TRIBUNNEWS.COM, KUALA LUMPUR - Jaksa Agung Malaysia Idrus Harun mengatakan Jumat (25/6) bahwa Raja hanya dapat bertindak atas saran dari Kabinet.

Pernyataan Jaksa Agung merujuk pada perdebatan sengit mengenai apakah raja memiliki hak memanggil parlemen untuk bersidang.

Idrus Harun berbicara pada hari yang sama saat Otoritas agama di negara bagian Perak mengatakan dalam khutbah Jumat bahwa penguasa kerajaan Melayu berfungsi sebagai check and balance dalam pemerintahan negara.

Tan Sri Idrus mengatakan dalam sebuah pernyataan: "Sejalan dengan kekuasaan Yang di-Pertuan Agong (Raja) untuk memanggil Parlemen untuk bertemu, berdasarkan saran Kabinet, tanggal pertemuan untuk Majelis Rendah dan Majelis Tinggi juga ditentukan oleh Kabinet."

Dia menambahkan bahwa sidang Parlemen membutuhkan pemberitahuan 28 hari, sebagai tanggapan atas seruan tokoh-tokoh politik bahwa DPR harus berkumpul kembali dalam waktu dua minggu.

Baca juga: UMNO Desak Pemerintah Malaysia Adakan Pertemuan Parlemen, Jika Tidak Dianggap Khianati Raja

Baca juga: Raja Malaysia Serukan Dimulainya Kembali Parlemen Sesegera Mungkin, Jegal Rencana Perdana Menteri

Perdebatan tentang kapan Parlemen harus bertemu telah diperdebatkan dengan hangat sejak Raja, Sultan Abdullah Ahmad Shah, pekan lalu mendesak Parlemen untuk berkumpul kembali sesegera mungkin. Hal ini memberikan tekanan pada Perdana Menteri Muhyiddin Yassin untuk mengizinkan Majelis Rendah duduk.

Sultan Abdullah mengatakan hal ini setelah pertemuan khusus para penguasa Melayu untuk membahas krisis politik, kesehatan dan ekonomi Malaysia.

Delapan dari sembilan penguasa negara bagian Melayu dan perwakilan mereka mengatakan dalam sebuah pernyataan terpisah bahwa keadaan darurat Malaysia tidak boleh diperpanjang melampaui tanggal 1 Agustus. Penguasa Kelantan tidak hadir dalam pertemuan itu.

Kritikus mengatakan Tan Sri Muhyiddin menunda pertemuan parlemen karena khawatir itu akan membuktikan bahwa dia tidak lagi mendapat dukungan mayoritas dari anggota parlemen.

Parlemen Malaysia terakhir bertemu pada bulan Desember, ketika meloloskan anggaran 2021, dengan sidang ditangguhkan setelah keadaan darurat diumumkan pada pertengahan Januari.

Baca juga: Raja Malaysia Panggil Lebih Banyak Lagi Pemimpin Partai, Diyakini Membahas Parlemen dan Covid-19

Baca juga: Mantan Menteri Tanggapi Rencana Pemulihan Nasional Muhyiddin: Hanya Rencana, Tak Ada Strategi Rinci

Dalam sebuah khotbah selama salat Jumat di Perak, jemaah diberitahu bahwa "penguasa tidak memerintah negara secara langsung tetapi peran mereka adalah untuk memastikan bahwa administrasi negara itu tertib, dapat dipercaya, transparan, dan memiliki integritas."

Khotbahnya tidak biasa karena pihak berwenang biasanya melarang penggunaan mimbar masjid untuk mencampuradukkan masalah agama dan politik.

Raja konstitusional Perak adalah Sultan Nazrin Shah, salah satu penguasa yang menghadiri pertemuan khusus di istana nasional di Kuala Lumpur.

Sementara itu, Ketua Majelis Rendah dan Tinggi mengusulkan agar pertemuan parlemen secara hybrid, secara fisik dan virtual (online ), dapat diadakan pada akhir Agustus atau paling lambat minggu pertama September, setelah persiapan dilakukan.