Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO - Asosiasi Gubernur Nasional Jepang mendesak kepada pemerintah pusat mengenai langkah-langkah melawan virus corona agar dipertimbangkan untuk melakukan Lockdown, bukan hanya Tindakan Deklarasi Darurat seperti selama ini dilakukan.

Usulan ini disampaikan saat berlangsungnya rapat secara daring Asosiasi Gubernur Nasional Jepang, Minggu (1/8/2021) kemarin.

"Asosiasi Gubernur Nasional Jepang menunjukkan rasa krisis tentang ekspansi cepat strain mutan, khususnya varian Delta, dan menuntut penekanan menyeluruh," ungkap sumber Tribunnews.com, Senin (2/8/2021).

Selain itu Asosiasi juga merencanakan untuk mempertimbangkan metode penguncian (Lockdown) yang secara ketat membatasi ke luar batas prefektur.

Gubernur Chiba Toshihito Kumagai juga membenarkan lockdown diusulkan oleh para Gubernur Jepang.

"Ikatan Gubernur diadakan secara online kemarin dan menyusun Rekomendasi Mendesak Menyusul Perluasan Kembali Infeksi Nasional," ungkap Gubernur Kumagai, Senin (2/8/2021).

Baca juga: Asuransi Cyber Jepang Meningkat 50 Persen Disebabkan Banyaknya Serangan Para Hacker

Beberapa kesimpulan diungkapkannya pula sebagai hasil pembicaraan para gubernur se-Jepang.

Pembayaran kembali manfaat berkelanjutan dan manfaat dukungan sewa dan pelonggaran persyaratan.

Kemudian langkah-langkah dukungan untuk bisnis terkait pariwisata/transportasi, dengan mempercepat pelaksanaan pembayaran subsidi.

Tinjauan termasuk revisi Undang-Undang Tindakan Khusus yang menjadi usulan para gubernur kemarin. Salah satunya usulan Lockdown di Jepang.

Sementara itu beasiswa (ke Jepang) dan upaya belajar bahasa Jepang yang lebih efektif melalui aplikasi zoom terus dilakukan bagi warga Indonesia secara aktif dengan target belajar ke sekolah di Jepang. Info lengkap silakan email: info@sekolah.biz dengan subject: Belajar bahasa Jepang.