Laporan Wartawan Tribunnews, Fitri Wulandari

TRIBUNNEWS.COM, SITTWE - Kehidupan yang dijalani etnis Rohingya di Myanmar merupakan satu contoh nyata kejahatan kemanusiaan yang terjadi pada abad ini.

Mereka termarjinalkan di negaranya sendiri karena seakan dianggap bukan warga negaranya.

Etnis Rohingya yang tersisa di Myanmar tinggal di gubuk-gubuk padat dan gang-gang sempit berlumpur.

Kehidupan 'miskin' mereka ini hanya dipisahkan dengan kawat berduri yang digunakan sebagai pembatas dari kehidupan mayoritas di kota Sittwe.

Mirisnya, selain diasingkan, pemerintah militer (Junta) Myanmar juga tidak memiliki rencana untuk memberikan vaksinasi terhadap etnis Rohingya yang sebenarnya juga terdampak virus corona atau Covid-19.

Nu Maung, seorang penduduk etnis ini yang tinggal di kamp Thet Kal Pyin mengatakan pihak berwenang sebelumnya telah mengumpulkan nama bagi mereka yang berusia di atas 60 tahun untuk kemungkinan mendapatkan vaksinasi jika dosis masih tersedia.

Namun, tidak ada tanda-tanda bahwa vaksinasi itu akan dilakukan.

Baca juga: Kematian Covid-19 Tinggi, Pemimpin Iran Ali Khamenei Instruksikan Impor dan Produksi Vaksin

Ia sendiri telah merasakan gejala Covid-19.

Namun, tidak dapat pergi ke rumah sakit untuk melakukan pengujian semacam rapid test.

"Banyak orang yang sakit, banyak, beberapa bahkan meninggal, kebanyakan itu orang tua," jelas Nu Maung, yang berusia 51 tahun.

Kendati demikian, pemerintah militer Myanmar belum memberikan data terkait jumlah kasus infeksi yang tercatat di kamp-kamp tersebut.

Dikutip dari laman Channel News Asia, Rabu (11/8/2021), para penduduk etnis Rohingya yang tinggal di dua kamp di dekat Sittwe, yakni Phwe Yar Gone dan Thet Kal Pyin, mengatakan pihak berwenang bahkan tidak mengirim siapa pun untuk mempersiapkan lokasi vaksinasi.

Baca juga: Pimpinan DPRD Tangsel Turun Tangan Bantu Program Vaksinasi Covid-19

Sementara itu, Spesialis Hak Asasi Manusia kelompok Fortify Rights, Zaw Win menegaskan bukan hal yang mengejutkan mengetahui bahwa Rohingya tidak menjadi prioritas untuk program vaksinasi di negara itu.

"Rohingya telah lama menghadapi pembatasan ekstrem atas hak-hak mereka dan dalam kehidupan sehari-hari mereka, termasuk hak untuk kesehatan mereka sendiri. Rohingya yang kami ajak bicara di Rakhine Utara bahkan telah menyatakan ketakutan dan ketidakpercayaannya terhadap sistem medis negara bagian (Rakhine) dan apa yang mungkin terjadi pada mereka jika mereka mencoba pergi ke rumah sakit dengan gejala Covid-19," kata Win.

Perlu diketahui, saat ini diperkirakan ada 140.000 etnis Rohingya yang tinggal di negara bagian Rakhine.

Sebagian besar dari mereka dikurung di kamp-kamp, ​​dengan mereka yang berada di atau sekitar Sittwe menampung lebih dari 100.000 orang.

Sementara itu, setengah juta lebih penduduk etnis Rohingya tetap tinggal di desa-desa di wilayah lainnya di Rakhine.

Penduduk Rohingya di Maungdaw dan Buthidaung, utara Sittwe mengatakan bahwa beberapa penduduk di desa yang dihuni etnis Rohingya telah divaksinasi, namun persediaan vaksin itu kini sudah habis.

Baca juga: Simak Cara Cek Status dan Dowload Sertifikat Vaksin Covid-19 Melalui Laman Resmi PeduliLindungi

Sebelumnya, setidaknya ada 700.000 penduduk etnis Rohingya yang melarikan diri dari Rakhine ke Bangladesh pada 2017 lalu, selama operasi brutal yang dilakukan oleh tentara di bawah komando Jenderal Senior Min Aung Hlaing yang kini menjabat sebagai Perdana Menteri dan Kepala Junta Myanmar.

Penyelidik dari Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) mengatakan bahwa operasi itu dilakukan secara sengaja dengan tujuan 'genosida'.

Namun, para tentara Myanmar membantahnya dan mengklaim tujuan mereka adalah untuk memerangi teroris.

Sedangkan di Bangladesh, para pengungsi Rohingya saat ini mulai memperoleh vaksinasi.

Program vaksinasi ini dimulai pada awal pekan ini di kamp-kamp yang ada di Bangladesh yang menampung lebih dari satu juta pengungsi Rohingya.