Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gejolak politik di Tunisia mengundang perhatian Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon. 

Pasalnya, atas nama kedaruratan, Presiden Tunisia Kais Saeid, mengambil keputusan memberhentikan Perdana Menteri Hichem Mechchi sekaligus membekukan Parlemen Tunisia pada 25 Juli lalu. 

Tak hanya itu, Presiden Tunisia juga memerintahkan warga turun ke jalan dan mendukung langkah politiknya.

Dalam virtual meeting dengan Duta Besar Tunisia H.E. Riadh Dridi, Fadli Zon mengungkapkan keprihatinannya atas kondisi politik di Tunisia yang sedang tidak stabil. 

"Sebagai salah satu mitra strategi Indonesia di Afrika Utara, saya berharap krisis politik di Tunisia dapat segera teratasi dan demokratisasi yang telah berjalan hampir satu dekade dapat terus dilanjutkan," ujar Fadli Zon, dalam keterangannya, Selasa (10/8/2021).

Baca juga: Donasi Rp 2 Triliun Keluarga Akidi Tio Diduga Hoaks, Fadli Zon: Mari Tunggu, Mukjizat atau Pidana

Dalam pertemuan secara virtual itu, Duta Besar Tunisia H.E. Riadh Dridi memaparkan latar belakang dinamika politik terkini di Tunisia.

Menurut Riadh Dridi, keputusan Presiden Tunisia diambil sebagai respon atas situasi darurat, dan hal tersebut diatur di dalam konstitusi Tunisia pasal 80, dimana seorang Presiden diberikan mandat untuk menetapkan exceptional situation.

"Gejolak terjadi karena ada perbedaan pandangan terkait pasal 80. Pihak oposisi menilai exceptional situation dapat diberlakukan oleh Presiden dengan terlebih dahulu melakukan konsultasi bersama perdana menteri dan parlemen, serta melakukan pemberitahuan kepada Mahkamah Konstitusi," ujar Riadh Dridi. 

Fadli Zon lantas menegaskan posisi parlemen sebagai tulang punggung demokrasi. Hingga saat ini, parlemen Tunisia dan DPR RI memiliki hubungan yang sangat baik. 

Salah satunya, ditandai dengan dibentuknya Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) Indonesia-Tunisia. Melalui GKSB, parlemen kedua negara kerap bertukar pengalaman terkait penguatan lembaga parlemen di masa transisi.

Lebih lanjut, Fadli Zon menyampaikan dukungannya terhadap stabilitas dan penguatan demokrasi di Tunisia.

Baca juga: Fadli Zon Desak Pemerintah Cabut Aturan Rektor UI Bisa Rangkap Jabatan Jadi Komisaris BUMN

Sejak peristiwa Arab Spring yang menandai gelombang demokratisasi, Tunisia merupakan salah satu negara yang berhasil melalui masa transisi politik. Bahkan Tunisia termasuk shining example. 

"Oleh karena itu, saya berharapa agar parlemen Tunisia sebagai pilar demokrasi dapat tetap menjalankan peran Strategisnya," jelas Fadli Zon.

Lebih lanjut, Fadli Zon menegaskan bahwa hubungan Indonesia dan Tunisia memiliki sejarah panjang sejak tahun 1960. Kedua negara juga merupakan anggota di Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dan Perhimpunan Parlemen OKI (PUIC). 

"Melalui pertemuan virtual ini, diharapkan komunikasi ini dapat memperkuat kemitraan kedua negara dan memperkuat komitmen atas peran strategis hubungan antarparlemen dalam kerangka memajukan persahabatan dan kerja sama kedua negara," tandasnya.