TRIBUNNEWS.COM - Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei menunjuk Gholamhossein Mohseni Ejei, seorang ulama garis keras sebagai Kepala Kehakiman menggantikan Ebrahim Raisi.

Ejei yang saat ini menjabat sebagai Wakil Kepala Kehakiman Iran.

Ia akan menempati posisi Raisi yang akan dilantik sebagai presiden pada Agustus mendatang, setelah memenangkan pemilihan Presiden Iran pada 18 Juni 2021 kemarin.

Melansir Al Jazeera, Ejei dimasukkan dalam daftar hitam sanksi AS dan Uni Eropa 10 tahun lalu karena perannya dalam tindakan keras terhadap pemberontakan rakyat ketika ia menjabat sebagai menteri intelijen.

Baca juga: Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei Terima Suntikan Vaksin Lokal COVIran Barekat

Baca juga: Ayatollah Ali Khamenei Tunjuk Mayjen Reza Falahzadeh Jadi Deputi Komandan Pasukan Al Quds

Pilihan seseorang dengan profil tinggi seperti seorang garis keras dapat menarik perhatian lebih lanjut pada tuduhan pelanggaran masa lalu oleh Iran, pada saat pemerintahan baru AS sedang mencoba untuk menegosiasikan pencairan dengan Teheran.

Minggu ini, seorang pakar PBB menyerukan penyelidikan baru atas dugaan peran Raisi dalam kematian ribuan tahanan politik ketika ia menjabat sebagai hakim pada 1980-an. Raisi membantah melakukan kesalahan.

Dalam sebuah pernyataan yang dilaporkan oleh media pemerintah, Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei meminta Ejei untuk "mempromosikan keadilan, memulihkan hak-hak publik, memastikan kebebasan yang sah, dan mengawasi penerapan hukum yang tepat, mencegah kejahatan, dan dengan tegas memerangi korupsi".

Kelompok hak asasi telah mengkritik pemilihan Raisi dalam pemungutan suara di mana saingan terkemuka dilarang berdiri.

Dalam sebuah pernyataan, Khamenei mendesak Ejei untuk "mempromosikan keadilan, memulihkan hak-hak publik, memastikan kebebasan yang sah, dan mengawasi pelaksanaan hukum yang tepat, mencegah kejahatan, dan dengan tegas memerangi korupsi," kantor berita negara IRNA melaporkan.

Penyelidik PBB tentang hak asasi manusia di Iran, Javaid Rehman, mengatakan minggu ini harus ada penyelidikan independen atas tuduhan eksekusi yang diperintahkan negara terhadap ribuan tahanan politik pada tahun 1988, dan peran yang dimainkan oleh Raisi sebagai wakil jaksa Teheran pada saat itu.

"Seperti yang telah saya jelaskan dalam laporan saya, ada impunitas yang meluas dan sistemik di negara ini untuk pelanggaran berat hak asasi manusia, baik secara historis di masa lalu maupun di masa sekarang," kata Rehman.

“Ada sangat sedikit jika ada jalan nyata untuk akuntabilitas sesuai dengan standar internasional dalam saluran domestik."

Baca juga: Reaktor Nuklir di Jepang Beroperasi Melebihi 40 Tahun

Iran telah berulang kali menolak kritik terhadap catatan hak asasi manusianya sebagai tidak berdasar dan akibat dari kurangnya pemahaman tentang hukum Islamnya.

Dikatakan sistem hukumnya independen dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik.

Amnesty International dan Human Rights Watch mengatakan bulan lalu bahwa pemilihan Raisi merupakan pukulan bagi hak asasi manusia dan meminta dia untuk diselidiki atas perannya dalam eksekusi 1988.

Berita lain terkait dengan Pemerintah Iran

(Tribunnews.com/Andari Wulan Nugrahani)