TRIBUNNEWS.COM - Ebrahim Raisi menyampaikan pidato pertamanya setelah terpilih menjadi presiden Iran, Senin (21/6/2021).

Dalam pidatonya, ia berjanji akan mengembalikkan kesepakatan nuklir 2015 namun menolak untuk bernegosiasi atas masalah rudal balistik.

Dilansir BBC.com, kesepakatan nuklir hampir runtuh sejak AS mengabaikannya dan memberlakukan kembali sanksi kepada Iran tiga tahun lalu.

Sekilas tentang Krisis Nuklir Iran

- Kekuatan dunia tidak mempercayai Iran: Beberapa negara percaya bahwa Iran menginginkan tenaga nuklir karena ingin membuat bom nuklir.

Iran menyangkal tuduhan itu.

Baca juga: Singgung Perjanjian Nuklir dengan AS, Presiden Baru Iran Ebrahim Raisi Menolak Bertemu Joe Biden

Baca juga: Presiden Terpilih Iran Ebrahim Raisi Tanggapi Tuduhan Terlibat Eksekusi Massal, Bangga Bela HAM

- Kesepakatan yang sempat tercapai: Pada 2015, Iran dan enam negara lain mencapai kesepakatan besar.

Iran akan menghentikan beberapa pekerjaan nuklir dengan imbalan diakhirinya hukuman keras, atau sanksi, yang merugikan ekonominya.

- Apa masalahnya sekarang? Iran memulai kembali pekerjaan nuklir yang dilarang setelah mantan Presiden AS Donald Trump menarik diri dari kesepakatan dan memberlakukan kembali sanksi terhadap Iran.

Meskipun pemimpin baru Joe Biden ingin bergabung kembali, kedua belah pihak mengatakan pihak lain harus mengambil langkah pertama.

Kemenangan Raisi dalam Pemilu

Masih dilansir BBC, Raisi merupakan seorang ulama Muslim Syiah garis keras yang merupakan kepala peradilan Iran.

Ia dekat dengan Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei.

Raisi memenangkan pemilu hari Jumat (18/6/2021) dengan telak, dengan perolehan 62% suara di putaran pertama.

Namun, jumlah pemilih hanya di bawah 49%.

Jumlah itu merupakan rekor terendah untuk pemilihan presiden di negara itu sejak Revolusi Islam 1979.

Baca juga: Presiden China Xi Jinping Ucapkan Selamat Atas Terpilihnya Ebrahim Raisi Sebagai Presiden Iran

Baca juga: Ebrahim Raisi Terpilih jadi Presiden Iran, Ini Respons Para Pemimpin Dunia

Sebelum hari pemilu, muncul seruan boikot dari para pembangkang dan beberapa reformis.

Aksi itu merupakan respons dari diskualifikasinya beberapa kandidat presiden terkemuka yang bisa jadi membuat pemilu makin kompetitif.

Pada hari Senin, Raisi menggambarkan partisipasi Iran dalam pemilihan sebagai pesan "persatuan dan kohesi", dan tanda bahwa mereka terus "menjalani jalan" pendiri Republik Islam, Ayatollah Ruhollah Khomeini.

Dia juga mengatakan para pemilih telah memberinya mandat untuk "memerangi korupsi, kemiskinan, dan diskriminasi".

Upaya Raisi untuk Kembali ke Kesepakatan Nuklir

Raisi mengatakan pendekatannya terhadap kebijakan luar negeri tidak akan dibatasi oleh kesepakatan nuklir yang dinegosiasikan oleh Rouhani.

Di tangan Rouhani, negosiasi sebelumnya membuat Iran setuju untuk membatasi program nuklirnya dengan imbalan keringanan sanksi.

Baca juga: Sosok Ebrahim Raisi, Presiden Baru Iran, Dipandang Israel sebagai Ekstremis

Baca juga: PROFIL Ebrahim Raisi, Presiden Baru Iran, Seorang Hakim Agung, Dituduh Terlibat Eksekusi Massal 1988

Kini, Raisi mendesak AS untuk segera kembali ke kesepakatan dan mencabut semua sanksi yang telah melumpuhkan ekonomi Iran.

Tetapi ketika ditanya apakah dia akan menemui Presiden Joe Biden jika ada kesempatan, dia menjawab: "Tidak."

Raisi juga menolak kemungkinan negosiasi mengenai program rudal balistik Iran dan kebijakan regionalnya, termasuk dukungannya terhadap kelompok bersenjata di beberapa negara, meskipun ada seruan oleh negara-negara Barat agar isu-isu itu menjadi bagian dari kesepakatan baru yang dicapai di Wina.

Pada hari Minggu (20/6/2021), kepala perunding nuklir Iran Abbas Araqchi mengatakan perwakilan di Wina "lebih dekat dari sebelumnya ke kesepakatan".

Tetapi ia menyebut menjembatani kesenjangan yang tersisa adalah "bukan pekerjaan mudah".

Peringatan PM Israel

Sementara itu, Perdana Menteri baru Israel, Naftali Bennett, memperingatkan kekuatan dunia "untuk bangun sebelum kembali ke perjanjian nuklir".

Dia mengatakan Raisi, yang terlibat dalam eksekusi massal tahanan politik pada tahun 1988 ketika menjadi wakil jaksa Teheran, adalah bagian dari "rezim algojo brutal".

Ketika ditanya tentang catatan hak asasi manusianya pada hari Senin, Raisi mengatakan: "Saya bangga telah membela hak asasi manusia di setiap posisi yang saya pegang sejauh ini."

(Tribunnews.com, Tiara Shelavie)

Berita lainnya seputar Iran