TRIBUNNEWS.COM - Para tentara yang merebut kekuasaan di Guinea selama akhir pekan telah berkonsolidasi tentang pengambilalihan kekuasaan.

Mereka akan menempatkan perwira militer di delapan wilayah teratas Guinea dan berbagai distrik administratif.

Dikutip dari reuters, diketahui negara-negara Afrika Barat mengancam sanksi tentang penggulingan Presiden Alpha Conde.

Para pemimpin daerah akan bertemu untuk membahas hal ini pada Rabu (8/9/2021) besok.

Pemimpin pasukan, Mamady Doumbouya, menjanjikan pemerintahan transisi dengan persatuan nasional.

Mamady menyebutnya era baru untuk pemerintahan dan pembangunan ekonomi.

Namun, ia belum memberi keterangan lebih lanjut mengenai rencana tersebut.

Conde dan politisi top lainnya ditahan pada pemberontakan Minggu (5/9/2021).

Mereka dilarang meninggalkan tempat penahanan.

Sebagai informasi, penahanan tersebut adalah yang ketiga sejak April 2021 di Afrika Barat dan Tengah.

Baca juga: Presiden Guinea Dikudeta dan Diculik Militer Gara-gara Ubah Konstitusi Presiden Bisa 3 Periode

Baca juga: Apa Itu Virus Mematikan Marburg yang Terdeteksi di Guinea? Berikut Asal, Penularan hingga Gejalanya

Penunjukkan Gubernur Militer

Ibukota Conakry terlihat tenang pada Selasa (7/9/2021) hari ini.

Lalu lintas normal di pusat administrasi ibukota, semenanjung Kaloum. Kemacetan lalu lintas mulai terjadi.

Televisi RTG negara menyiarkan gambar Jenderal Aboubacar Diakite yang ditunjuk pasukan Mamady menjadi Gubernur.

Ia mengambil alih posisi Gubernur Sipil, Sadou Keita, di Kankan, wilayah yang telah menjadi kubu pemilihan Conde.

Keita menyebut penggantiannya oleh seolah Jenderal adalah momen "kegembiraan dan penyesalan".

Para tentara menurunkan foto Conde dari dinding kantor Gubernur Elhadj Madifing Diane.

Peristiwa itu terjadi di wilayah Labe Utara, Guinea.

Mereka menyerahkan foto itu kepada seorang letnan kolonel.

Latar Belakang Peristiwa

Conde dilantik menjadi presiden pada 2010.

Dia berjanji untuk mematahkan kekuasaan otoriter selama beberapa dekade.

Kemudian, presiden berusia 83 tahun itu memperoleh masa jabatan periode ketiga pada 18 Oktober 2020 lalu.

Dikutip dari washingtonpost.com, protes mematikan tahun lalu menjadi titik awal kekacauan di Guinea.

Puluhan demonstran tewas dalam bentrokan dengan pasukan keamanan.

Para kritikus mengecam pemerintah karena menggunakan kekhawatiran atas virus corona untuk membatasi kebebasan berbicara.

Kolonel Mamady Doumbouya, pemimpin pasukan, muncul di stasiun TV pemerintah dengan bendera Guinea di pundaknya pada Minggu (5/9/2021).

Dia mengumumkan pembubaran konstitusi dan mengatakan perbatasan akan ditutup sampai pemberitahuan lebih lanjut.

"Tindakan kami bukanlah kudeta," kata Mamady, kepala pasukan khusus Guinea, dalam siaran Minggu.

“Itu hanya mencerminkan aspirasi sah dari orang yang ingin hidup di lingkungan di mana kebutuhan dasar manusia dapat dipenuhi.”

Mamady menyusun daftar keluhan terhadap pemerintah Condé.

"Sebuah konstitusi baru akan ditulis di bawah naungan pasukan baru," kata Mamady.

Komite Nasional untuk Rally (berkumpul, berdamai) dan Pembangunan, atau CNRD untuk akronim bahasa Prancisnya.

Jumlah korban tewas dari peristiwa tersebut masih belum jelas, meskipun media lokal telah melaporkan beberapa korban di kedua sisi perebutan kekuasaan.

Kondisi Guinea Terkini

Para pemimpin militer menyatakan diri mereka bertanggung jawab atas Guinea yang diumumkan pada Senin (4/9/2021).

Mereka memerintahkan pejabat lokal untuk menghadiri pertemuan hari itu di Conakry atau menghadapi konsekuensi.

"Setiap ketidakhadiran akan dianggap sebagai pemberontakan," kata juru bicara junta di televisi pemerintah.

Perdana menteri dan kepala pemerintahan lainnya mulai tiba di gedung parlemen sebelum siang hari.

Pertemuan itu dijaga ketat dengan pengawalan tentara.

Para wartawan menyaksikan truk yang sama menurunkan mereka satu per satu.

(Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

Berita lain terkait Guinea.