TRIBUNNEWS.COM, AFGHANISTAN - Penguasa baru Afghanistan, Taliban mendirikan sebuah kementerian baru dan bertempat di gedung yang pernah menjadi tempat Kementerian urusan Wanita.

Sebuah papan baru dipasang di luar kementerian urusan perempuan dan mengumumkan bahwa itu sekarang adalah "Kementerian Khotbah, Bimbingan, Penyebaran Kebajikan dan Pencegahan Kejahatan."

Sara Seerat, mantan penasihat di Kementerian Urusan Perempuan Afghanistan, mengatakan penutupan itu merupakan tanda bahwa Taliban tidak ingin menerima perempuan dengan cara apa pun.

“Oleh karena itu, penutupan Kementerian Urusan Perempuan dan ketidakhadiran guru perempuan adalah sebuah indikasi dan tanda di masyarakat bahwa mereka (Taliban) tidak mau menerima perempuan dengan cara apapun."ujar Seerat.

Baca juga: Taliban Mulai Larang Murid Perempuan Melanjutkan Sekolah

Pernyataan dari para pemimpin Taliban sering mencerminkan kesediaan untuk terlibat dengan dunia, membuka ruang publik untuk perempuan dan anak perempuan dan melindungi minoritas Afghanistan.

Hal ini dinilai berbeda dengan di lapangan yang justru malah sebaliknya seperti pembatasan terutama pada perempuan

Dalam periode pertama pemerintahan mereka pada 1990-an, Taliban telah menolak hak anak perempuan dan perempuan untuk pendidikan dan melarang mereka dari kehidupan publik.

Murid Perempuan Dilarang Sekolah

Anak perempuan usia remaja Afghanistan dilarang kembali ke sekolah menengah oleh pemerintah Taliban.

Dilaporkan pada Sabtu (18/9/2021), penguasa baru di negara itu hanya memerintahkan anak laki-laki dan guru laki-laki kembali ke kelas.

Kelompok Islam garis keras menggulingkan pemerintah yang didukung Amerika Serikat (AS) bulan lalu.

Taliban menjanjikan pemerintahan yang lebih lembut daripada pemerintahan represifnya pada 1990-an, ketika sebagian besar perempuan dilarang bersekolah dan bekerja.

Namun diktat dari kementerian pendidikan merupakan langkah terbaru dari pemerintahan baru untuk mengancam hak-hak perempuan, seperti dilansir Straits Times, Sabtu.

"Semua guru dan siswa laki-laki harus kembali berkegiatan di sekolah-sekolah mereka," kata sebuah pernyataan menjelang kelas dimulai kembali pada hari Sabtu.

Baca juga: Milisi Taliban Tembak Mati Ibu Rumah Tangga yang Demo Hak-hak Perempuan

Pernyataan itu, yang dikeluarkan pada Jumat malam, tidak menyebutkan guru atau siswa perempuan.

Sekolah menengah di Afghanistan dengan siswa-siswi yang biasanya berusia antara 13 dan 18, sering dipisahkan berdasarkan jenis kelamin.

Selama pandemi Covid-19, mereka menghadapi penutupan berulang kali dan penutupan permanen sejak Taliban merebut kekuasaan.

Sejak invasi pimpinan AS menggulingkan Taliban tahun 2001, pendidikan anak perempuan mencapai kemajuan signifikan.

Jumlah sekolah menjadi tiga kali lipat, dan tingkat melek huruf murid perempuan hampir dua kali lipat, yang persentasenya mencapai 30 persen dari jumlah seluruh perempuan di Afghanistan.

Namun, perubahan itu sebagian besar terbatas di kota-kota.

PBB menyatakan "sangat khawatir" akan masa depan sekolah perempuan di Afghanistan.

"Sangat penting bahwa semua anak perempuan, termasuk anak perempuan yang lebih tua, dapat melanjutkan pendidikan mereka tanpa penundaan lebih lanjut. Untuk itu, kami membutuhkan guru perempuan untuk melanjutkan mengajar," kata badan anak-anak PBB, UNICEF.

Sekolah dasar telah kembali beroperasi, dengan anak laki-laki dan perempuan kebanyakan duduk di kelas terpisah dan beberapa guru perempuan kembali bekerja.

Rezim baru Taliban juga mengizinkan perempuan untuk kuliah di universitas swasta, meskipun dengan pembatasan ketat pada pakaian dan pergerakan mereka.

Taliban juga dilaporkan menutup kementerian urusan perempuan pemerintah dan menggantinya dengan departemen yang terkenal karena menegakkan doktrin agama yang ketat selama pemerintahan pertamanya.

Ini merupakan pertanda buruk mengerasnya kebijakan Taliban terhadap kaum perempuan.

Di Kabul pada Jumat (17/9/2021), para pekerja terlihat memasang tanda untuk Kementerian Promosi Kebajikan dan Pencegahan Kejahatan di gedung lama Kementerian Urusan Perempuan di ibukota Kabul.

Video yang diunggah ke media sosial memperlihatkan pekerja perempuan dari kementerian melakukan protes di luar setelah kehilangan pekerjaan.

Sejauh ini, belum ada komentar dari pejabat Taliban.

Meski masih terpinggirkan, perempuan Afghanistan berjuang untuk dan mendapatkan hak-hak dasar selama 20 tahun terakhir, menjadi anggota parlemen, hakim, pilot dan polisi.

Ratusan ribu perempuan telah memasuki dunia kerja.

Ini merupakan suatu keharusan.

Lantaran, dalam beberapa kasus, banyak perempuan menjadi janda dan kini harus menghidupi keluarga karena suami mereka cacat akibat konflik selama beberapa dekade belakangan.

Taliban dilaporkan menunjukkan sedikit kecenderungan untuk menghormati hak-hak perempuan.

Ini terlihat dari tidak adanya perempuan yang dimasukkan dalam pemerintahan dan banyak yang dihentikan untuk kembali bekerja.

Sumber: Kompas.TV