PM Malaysia Dikarantina Setelah Kontak Dengan Pasien Covid-19, Tak Hadir Pelantikan Kabinet
Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri dikarantina karena kontak dekat dengan pasien Covid-19, sehingga tidak menghadiri pelantikan Kabinet Malaysia
Editor: hasanah samhudi
TRIBUNNEWS.COM, KUALA LUMPUR - Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yaakob dikarantina menyusul kontak dekat dengan pasien Covid-19.
Namun kantor perdana menteri dalam pernyataannya Senin (30/8/2021) tidak mengatakan berapa lama dia akan dikarantina atau apakah dia telah diuji untuk virus corona.
Ismail dilantik sebagai perdana menteri awal bulan ini, menggantikan Muhyiddin Yassin, yang mengundurkan diri setelah gagal mempertahankan mayoritas di Parlemen.
Ismail mengambil alih kekuasaan di tengah ketidakpuasan public terhadap cara pemerintah menangani pandemic.
Kasus Covid-19 baru-baru ini melonjak ke rekor tertinggi dan menurunkan perkiraan pertumbuhan setelah ekonomi terpukul oleh penguncian yang diperpanjang.
Baca juga: Anggota Parlemen Malaysia Tanggapi Kabinet Baru PM Ismail Sabri: Lebih Mirip Reshuffle
Baca juga: BREAKING: Ismail Sabri Yaakob Dilantik sebagai Perdana Menteri ke-9 Malaysia
Meskipun sejumlah negara bagian telah membuat kemajuan besar dalam menginokulasi populasi mereka, masih ada enam negara bagian yang proporsi populasi orang dewasa yang menerima dosis kedua mereka masih di bawah 50 persen.
Ismail diperkirakan tidak dapat menghadiri pelantikan Kabinet Malaysia yang baru dibentuknya, pada Senin (30 Agustus).
Sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh Kantor Perdana Menteri berbunyi: “Perdana menteri tidak akan menghadiri penyerahan surat pengangkatan dan upacara pelantikan para menteri federal dan wakil menteri di hadapan Raja Sultan Abdullah Mustafa Billah Syah sore ini.”
Selain itu, juga disebutkan bahwa Ismail Sabri akan berpartisipasi dalam perayaan hari nasional di Putrajaya pada hari Selasa (31/8/2021) secara virtual.
Sebelumnya pada hari itu, dilaporkan bahwa Wakil Menteri Pendidikan Mohamad Alamin tidak akan menghadiri upacara karena ia telah terinfeksi Covid-19.
Baca juga: Di Tengah Krisis Politik, Malaysia Laporkan Rekor Covid-19 Harian Tertinggi dengan 22.242 Kasus
Baca juga: Malaysia Berikan Kelonggaran Pembatasan Covid-19 untuk Warga yang Sudah Divaksinasi Penuh
Kabinet Malaysia yang baru dijadwalkan akan dilantik di hadapan Raja Sultan Abdullah di istana nasional Senin (30/8/2021) pada pukul 14:30 waktu setempat, sehari sebelum hari nasional ke-64 negara itu.
Kabinet yang diresmikan Ismail Sabri Jumat lalu terdiri dari 31 menteri dan 38 wakil menteri.
Ada empat menteri senior pengganti wakil perdana menteri, yaitu Mohamed Azmin Ali dari Parti Pribumi Bersatu Malaysia (Bersatu), Hishammuddin Hussein dari United Malays National Organization (UMNO), Mohd Radzi Md Jidin dari Bersatu serta Fadillah Yusof dari Gabungan Parti Sarawak (GPS).
Mohamed Azmin tetap sebagai perdagangan internasional dan menteri industri. Dr Mohd Radzi dan Bapak Fadillah juga menyimpan portofolio pendidikan dan pekerjaannya masing-masing.
Hishammuddin, yang adalah menteri luar negeri, sekarang menteri pertahanan.
Baca juga: Malaysia Sambut Perdana Menteri Baru, yang Ketiga dalam 3 Tahun Terakhir
Baca juga: PM Malaysia Muhyiddin Yassin Dirawat di Rumah Sakit setelah Menderita Diare
Tengku Zafrul Tengku Abdul Aziz telah mempertahankan portofolio menteri keuangannya, sementara Khairy Jamaluddin adalah menteri kesehatan yang baru.
Kabinet Ismail Sabri sebagian besar menyerupai pemerintahan sebelumnya di bawah Muhyiddin Yassin dari Bersatu, yang mengundurkan diri setelah kehilangan dukungan mayoritas menyusul penarikan dukungan dari sejumlah anggota parlemen UMNO.
Ismail Sabri, yang merupakan wakil presiden UMNO, naik ke posisi teratas dengan dukungan 114 anggota parlemen, sedikit lebih dari setengah dari total 220 anggota parlemen di negara ini. Dua kursi parlemen saat ini kosong.
Dalam pengumuman Kabinetnya, perdana menteri menekankan budaya kerja berkinerja tinggi di antara kementerian.
“Setiap kementerian perlu membuat perencanaan jangka pendek dan jangka panjang serta mencapai target. Untuk itu, setiap kementerian perlu membuktikan pencapaian awalnya dalam 100 hari pertama,” ujarnya. (Tribunnews.com/TST/CNA/Hasanah Samhudi)