Larangan Taliban Terhadap Perempuan Afghanistan yang Bekerja Picu Kemarahan
Larangan dari Taliban terkait perempuan yang tidak boleh bekerja memicu kemarahan perempuan Afghanistan.
Penulis: Yurika Nendri Novianingsih
Editor: Daryono
TRIBUNNEWS.COM - Larangan Taliban terhadap perempuan yang bekerja memicu kemarahan.
Larangan dari tokoh berkuasa di Afghanistan tersebut berlaku mulai Senin (20/9/2021).
Kemarahan para perempuan Afghanistan dipicu atas hilangnya hak jutaan guru perempuan dan anak perempuan yang dilarang mengenyam pendidikan sekolah menengah.
Setelah menjanjikan kehidupan yang lebih baik dari rezim brutal pada 1990-an, kaum fundamentalis memperketat kendali mereka atas kebebasan perempuan, satu bulan setelah merebut kekuasaan.
"Saya mungkin juga akan mati," kata seorang senior, yang dipecat dari kementerian luar negeri, dikutip dari CNA.
"Saya bertanggung jawab atas seluruh departemen dan ada banyak wanita yang bekerja dengan saya, sekarang kami semua kehilangan pekerjaan," kata seorang wanita yang enggan disebutkan namanya.
Baca juga: Kisah Wanita Afghanistan Melahirkan di Tengah Keterbatasan, Bidan Sebut sebagai Pengalaman Terburuk
Baca juga: Aturan Taliban, Pejabat Sebut Wanita Afghanistan Hanya Boleh Bekerja jadi Petugas Kebersihan Toilet
Penjabat walikota ibukota Kabul mengatakan setiap pekerjaan di pemerintahan kota yang saat ini dipegang oleh perempuan akan diisi oleh laki-laki.
Itu terjadi setelah kementerian pendidikan memerintahkan guru dan siswa laki-laki kembali ke sekolah menengah pada akhir pekan.
Namun, kebijakan tersebut tidak berlaku untuk pendidik perempuan dan murid perempuan di negara itu.
Hingga saat ini, Taliban belum mengeluarkan kebijakan resmi secara langsung yang melarang perempuan bekerja.
Banyak wanita Afghanistan takut mereka tidak bisa mendapat pekerjaan yang layak.
Dua pekan lalu, pemerintah baru Taliban mengumumkan tidak memiliki anggota perempuan.
Meski masih terpinggirkan, perempuan Afghanistan telah memperjuangkan dan memperoleh hak-hak dasar dalam 20 tahun terakhir.
Mereka bisa bekerja sebagai anggota parlemen, hakim, pilot dan polisi.
Tetapi sejak Taliban kembali berkuasa pada 15 Agustus, pemerintah baru itu tidak menunjukkan kecenderungan untuk menghormati hak-hak perempuan.
Selama pemerintahan pertama Taliban 1996-2001, perempuan sebagian besar tidak diperbolehkan keluar ke tempat umum.
Termasuk dilarang meninggalkan rumah kecuali ditemani oleh kerabat laki-laki.
(Tribunnews.com/Yurika)
