TRIBUNNEWS.COM - Presiden Hassan Rouhani telah memberhentikan Kepala Bank Sentral Iran, Abdolnasser Hemmati, karena mencalonkan diri sebagai presiden dalam pemilihan 18 Juni 2021 mendatang.

Kabinet mengatakan dalam sebuah pernyataan pada Minggu (30/5/2021) bahwa Hemmati telah dipecat karena pencalonannya "mencegah dia untuk memiliki cukup kehadiran di bank sentral dan melakukan tugas dan tanggung jawab penting gubernur di daerah sensitif uang dan mata uang asing".

Kabinet memilih untuk menggantikan Hemmati dengan wakilnya, Akbar Komijani.

Melansir Al Jazeera, Komijani telah menjadi wakil gubernur selama tujuh tahun terakhir, dan memiliki sekitar dua dekade pengalaman di bank sentral.

Baca juga: Iran Akan Mulai Vaksinasi Covid-19, Presiden Rouhani Rahasiakan Vaksin Asing yang Diimpor

Baca juga: Presiden Rouhani Akui Iran Senang Lihat Donald Trump Tinggalkan Jabatannya

Seandainya dia tidak dipecat, Hemmati akan memimpin bank sentral hingga 2023, setelah itu jabatan gubernurnya dapat diperpanjang untuk masa jabatan lima tahun lagi.

Ebrahim Raisi, yang sejauh ini dianggap sebagai calon terdepan dalam pemilu, tetap menjabat sebagai ketua pengadilan.

Seorang veteran sektor perbankan dan asuransi Iran dan mantan jurnalis televisi pemerintah, Hemmati mengambil alih kepemimpinan bank sentral pada Juli 2018 di saat yang penuh gejolak ketika mata uang Iran, rial, telah mengalami pukulan besar.

Rial Iran terjun bebas karena Presiden Amerika Serikat saat itu Donald Trump telah meninggalkan kesepakatan nuklir Iran 2015 dengan kekuatan dunia pada Mei sebelumnya, memberlakukan sanksi sepihak yang keras.

Pendahulu Hemmati, Valiollah Seif, menjadi sasaran penyelidikan yudisial dan beberapa deputinya ditangkap.

Baca juga: Presiden Iran Hassan Rouhani Senang Donald Trump Lengser Dari Kursi Presiden Amerika Serikat

Seorang jaksa penuntut mengatakan awal bulan ini bahwa dakwaan telah dikeluarkan terhadap Seif karena "menyia-nyiakan" lebih dari $ 30 miliar dan 60 ton cadangan emas.

Tapi real melanjutkan devaluasi tajam di bawah Hemmati, dan mencapai titik terendah 320.000 terhadap dolar AS di pasar terbuka pada Oktober 2020, sementara itu berpindah tangan kurang dari 40.000 per dolar sebelum kampanye "tekanan maksimum" pemerintahan Trump di Iran.

Mata uang yang terkepung telah pulih sebagian dan telah menguat ke tingkat sekitar 210.000 per dolar bulan lalu karena pembicaraan di Wina untuk memulihkan kesepakatan nuklir dan mencabut sanksi AS terus berlanjut.

Sejak itu mendevaluasi lagi, dan mencapai 240.000 terhadap dolar AS pada hari Minggu.

Baca juga: Presiden Iran Hassan Rouhani Tuduh Israel Ingin Picu Perang Besar di Timur Tengah

Beban Bank Sentral

Bank sentral Iran menderita karena kurangnya kebebasan dari pemerintah, dan pencetakan uang yang berlebihan telah menjadi salah satu faktor utama yang berkontribusi terhadap inflasi yang merajalela dalam empat dekade terakhir.

Legislasi untuk meningkatkan independensi regulator telah tertinggal di beberapa parlemen selama lebih dari 10 tahun.

Dalam iklim ini, calon presiden Hemmati telah mencoba untuk menolak narasi para kritikus yang mengatakan dia adalah salah satu otoritas utama yang bertanggung jawab atas kesulitan ekonomi saat ini yang mencakup inflasi lebih dari 40 persen.

Dia mengatakan awal pekan ini bahwa dia telah mempertaruhkan reputasinya untuk mengubah kebijakan pertukaran dan moneter yang sudah berlangsung lama, dan mengatakan situasi ekonomi bisa jauh lebih buruk jika bukan karena dia menentang mereka yang ingin mempertahankan status quo.

Baca juga: Muslim Austria akan Gugat Pemerintah Terkait Situs “Peta Nasional slam”

Dalam pemilu yang diharapkan memiliki tingkat partisipasi pemilih yang rendah di tengah kekecewaan publik, kandidat tersebut juga mengatakan keinginan untuk menjadi suara dari "mayoritas diam".

Hemmati termasuk di antara mereka yang menentang kebijakan kontroversial yang diprakarsai oleh pemerintahan Rouhani pada 2018 untuk menetapkan tarif artifisial sebesar 42.000 real terhadap dolar untuk secara paksa "menyatukan" berbagai nilai tukar negara.

Tarif tersebut masih bertahan hingga saat ini, namun hanya digunakan untuk impor barang kebutuhan pokok.

Berita lain terkait Iran

(Tribunnews.com/Andari Wulan Nugrahani)