TRIBUNNEWS.COM, NEW YORK - Inggris memperingatkan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bahwa setengah dari 54 juta penduduk Myanmar dapat terinfeksi  Covid-19 dalam dua minggu ke depan.

“Kudeta telah mengakibatkan sistem kesehatan hamper lumpuh, dan petugas kesehatan diserang serta ditangkap,” kata Duta Besar Inggris untuk PBB Barbara Woodward, dalam diskusi informal Dewan Keamanan tentang Myanmar, Kamis ( 29/7).

“Virus ini menyebar melalui populasi, memang sangat cepat. Dengan beberapa perkiraan, dalam dua minggu ke depan, setengah dari populasi Myanmar dapat terinfeksi Covid, ”katanya.

Situasi dalam negeri Myanmar dalam kekacauan sejak militer menggulingkan pemerintah terpilih yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi pada 1 Februari.

Tindakan ini memicu protes dan pertempuran yang meluas antara tentara dan milisi sipil yang baru dibentuk.

Baca juga: Sejumlah Rumah di Yangon Myanmar Kibarkan Bendera Kuning untuk Meminta Pertolongan akibat Covid-19

Baca juga: COVID dan Kudeta: Myanmar Dalam Cengkeraman Krisis Ganda

Amerika Serikat, Inggris dan negara lainnya telah menjatuhkan sanksi pada para pemimpin militer  lantaran melakukan kudeta dan penindasan protes pro-demokrasi di mana ratusan orang telah tewas. Bisnis militer yang luas juga menjadi sasaran.

Inggris mendesak Dewan untuk memastikan resolusi 2565 dihormati di Myanmar.

Resolusi itu menuntut gencatan senjata di zona konflik untuk memungkinkan pengiriman vaksin virus corona yang aman.

“Sangatlah penting kita mempertimbangkan untuk menerapkannya,” kata Woodward.

Media pemerintah Myanmar Rabu (28/7) lalu melaporkan bahwa militer sedang mencari bantuan internasional untuk mengatasi virus corona.

Baca juga: Kasus Melonjak, Myanmar Tingkatkan Target Vaksinasi

Baca juga: Relawan Jemput Mayat dari Rumah ke Rumah, Myanmar Diprediksi Jadi Negara Penyebar Tercepat Covid-19

Infeksi di negara Asia Tenggara itu telah melonjak sejak Juni.

Data Kementerian Kesehatan Myanmar, yang dikutip media pemerintah, menyebutkan bahwa 4.980 kasus baru Covid dan 365 kematian pada Rabu (28/7).

Sementara petugas medis dan layanan pemakaman menyebutkan korban jauh lebih tinggi.

PBB memperkirakan hanya 40 persen fasilitas kesehatan Myanmar yang masih dapat berfungsi.

Banyak dokter dan petugas kesehatan bergabung dengan gerakan pembangkangan sipil yang dimulai setelah kudeta, dan menjadi sasaran militer.

Baca juga: Myanmar Catat Rekor Kematian dan Infeksi Virus Corona, Layanan Pemakaman Kewalahan

Baca juga: Dokter Sebut Junta Myanmar Menimbun Pasokan Oksigen dan Vaksin, Akses Rumah Sakit Swasta Dipersulit

PBB menyebutkan, pasukan militer telah melakukan setidaknya 260 serangan terhadap personel dan fasilitas medis, menahan 67 pejabat medis.

"Dengan gelombang baru Covid-19 yang menyebar seperti api di seluruh negeri, sangat disayangkan bahwa lebih banyak nyawa akan hilang karena militer Myanmar mempersenjatai Covid-19 untuk melawan rakyat," kata juru bicara pemerintah persatuan nasional Susanna Hla Hla Soe.

Duta Besaar Myanmar untuk PBB Kyaw Moe Tun berbicara mewakili pemerintah sipil terpilih dalam diskusi di DK PBB itu.

Ia mengatakan, pemantauan ketat oleh komunitas internasional sangat penting untuk mendapatkan vaksinasi Covid yang lancar dan efektif serta memberikan bantuan kemanusiaan.

“Kami ingin meminta PBB, khususnya Dewan Keamanan, untuk segera membentuk mekanisme pemantauan yang dipimpin PBB untuk vaksinasi Covid yang efektif dan kelancaran pengiriman bantuan kemanusiaan,” katanya.

Baca juga: Pemimpin Junta Myanmar: Rusia akan Kirim 2 Juta Dosis Vaksin Virus Corona

Baca juga: Aung San Suu Kyi Ingatkan Warga Myanmar Berhati-hati Terhadap Covid-19

Mengutip dari Al Jazeera, yang melansir Reuters, Myanmar baru-baru ini menerima dua juta lebih dosis vaksin China, tetapi diyakini hanya memvaksinasi sekitar 3,2 persen dari populasinya.

Otoritas pemerintah militer Myanmar mengatakan bahwa sejumlah dosis Sinopharm yang disumbangkan tiba dari China pekan lalu.

Namun vaksin akan diprioritaskan bagi mereka yang tinggal di sepanjang perbatasan China-Myanmar.

China juga telah memasok lebih dari 10.000 dosis ke kelompok pemberontak yang beroperasi di dekat perbatasan selatannya di Myanmar, karena Beijing berusaha menghentikan masuknya kasus dari negara itu.

Beberapa organisasi etnis yang beroperasi di perbatasan negara itu melanjutkan langkah-langkah kesehatan Covid dengan bantuan Tiongkok ketika tidak ada  respons nasional setelah militer merebut kekuasaan. (Tribunnews.com/Aljazeera/CNA/Hasanah Samhudi)