun 2011 hingga Desember 2020, saat ia menjadi Ketua Yayasan yang didirikan untuk kepentingan umum.

Menurut laporan survei, dia dapat memanfaatkan sepenuhnya koneksi pribadinya pada saat dia terdaftar di Kementerian Tenaga Kerja.

Dan pada saat yang sama, dia dapat menunjukkan keahliannya dengan bernegosiasi langsung dengan para VIP dari pemerintah luar negeri, dan mampu menyelesaikan semua pekerjaannya.

Mengenai isi laporan survei, mantan Ketua Yanagisawa menegaskan bahwa "tidak ada pengakuan bahwa dia telah memberikan keuntungan khusus kepada kontraktor tertentu" dalam wawancara dengan NHK.

Menurutnya, dia lebih suka memesan barang dan bisnis dari perusahaan yang dijalankan oleh kenalannya.

"Adalah fakta bahwa ada banyak kontrak gratis sebagai akibatnya. Dalam kasus yang berlaku untuk pengecualian, saya pikir tidak ada masalah. Juga, saya menyerahkan kontrak individu kepada direktur yang bertanggung jawab, dan saya tidak menginstruksikan untuk menempatkan pesanan prioritas (KKN). Karena perkiraan harga perusahaan kenalan rendah Akibatnya, jumlah pesanan telah meningkat."

Di sisi lain, IM Japan mengatakan dalam wawancara bahwa "secara umum tidak ada kesalahpahaman" tentang laporan investigasi, dan bahwa rangkaian transaksi melanggar Undang-Undang Sertifikasi Perusahaan Kepentingan Umum, "tidak adil dan skala transaksinya tidak memadai.

Tenaga pemagang Indonesia yang memperoleh visa Tokutei Ginou (TG atau SSW), Ardi sedang mengerjakan perkebunan Tomat di Fukushima.
Tenaga pemagang Indonesia yang memperoleh visa Tokutei Ginou (TG atau SSW), Ardi sedang mengerjakan perkebunan Tomat di Fukushima. (Foto Fukushima Minpo)

"Memang benar bahwa itu besar, tetapi saya tidak dapat memastikan berapa banyak keuntungan yang diperoleh perusahaan yang dijalankan oleh kenalan mantan ketua umum, dan saya tidak menyadari bahwa itu adalah "keuntungan khusus".

"Berdasarkan indikasi dalam laporan tersebut, kami telah membubarkan semua transaksi dengan perusahaan ini sejak April tahun lalu. Kami sedang melakukan langkah-langkah perbaikan seperti memperbaiki sistem kepatuhan dan memperbaiki sistem audit," ungkap pihak IM Japan.

Menurut laporan survei oleh komite pihak ketiga, IM Japan memprioritaskan pesanan untuk barang dan barang lainnya dari total lima perusahaan saham gabungan dan yayasan yang didirikan untuk kepentingan umum di Tokyo.

Tiga dari mereka adalah wanita kenalan mantan ketua berusia 50-an yang menjabat sebagai presiden dan direktur sebuah perusahaan Jepang, dan dua lainnya diperkenalkan ke IM Japan oleh kenalan ini.

Jumlah transaksi terbesar adalah perusahaan yang menjual layanan penempatan kerja dan air minum, yang presidennya adalah seorang kenalan, dan jumlah total transaksi telah mencapai lebih dari 460 juta yen dalam sembilan tahun.

Berdasarkan laporan survei, dipastikan bahwa mantan ketua tersebut biasanya pergi makan dan bermain golf dengan kenalannya, dan juga menyewa kamar di sebuah apartemen di pusat kota milik kenalannya.

Baca juga: Kasus Penipuan terkait Pendaftaran Vaksinasi Covid-19 Mulai Marak di Jepang

Selain itu, saat berkunjung ke luar negeri, ia terkadang membeli produk dari perusahaan kenalannya dan membawanya sebagai oleh-oleh.

Mengenai hubungan dengan kenalan, mantan ketua mengatakan dalam wawancara, "Makan dan golf sekitar beberapa kali setahun, dan biayanya 50-50. Kamar apartemen juga membayar sewa yang cukup besar sesuai dengan konvensi sosial, dan hubungan khusus itu tidak ada."

Selain itu, seorang kenalan mengomentari wawancara melalui pengacara, "Ini adalah masalah internal yayasan yang didirikan untuk kepentingan umum, dan tidak ada masalah dalam mencoba menerima banyak pesanan sebagai perusahaan nirlaba."

Mengenai hasil survei komite pihak ketiga, Profesor Kagami dari Universitas Shukutoku yang akrab dengan sistem perusahaan kepentingan publik, berkata, "Seperti yang Anda lihat dari laporan survei, dapat dilihat bahwa pesanan yang cukup ceroboh diulangi"

"Menerima insentif pajak atas persetujuan pemerintah, dan sama dengan subsidi dalam hal dukungan negara. Oleh karena itu, kepentingan dan keadilan publik harus dijamin, dan khusus untuk perusahaan tertentu, tidak boleh menguntungkan, dan mengingat tahun-tahun perdagangan yang tidak tepat, harus dikatakan bahwa ada masalah dengan tata kelola dan kepatuhan organisasi. Kantor Kabinet perlu secara aktif mengawasi pedagang atas nama perusahaan kepentingan umum, termasuk pembatalan sertifikasi."

Dari Kantor Kabinet, yang mengawasi perusahaan kepentingan publik, mengirim dokumen yang meminta laporan tentang serangkaian keadaan kepada IM Japan pada bulan Maret 2021.

Undang-Undang Yayasan yang Berbentuk Kepentingan Umum menetapkan bahwa yayasan yang didirikan untuk kepentingan umum berkontribusi pada promosi kepentingan sejumlah orang yang tidak ditentukan, dan tindakan memberikan kepentingan khusus kepada perusahaan tertentu dilarang keras.

Lima pemagang Indonesia di Sugawara Kogyo, Kesennuma Perfektur Miyagi.
Lima pemagang Indonesia di Sugawara Kogyo, Kesennuma Perfektur Miyagi. (Koresponden Tribunnews.com/Richard Susilo)

Menurut dokumen yang diperoleh NHK, Kantor Kabinet menyatakan bahwa IM Japan atas dasar keuangan dan kemampuan teknis yang diperlukan untuk menjalankan utilitas publik, termasuk tanggapan selanjutnya atas pemberian tunjangan khusus kepada perusahaan komersial tertentu, memiliki keraguan yang serius.

Kemudian, selain ada atau tidaknya pengakuan bahwa rangkaian transaksi tersebut melanggar UU Sertifikasi Perusahaan Kepentingan Umum, mengapa pengurus tidak bisa mengawasi situasi di mana kewenangan terkonsentrasi pada mantan ketua, masalah tersebut mengemuka dalam laporan investigasi.

Meski disebutkan, dia tidak meminta pertanggungjawaban mantan ketua, dan meminta laporan mengapa dia dibayar tunjangan pensiun lebih dari 30 juta yen.

Menanggapi hal ini, IM Japan sudah menanggapi secara tertulis, jadi apakah Kabinet Kantor akan melanjutkan penyelidikan berdasarkan isinya dan mengambil langkah-langkah seperti "rekomendasi" untuk perbaikan manajemen yang drastis, akan dinilai lebih lanjut.

Sementara itu upaya belajar bahasa Jepang yang lebih efektif melalui aplikasi zoom terus dilakukan bagi warga Indonesia secara aktif dengan target belajar ke sekolah di Jepang. Info lengkap silakan email: info@sekolah.biz dengan subject: Belajar bahasa Jepang.

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas