TRIBUNNEWS.COM, MOSKOW - Pemimpin junta militer Myanmar tiba di Moskow pada Minggu (20/6/2021) waktu setempat, untuk menghadiri konferensi keamanan.

Seperti dilansir AFP, Senin (21/6/2021), ini adalah perjalanan kedua pemimpin junta militer yang diketahui di luar negeri sejak ia merebut kekuasaan dalam kudeta 1 Februari.

Myanmar mengalami kekacauan sejak militer menggulingkan pemimpin sipil Aung San Suu Kyi dan pemerintahan Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) pada Februari lalu.

Baca juga: Junta Militer Myanmar Bakar Desa, Pemimpin ASEAN Harus Lebih Tegas

Pemimpin militer Min Aung Hlaing meninggalkan ibu kota Naypyidaw pada hari Minggu dengan penerbangan khusus untuk menghadiri Konferensi untuk Keamanan Internasional, di Moskow, demikian media pemerintahan junta militer, MRTV.

“Dia menghadiri undangan Menteri Pertahanan Rusia," laporan MRTV, seraya menambahkan, “dia telah disambut oleh duta besar Rusia untuk Myanmar di bandara.”

Tidak ada rincian tentang berapa lama dia akan berada di Rusia, sekutu dan pemasok senjata utama untuk militer Myanmar.

Baca juga: Warga Sipil Angkat Senjata Melawan Junta: Satu-satunya Pilihan hingga Sebut Myanmar bak Rumah Jagal

Kedutaan Besar Myanmar di Rusia kemudian mengkonfirmasi kedatangan Min Aung Hlaing ke kantor berita negara Rusia RIA Novosti.

"Panglima tertinggi telah tiba di Moskow," kata seorang juru bicara kedutaan dikutip kantor berita.

Tindakan keras pemerintah junta militer terhadap perbedaan pendapat sejak kudeta telah memakan korban jiwa sedikitnya 870 warga sipil, menurut kelompok pemantau lokal.

Pada bulan Mei 2021, media lokal melaporkan kepala angkatan udara Myanmar menghadiri pameran helikopter militer di Moskow.

Kunjungan Min Aung Hlaing datang setelah Majelis Umum PBB mengambil langkah langka pada hari Jumat menyerukan negara-negara anggota untuk "mencegah aliran senjata" ke Myanmar.

Tetapi Rusia abstain dari pemungutan suara tersebut.

Baca juga: Di Tengah Ketegangan dengan Rusia, Ukraina Terima Paket Bantuan Militer dari AS

Resolusi itu menyerukan embargo senjata global - juga menuntut agar junta militer "segera menghentikan semua kekerasan terhadap demonstran."

Itu disetujui oleh 119 negara, dengan 36 negara abstain termasuk China, sekutu utama Myanmar. Hanya satu negara, Belarus, yang memilih menentangnya.

Min Aung Hlaing menghadiri pembicaraan krisis dengan para pemimpin blok Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) yang berjumlah 10 negara di Jakarta pada bulan April - perjalanan pertamanya ke luar negeri sejak ia merebut kekuasaan.

Pertemuan itu menghasilkan pernyataan "lima konsensus " yang menyerukan "penghentian segera kekerasan" dan kunjungan ke Myanmar oleh utusan khusus regional.

Tetapi kemdudian jenderal mengatakan dalam wawancara televisi bahwa Myanmar belum siap untuk mengadopsi rencana itu.(AFP/Channel News Asia)