TRIBUNNEWS.COM – Parlemen Israel akhirnya menyetujui pemerintahan  koalisi baru Israel dipimpin Naftali Bennett, Minggu (13/6) waktu setempat.

Ini menandai berakhirnya era kepemimpinan Benjamin Netanyahu selama 12 tahun terakhir.

Bennett, ketua partai ultranasionalis yang menguasai enam kursi dari 120 kursi di Knesset, dilantik sebagai perdana menteri setelah parlemen mendukung pemerintah koalisi baru dengan selisih tipis 60 suara berbanding 59.

Bennett akan memimpin aliansi yang tterdiri dari partai sayap kiri, tengah dan sayap kanan, serta sebuah partai yang mewakili warga Palestina Israel, yang merupakan 21 persen dari populasi negara itu. Para pihak memiliki sedikit kesamaan selain dari keinginan untuk menggulingkan Netanyahu. Mereka bersatu untuk menyingkirkan Netanyahu.

Di bawah perjanjian rotasi, Bennett akan menjabat sebagai perdana menteri selama dua tahun, setelah itu ia akan digantikan oleh pemimpin tengah Yair Lapid, otak di balik pemerintahan baru.

Pengamat politik senior Al Jazeera, Marwan Bishara, menggambarkan peristiwa itu sebagai “permusuhan keluarga”, dengan mengatakan bahwa tidak ada perbedaan ideologis antara perdana menteri lama dan baru.

Baca juga: Perdana Menteri Benjamin Netanyahu Tanggapi Calon Penggantinya: Ini Kecurangan Pemilu

“Mereka pada dasarnya semua milik keluarga Zionis sayap kanan yang sama,” kata Bishara, merujuk pada Netanyahu dan Bennett.

"Perbedaan di antara mereka bersifat pribadi, dendam," katanya.

Akhir zaman

Netanyahu, yang menjabat selama 12 tahun sebagai perdana menteri, duduk diam selama pemungutan suara pada hari Minggu.

Setelah pemerintahan baru disetujui, dia berdiri untuk meninggalkan ruangan, sebelum berbalik dan menjabat tangan Bennett.

Netanyahu yang mengenakan masker medis hitam kemudian duduk sebentar di kursi pemimpin oposisi sebelum berjalan keluar.

Netanyahu, politisi Israel paling dominan di generasinya, gagal membentuk pemerintahan setelah pemilu Israel pada 23 Maret, yang keempat dalam dua tahun.

Baca juga: Ribuan Pro-Palestina di London Desak Para Pemimpin G-7 Dukung Hak Palestina

Pria berusia 71 tahun itu dicintai oleh pendukung garis kerasnya dan dibenci oleh para kritikus. Pengadilan korupsi yang sedang berlangsung, atas tuduhan yang dibantahnya, hanya memperdalam jurang.

Netanyahu tetap menjadi ketua partai terbesar di parlemen dan diperkirakan akan menentang keras pemerintahan baru.

Jika hanya satu faksi, itu bisa kehilangan mayoritasnya dan akan berisiko runtuh, memberi Netanyahu kesempatan untuk kembali berkuasa.

Lawan-lawannya telah lama mengeritik apa yang mereka lihat sebagai retorika memecah belah Netanyahu, taktik politik licik dan penundukan kepentingan negara demi kelangsungan politiknya.

Perpecahan mendalam negara itu terlihat jelas sebelumnya pada hari Minggu ketika Bennett, mantan pemimpin pemukim dan nasionalis agama kanan keras yang telah menyerukan pencaplokan sebagian besar Tepi Barat yang diduduki, berbicara kepada parlemen menjelang pemungutan suara.

Baca juga: Palestina Tolak Koalisi Anti-Netanyahu di Israel: Tak Ada Bedanya

Dia berulang kali diinterupsi dan dicemooh oleh pendukung Netanyahu, beberapa di antaranya dikawal keluar ruangan.

Harry Fawcett dari Al Jazeera, melaporkan dari Yerusalem, bahwa itu adalah upaya yang sangat "terganggu, untuk memiliki transisi kekuasaan yang damai".

Upaya Bennett untuk menyampaikan pidatonya dengan apa yang seharusnya menjadi kata-kata yang mendamaikan Netanyahu “segera terganggu oleh seruan dari segala macam sifat oposisi dari anggota blok sayap kanan Benjamin Netanyahu”, kata Fawcett.

Pidato Bennett sebagian besar membahas masalah domestik, tetapi ia menyatakan penentangan terhadap upaya Amerika Serikat untuk menghidupkan kembali kesepakatan nuklir Iran dengan kekuatan dunia.

“Israel tidak akan membiarkan Iran mempersenjatai diri dengan senjata nuklir,” kata Bennett, bersumpah untuk mempertahankan kebijakan konfrontatif Netanyahu.

Baca juga: Karyawan Facebook Protes, Tuntut Konten Pro-Palestina Tidak  Dihapus

“Israel tidak akan menjadi pihak dalam perjanjian itu dan akan terus mempertahankan kebebasan penuh untuk bertindak,” katanya.

Bennett tetap berterima kasih kepada Presiden Joe Biden dan AS atas dukungannya selama beberapa dekade untuk Israel.

Netanyahu, yang berbicara setelah dia, berjanji untuk kembali berkuasa dan memperkirakan pemerintah yang akan datang akan lemah terhadap Iran dan menyerah pada tuntutan AS untuk membuat konsesi kepada Palestina.

"Jika ditakdirkan bagi kami untuk menjadi oposisi, kami akan melakukannya dengan tegar sampai kami menggulingkan pemerintah yang berbahaya ini dan kembali memimpin negara dengan cara kami," katanya.

Baik pernyataan Netanyahu maupun Bennett tidak menyebutkan penderitaan jutaan orang Palestina yang hidup di bawah pendudukan militer Israel.

Baca juga: Si Kembar Penentang Pengusiran Palestina di Sheikh Jarrah: Dibebaskan Israel

“Netanyahu ada di sana berbicara tentang bagaimana dia menjaga keamanan Israel vis a vis Iran, dan Bennett berbicara tentang mengapa Israel di bawah pemerintahannya mungkin akan melanjutkan pemukiman ilegal di wilayah Palestina yang diduduki. Tetapi gagasan negosiasi di masa depan, semua itu dikesampingkan,” kata analis Al Jazeera, Bishara.

Netanyahu akan 'membayangi'

Yohanan Plesner, presiden Institut Demokrasi Israel, sebuah think tank nonpartisan, mengatakan pemerintah baru kemungkinan akan lebih stabil daripada yang terlihat.

“Meskipun memiliki mayoritas yang sangat sempit, akan sangat sulit untuk digulingkan dan diganti karena oposisi tidak kohesif,” katanya, seraya menambahkan bahwa setiap partai dalam koalisi ingin membuktikan bahwa mereka dapat memberikan – dan untuk itu mereka membutuhkan "waktu dan prestasi".

Namun, Netanyahu “akan terus membayangi”, kata Plesner. Dia mengharapkan pemimpin oposisi yang akan datang untuk mengeksploitasi peristiwa dan mengusulkan undang-undang yang ingin didukung oleh anggota koalisi sayap kanan.

Perkembangan itu terjadi ketika ketegangan tetap tinggi di Yerusalem Timur yang diduduki atas rencana pemindahan paksa keluarga Palestina dari Sheikh Jarrah oleh Israel.

Baca juga: Ribuan Warga Amerika Unjuk Rasa Dukung Palestina dan Tuntut AS Setop Dukungan ke Israel

Bulan lalu, serangan terhadap kompleks Masjid Al-Aqsa oleh polisi bersenjata Israel menyebabkan ratusan warga Palestina terluka.

Sementara itu, gencatan senjata yang rapuh sedang berlangsung di Jalur Gaza yang terkepung menyusul serangan militer Israel di daerah kantong itu, yang menewaskan 253 orang – termasuk 66 anak-anak.

Kabinet baru akan menghadapi beberapa tantangan diplomatik, keamanan dan keuangan, termasuk Iran, gencatan senjata Gaza, penyelidikan kejahatan perang oleh Pengadilan Kriminal Internasional, dan pemulihan ekonomi setelah pandemi virus corona. (Tribunnews.com/Aljazeera/Hasanah Samhudi)