TRIBUNNEWS.COM - Diplomat Afghanistan terdampar di luar negeri setelah Taliban kembali dan merebut kekuasaan pada 15 Agustus 2021 lalu.

Kembalinya Taliban secara tiba-tiba membuat ratusan diplomat Afghanistan di luar negeri dalam ketidakpastian.

Mereka kehabisan uang untuk menjalankan misi dan khawatir dengan keluarga di rumah.

Para diplomat juga merasa putus asa untuk bisa bertahan dan melindungi diri di luar negeri.

Dikutip dati CNA, gerakan militan dengan cepat telah menggulingkan pemerintah Afghanistan pada 15 Agustus.

Taliban mengatakan telah mengirim pesan ke semua kedutaannya untuk memberitahu para diplomat agar tetap melanjutkan pekerjaan mereka, Selasa (14/9/2021).

Baca juga: Taliban Kritik AS karena Setop Bantuan Afghanistan: Alih-alih Berterima Kasih, Aset Kami Dibekukan

Baca juga: Taliban Desak Komunitas Internasional Memberikan Bantuan untuk Warga Afghanistan

Tetapi, delapan staf kedutaan berkata pada Reuters, mereka yang berada di Kanada, Jerman, dan Jepang mengalami keputusasaan untuk melaksanakan misi mereka.

"Rekan-rekan saya di sini dan di banyak negara memohon kepada negara-negara tuan rumah untuk menerima mereka," kata seorang diplomat Afghanistan di Berlin.

Dia juga sangat mengkhawatirkan istri dan empat putrinya yang berada di Kabul.

"Saya benar-benar memohon. Para diplomat bersedia menjadi pengungsi," tambahnya.

Dia menambahkan dirinya telah menjual segalanya, termasuk sebuah rumah besar di Kabul dan memulai semua dari awal lagi.

Misi Afghanistan di luar negeri menghadapi periode ketidakpastian yang berkepanjangan ketika negara-negara memutuskan apakah akan mengakui Taliban, kata Afzal Ashraf, pakar hubungan internasional dan rekan tamu di Universitas Nottingham Inggris.

"Apa yang bisa dilakukan kedutaan tersebut? Mereka bukan wakil pemerintah. Mereka tidak memiliki hak untuk menerapkan kebijakan," katanya.

Afzal menambahkan, staf kedutaan kemungkinan akan diberikan suaka politik karena masalah keamanan jika mereka kembali ke Afghanistan.

Taliban, yang memberlakukan interpretasi ketat terhadap hukum Islam dengan hukuman seperti amputasi dan rajam selama pemerintahan mereka sebelumnya dari tahun 1996 hingga 2001, telah berusaha untuk menunjukkan wajah yang lebih berdamai sejak kembali berkuasa.

Baca juga: Pemimpin Taliban Dikabarkan Mulai Bertikai Perebutkan Jabatan di Pemerintahan

Baca juga: Sekjen PMI: Palang Merah Sedunia Masih Kaji Bantuan untuk Afghanistan dan Myanmar

Juru bicara Taliban telah meyakinkan mereka kembali bukan untuk membalas dendam dan akan menghormati hak-hak semua orang, termasuk perempuan.

Tetapi, Taliban tampaknya mengingkari janji.

Dilaporkan, kelompok militan ini menggeledah dari rumah ke rumah dan melakukan pembalasan terhadap mantan pejabat serta etnis minoritas, sehingga membuat orang waspada.

Taliban telah berjanji untuk menyelidiki setiap pelanggaran.

Menurut laporan Reuters, Rabu (15/9/2021), sekelompok utusan dari pemerintah yang digulingkan mengeluarkan pernyataan bersama yang menyerukan para pemimpin dunia untuk menolak pengakuan resmi Taliban.

(Tribunnews.com/Yurika)

Berita lain Konflik di Afghanistan