Tribun

Fase Baru Perang Politik Israel, Lawan Netanyahu Dorong Pemungutan Suara Lebih Cepat

Fase baru perang politik di Israel dimulai hanya beberapa jam setelah Yair Lapid dan Naftali Bennett mencapai kesepakatan membentuk pemerintahan baru.

Penulis: Andari Wulan Nugrahani
Editor: Sri Juliati
Fase Baru Perang Politik Israel, Lawan Netanyahu Dorong Pemungutan Suara Lebih Cepat
RONEN ZVULUN / POOL / AFP
Pemimpin partai Yamina Israel, Naftali Bennett (kiri), tersenyum saat berbicara dengan pemimpin partai Yesh Atid, Yair Lapid, selama sesi khusus Knesset, parlemen Israel, untuk memilih presiden baru, di Yerusalem pada 2 Juni 2021. politisi berjuang untuk menggulingkan veteran sayap kanan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu terkunci dalam pembicaraan terakhir hari ini untuk menuntaskan "perubahan" koalisi mereka terdiri dari saingan ideologis pahit. Lawan Netanyahu memiliki waktu hingga akhir hari – 11:59 malam (2059 GMT) – untuk menyusun pemerintahan yang akan mengakhiri 12 tahun berturut-turut kekuasaan oleh kelas berat hawkish, perdana menteri Israel yang paling lama berkuasa. 

TRIBUNNEWS.COM - Fase baru perang politik di Israel dimulai hanya beberapa jam setelah pemimpin oposisi Yair Lapid dan mitra koalisinya, Naftali Bennett sepakat membentuk pemerintahan baru, Rabu malam (2/6/2021).

Lawan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu pada Kamis (3/6/2021) mendorong agar diadakannya pemungutan suara lebih cepat.

Hal ini untuk mengakhiri pemerintahan Netanyahu yang sudah berlangsung selama 12 tahun berturut-turut.

Melansir Al Jazeera, kubu anti-Netanyahu mencegah pria berusia 71 tahun dan sekutunya untuk menggagalkan upaya koalisi yang baru saja diumumkan.

Pengumuman terbentuknya pemerintahan baru itu memicu proses kompleks yang kemungkinan akan berlangsung pekan depan.

Baca juga: Terjadi Gejolak Politik di Israel, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu Terancam Digulingkan

Baca juga: Calon Perdana Menteri Baru Israel di Mata Warga Palestina: Tidak Berbeda, Mereka Semua Jahat

Pemimpin partai Yamina Israel, Naftali Bennett (kiri), tersenyum saat berbicara dengan pemimpin partai Yesh Atid, Yair Lapid, selama sesi khusus Knesset, parlemen Israel, untuk memilih presiden baru, di Yerusalem pada 2 Juni 2021. politisi berjuang untuk menggulingkan veteran sayap kanan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu terkunci dalam pembicaraan terakhir hari ini untuk menuntaskan
Pemimpin partai Yamina Israel, Naftali Bennett (kiri), tersenyum saat berbicara dengan pemimpin partai Yesh Atid, Yair Lapid, selama sesi khusus Knesset, parlemen Israel, untuk memilih presiden baru, di Yerusalem pada 2 Juni 2021. Politisi berjuang untuk menggulingkan veteran sayap kanan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu terkunci dalam pembicaraan terakhir hari ini untuk menuntaskan "perubahan" koalisi mereka terdiri dari saingan ideologis pahit. Lawan Netanyahu memiliki waktu hingga akhir hari – 11:59 malam (2059 GMT) – untuk menyusun pemerintahan yang akan mengakhiri 12 tahun berturut-turut kekuasaan oleh kelas berat hawkish, perdana menteri Israel yang paling lama berkuasa. (RONEN ZVULUN / POOL / AFP)

Dengan demikian, Netanyahu memiliki waktu untuk menekan anggota koalisi secara ideologis agar selaras dengannya dan keluar dari kelompok itu.

"Netanyahu tidak mungkin merelakan rekornya memimpin Israel berakhir tanpa pertarungan," kata analis.

Saat ini, Netanyahu tengah terjerat ancaman hukuman penjara karena tersandung tuduhan korupsi.

Pada Kamis (3/6/2021) kemarin, Netanyahu memancing keraguan antara anggota parlemen sayap kanan mengenai persekutuan dengan sayap kiri yang melawannya.

"Semua anggota parlemen yang dipilih dengan suara dari kanan harus menentang pemerintah sayap kiri yang berbahaya ini," kata Netanyahu.

Baca juga: Israel Bebas Bepergian Tanpa Masker, Per 1 Juni 2021 Telah Mencabut Status Pandemi Covid-19

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyampaikan pernyataan politik di Knesset, Parlemen Israel, di Yerusalem, pada 30 Mei 2021. Kelompok garis keras nasionalis Naftali Bennett mengatakan hari ini dia akan bergabung dengan koalisi pemerintahan yang dapat mengakhiri pemerintahan pemimpin terlama di negara itu. , Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyampaikan pernyataan politik di Knesset, Parlemen Israel, di Yerusalem, pada 30 Mei 2021. Kelompok garis keras nasionalis Naftali Bennett mengatakan hari ini dia akan bergabung dengan koalisi pemerintahan yang dapat mengakhiri pemerintahan pemimpin terlama di negara itu. , Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. (YONATAN SINDEL / POOL / AFP)

Mengkhianati nilai-nilai sayap kanan

Pertanyaannya adalah apakah koalisi dengan total 61 suara akan bersatu melalui pemungutan suara Knesset yang beranggotakan 120 orang dan siapa yang akan memimpin pemungutan suara itu?

Netanyahu menuduh mantan sekutu yang bergabung dengan koalisi telah mengkhianati nilai-nilai sayap kanan.

Salah satu faktor yang menguntungkan Netanyahu: ketua parlemen saat ini adalah sekutu yang dapat menggunakan posisinya untuk menunda pemungutan suara dan memberi Netanyahu lebih banyak waktu.

Perdana menteri dan sekutunya mengadakan pertemuan pada Kamis (3/6/2021) untuk merencanakan langkah mereka selanjutnya.

Namun, tidak jelas apakah lawan-lawannya dapat menunjuk seorang ketua parlemen baru untuk memimpin pemungutan suara Knesset yang diperlukan untuk membentuk pemerintah baru.

Jika lolos, Yair Lapid dan sekutunya akan mengakhiri pemerintahan Netanyahu.

Berdasarkan perjanjian tersebut, Lapid dan Bennett akan membagi tugas perdana menteri secara bergilir.

Bennett, mantan sekutu Netanyahu, akan melayani dua tahun pertama.

Sementara Lapid akan melayani dua tahun terakhir.

Baca juga: Kata Palestina Soal Calon Perdana Menteri Baru Israel: Tidak Berbeda, Mereka Semua Jahat

Pemimpin oposisi sentris Israel Yair Lapid menyampaikan pernyataan kepada pers di Knesset (parlemen Israel) di Yerusalem pada 31 Mei 2021. Lapid mengatakan
Pemimpin oposisi sentris Israel Yair Lapid menyampaikan pernyataan kepada pers di Knesset (parlemen Israel) di Yerusalem pada 31 Mei 2021. Lapid mengatakan "banyak rintangan" masih ada sebelum koalisi yang beragam untuk menggulingkan Perdana Menteri sayap kanan yang sudah lama menjabat, Benjamin Netanyahu dapat disepakati. (DEBBIE HILL / POOL / AFP)

Kesepakatan bersejarah

Kesepakatan bersejarah para pemimpin oposisi juga mencakup Partai Arab.

Hal ini menjadikan Partai Arab sebagai partai pertama warga Palestina Israel yang pernah menjadi bagian dari koalisi pemerintahan di Israel.

Pemimpin United Arab List, Mansour Abbas, telah mengesampingkan perbedaan dengan Bennett.

Abbas berharap bisa memperbaiki kondisi warga Palestina yang mengeluhkan diskriminasi dan pengabaian pemerintah.

"Kami memutuskan untuk bergabung dengan pemerintah untuk mengubah keseimbangan kekuatan politik di negara ini," kata pria berusia 47 tahun itu setelah menandatangani perjanjian koalisi.

Abbas mengatakan, perjanjian itu mencakup alokasi lebih dari 53 miliar shekel (16 miliar dolar AS) untuk meningkatkan infrastruktur dan memerangi kejahatan kekerasan di kota-kota Palestina.

Ini juga termasuk ketentuan pembongkaran rumah-rumah yang dibangun tanpa izin di desa-desa Palestina dan pemberian status resmi ke kota-kota Badui di gurun Negev.

Baca juga: Profil Naftali Bennett, Digadang-gadang sebagai Calon Perdana Menteri Israel Gantikan Netanyahu

Pemimpin partai Yemina Israel, Naftali Bennett, menyampaikan pernyataan politik di Knesset, Parlemen Israel, di Yerusalem, pada 30 Mei 2021. Kelompok garis keras nasionalis Naftali Bennett mengatakan hari ini dia akan bergabung dengan koalisi pemerintahan yang dapat mengakhiri pemerintahan pemimpin terlama di negara itu, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.
Pemimpin partai Yemina Israel, Naftali Bennett, menyampaikan pernyataan politik di Knesset, Parlemen Israel, di Yerusalem, pada 30 Mei 2021. Kelompok garis keras nasionalis Naftali Bennett mengatakan hari ini dia akan bergabung dengan koalisi pemerintahan yang dapat mengakhiri pemerintahan pemimpin terlama di negara itu, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. (YONATAN SINDEL / POOL / AFP)

Netanyahu menguasai 30 kursi di Knesset yang beranggotakan 120 orang.

Jumlah ini hampir dua kali lipat dari Partai Yesh Atid pimpinan Lapid.

Dia bersekutu dengan setidaknya tiga partai keagamaan dan nasionalis lainnya.

Sebuah sumber yang terlibat dalam pembicaraan koalisi mengatakan, pemerintah baru yang diusulkan akan mencoba untuk mempertahankan konsensus dengan menghindari isu-isu ideologis yang panas.

Misalnya apakah akan mencaplok atau menyerahkan wilayah Tepi Barat yang diinginkan Palestina untuk menjadi sebuah negara.

Bennet mengatakan, pembentukan Palestina akan menjadi bunuh diri bagi Israel.

Dia menjadikan pencaplokan bagian-bagian wilayah yang direbut Israel dalam perang 1967 sebagai fitur utama dari platform politiknya.

Namun menindaklanjutinya dengan koalisi baru tampaknya tidak layak secara politik.

Baca juga: Profil Yair Lapid, Pemimpin Oposisi yang Menantang Benjamin Netanyahu dalam Pemilu Israel

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyampaikan pidato di Knesset (Parlemen Israel) di Yerusalem pada 22 Desember 2020.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyampaikan pidato di Knesset (Parlemen Israel) di Yerusalem pada 22 Desember 2020. (Yonathan SINDEL/POOL/AFP)

Tokoh Polarisasi

Selama masa jabatannya sebagai perdana menteri, Netanyahu sering menjadi tokoh polarisasi di dalam dan luar negeri.

Dia mengatakan koalisi Bennett-Lapid akan membahayakan keamanan Israel.

Lapid, seorang sentris yang berkampanye di bawah janji untuk "mengembalikan kewarasan" ke Israel.

Ia membentuk pemerintahan setelah Netanyahu gagal melakukannya.

Saingan Netanyahu telah mengutip tuduhan kriminal terhadapnya sebagai alasan utama mengapa Israel membutuhkan pemimpin baru.

"Pemerintah ini ... akan menghormati lawan-lawannya dan melakukan semua yang bisa dilakukan untuk menyatukan dan menghubungkan semua bagian masyarakat Israel," kata Lapid di Twitter.

Jika dilantik nanti, pemerintahan baru akan menghadapi tantangan yang cukup berat.

Selain Iran dan proses perdamaian dengan Palestina, Israel juga menghadapi penyelidikan kejahatan perang oleh Pengadilan Kriminal Internasional dan pemulihan ekonomi setelah pandemi virus corona.

Bennett mengatakan para anggotanya harus berkompromi pada isu-isu ideologis semacam itu untuk mengembalikan negara ke jalurnya.

Berita lain terkait dengan Politik Israel

(Tribunnews.com/Andari Wulan Nugrahani)

Sumber: TribunSolo.com
Ikuti kami di
© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas