TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pekik Takbir berkumandang pasca diumumkannya gencatan senjata antara Israel dan Hamas untuk mengakhiri kekerasan terbaru di Palestina.

Pengumuman yang disampaikan Hamas dan televisi pemerintah Mesir Kamis (20/5/2021) waktu setempat.

Dilansir Reuters, kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan, kabinet keamanannya dengan suara bulat mendukung gencatan senjata dengan kelompok milisi di Gaza, Palestina.

Meski, Israel tidak memerinci kapan gencatan senjata mulai berlaku.

Sementara itu, Hamas dan Mesir mengatakan, gencatan senjata belaku mulai Jumat (21/5/2021) pukul 02.00 waktu setempat.

"Perlawanan dari Palestina akan mematuhi perjanjian ini selama penjajah (Israel) melakukan hal yang sama," kata Taher Al-Nono, penasihat media untuk kepala Hamas Ismail Haniyeh.

Dalam pidato yang disiarkan televisi, juru bicara sayap bersenjata Hamas Abu Ubaida mengatakan bahwa pihaknya dapat mempermalukan musuh.

"Dengan pertolongan Tuhan, kami dapat mempermalukan musuh, entitasnya yang rapuh, dan tentaranya yang buas," ujar Abu Ubaida.

Ia tetap memberikan ancaman akan menembakkan roket Hamas yang akan mencapai seluruh Israel jika Israel melanggar gencatan senjata atau menghantam Gaza sebelum jam pelaksanaan.

Kesepakatan ini setidaknya menjadi kabar baik bagi masyarakat sipil kedua negara setelah 11 hari aksi saling serang berlangsung dan korban jiwa berjatuhan di kedua pihak.

Dilansir dari Associated Press, Hamas mengklaim kesepakatan gencatan senjata adalah wujud kemenangan mereka dalam perlawanan terhadap Israel.

Indonesia, melalui Menteri Luar Negeri (Menlu RI) Retno Marsudi menyerukan tiga langkah kunci bagi PBB untuk menyelesaikan konflik antara Palestina dan Israel di Debat Umum Sidang Pleno ke-67, Sidang Majelis Umum (SMU) PBB yang berlangsung di Markas PBB, New York, Amerika Serikat, Kamis (20/5/2021) waktu setempat.

Yakni, penghentian kekerasan dan dilakukannya gencatan senjata; memastikan akses kemanusiaan dan pelindungan rakyat sipil dan mendorong dimulainya kembali proses negosiasi multilateral yang kredibel.

Baca juga: Ketua MPR Telepon Pemimpin Parlemen Turki, Ajak Desak OKI Selesaikan Konflik Israel-Palestina

"Saya tekankan bahwa segala cara harus dilakukan, untuk segera meredakan situasi termasuk dukungan terhadap upaya yang dilakukan oleh Sekjen PBB," kata Retno pada konferensi pers virtual kemarin.

Indonesia mengusulkan agar Majelis Umum PBB dapat membentuk sebuah tim internasional (international presence), di Al-Quds atau Yerussalem untuk mengawasi dan memastikan keselamatan rakyat di wilayah pendudukan, dan untuk melindungi status kompleks Al-Haram Al-Sharif, tempat suci untuk tiga agama.

Indonesia juga mendorong Majelis Umum PBB memastikan akses kemanusiaan dan pelindungan rakyat sipil yang menjadi tanggung jawab utama PBB.

Retno menyerukan Majelis Umum PBB, bersama dengan Badan PBB terkait dan pihak lain, untuk meningkatkan upaya bersama dalam memberikan bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestina yang terdampak.

Seluruh badan tersebut harus menyerukan agar Israel membuka dan memberikan akses pengiriman bantuan kemanusiaan, termasuk ke Gaza, yang telah berada dalam blokade selama lebih dari 13 tahun.

"Setiap menit yang kita lewatkan disini untuk berbicara, pada saat yang sama berjatuhan juga nyawa rakyat Palestina," kata Retno.

Indonesia juga mendorong dimulainya kembali negosiasi multilateral yang kredibel. Karena menurutnya negosiasi yang kredibel sangat penting dalam memajukan perdamaian yang adil dan komprehensif, berdasarkan “two-state solution” dan sejalan dengan kesepakatan parameter internasional.

"Majelis Umum memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk memastikan agar negosiasi perdamaian dapat dilakukan segera," ujarnya. (tribun network/laras/kompas.com/reuters/ap)