TRIBUNNEWS.COM, SEOUL -  Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un mengatakan negaranya perlu bersiap untuk dialog dan konfrontas dengan Amerika Serikat di bawah Presiden AS Joe Biden.

Kantor berita Korea Utara, KCNA, Jumat (18/6) ini mengutip pernyataan Kim pada pertemuan pleno komite pusat Partai Buruh Korea yang berkuasa hari Kamis (17/6).

Saat itu, Kim menguraikan strateginya menghadapi hubungan dengan Washington dan kecenderungan kebijakan pemerintah AS yang baru.

“Kim menekankan perlunya bersiap untuk dialog dan konfrontasi, terutama untuk sepenuhnya siap menghadapi konfrontasi, untuk melindungi martabat negara kita dan menjamin lingkungan yang damai,” lapor KCNA.

Disebutkan, pemimpin Korea Utara menyerukan dengan tajam dan segera bereaksi dan mengatasi situasi yang cepat berubah dan upaya berkonsentrasi untuk mengambil kendali yang stabil dari situasi di semenanjung Korea.

Baca juga: Gedung Putih Sebut Pertimbangkan Pembicaraan Presiden Joe Biden dan Presiden Cina Xi Jinping

Baca juga: Rakyat Korut Dilaporkan Kelaparan Gara-gara Aturan Ketat Covid di Negara Itu

Pyongyang telah menuduh Biden mengambil kebijakan bermusuhan. “Adalah suatu kesalahan besar bagi veteran Demokrat untuk mengatakan dia akan menghadapi ancaman yang ditimbulkan oleh program nuklir Korea Utara melalui diplomasi serta tindakan tegas,” ujar Kim.

Mantan Presiden AS Donald Trump beberapa kali mengadakan pertemuan tatap muka dengan Kim. Kebijakan Trump ini, menurut Biden, tidak akan ia lakukan kecuali persyaratannya berubah secara dramatis.

Selama kunjungan Presiden Korea Selatan Moon Jae-in ke Washington bulan lalu, Biden mengatakan dia tidak akan bertemu Kim kecuali ada rencana konkret untuk merundingkan persenjataan nuklir Pyongyang.

Biden juga mengeritik hubungan akrab Trump dengan Kim, dengan mengatakan dia "tidak akan melakukan apa yang telah dilakukan di masa lalu. Saya tidak akan memberikan semua yang dia cari - pengakuan internasional".

Gedung Putih mengatakan sedang menyusun pendekatan praktis yang terukur.

Baca juga: Korut Larang Penggunaan Obat dari China Setelah Ada Pejabatnya yang Meninggal Dunia

"Kami memahami di mana upaya sebelumnya di masa lalu mengalami kesulitan dan kami belajar dari itu," kata seorang pejabat senior Gedung Putih.

Korea Utara telah melakukan enam tes bom atom sejak tahun 2006. Korea Utara berada di bawah beberapa set sanksi internasional untuk program senjata terlarangnya.

Sebuah laporan dari pakar intelijen AS yang dirilis pada April mengatakan Korea Utara dapat melanjutkan uji coba nuklir tahun ini sebagai cara untuk memaksa pemerintahan Biden kembali ke meja perundingan.

Kim "mungkin mengambil sejumlah tindakan agresif dan berpotensi mengganggu stabilitas untuk membentuk kembali lingkungan keamanan regional dan mendorong perpecahan antara Amerika Serikat dan sekutunya - hingga dan termasuk dimulainya kembali uji coba senjata nuklir dan rudal balistik antarbenua (ICBM)," kata Kim. (Tribunnews.com/CNA/Hasanah Samhudi)