TRIBUNNEWS.COM - Jepang peringatkan pemerintah militer atau junta Myanmar untuk menghentikan tindak kekerasan terhadap demonstran antikudeta, Jumat (21/5/2021).

Bersamaan dengan peringatan itu, Jepang juga mengancam akan membekukan semua bantuan ke Myanmar.

Dikutip dari Channel News Asia, sebelumnya, Jepang telah menangguhkan beberapa bantuan setelah militer menggulingkan pemimpin sipil Aung San Suu Kyi pada 1 Februari 2021.

Kepada suarat kabar Nikkei, Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi mengatakan, penangguhan bantuan dapat diperluas.

Penangguhan tersebut dilakukan sebagai bentuk dukungan Jepang terhadap demokratisasi Myanmar.

Baca juga: Wartawan Jepang Yuki Kitazumi: Lebih dari 800 Orang Terbunuh di Myanmar

Baca juga: Anggota DPR: Hentikan Kejahatan Kemanusiaan di Palestina, Yaman, Afganistan, Myanmar dan Poso

Selain itu, Jepang juga merasa harus mewakili masyarakat internasional yang mendukung pemulihan demokrasi di Myanmar.

"Kami tidak ingin melakukan itu (penangguhan) sama sekali, tetapi kami harus menyatakan dengan tegas bahwa akan sulit untuk melanjutkannya (bantuan) dalam keadaan seperti ini," kata Motegi.

"Sebagai negara yang mendukung demokratisasi Myanmar dengan berbagai cara, dan sebagai sahabat, kita harus mewakili masyarakat internasional dan menyampaikannya dengan jelas," sambungnya.

Pada Maret 2021, Jepang mengumumkan bahwa mereka telah menghentikan semua bantuan baru untuk Myanmar yang miskin sebagai tanggapan atas kudeta.

Meski demikian, Jepang belum menjatuhkan sanksi individu pada komandan militer dan polisi sebagaimana yang dilakukan beberapa negara lain.

Selanjutnya, Motegi mengatakan, Jepang adalah penyedia bantuan ekonomi terbesar bagi Myanmar, dan Tokyo memiliki hubungan jangka panjang dengan militer negara itu.

Diwartakan Nikkei, Jepang memberikan bantuan pembangunan senilai US $ 1,74 miliar kepada Myanmar pada tahun fiskal 2019.

Bantuan itu diklaim lebih banyak daripada yang diberikan negara lain.

Seorang jurnalis Jepang yang ditangkap karena meliput kudeta dibebaskan minggu lalu dan kembali ke Tokyo.

Pembebasannya dilakukan ketika Jepang mengatakan telah menawarkan bantuan darurat sebesar $ 4 juta kepada Myanmar melalui Program Pangan Dunia.

Jepang telah menyerukan pembebasan Aung San Suu Kyi dan pemulihan demokrasi.

Motegi mengatakan kepada Nikkei, Jepang terus mengadakan dialog dengan junta.

"Kami memiliki lebih banyak variasi saluran di Myanmar, termasuk dengan militer, daripada Eropa dan AS," kata Motegi.

Baca juga: Krisis Myanmar: 802 Warga Tewas, 4.120 Orang Ditahan dan 20 Orang Dijatuhi Hukuman Mati

Baca juga: Wartawan Jepang Mengaku Dipukuli Saat Ditahan Militer Myanmar

Berita lain terkait Krisis Myanmar

(Tribunnews.com/Rica Agustina)