TRIBUNNEWS.COM - Menteri Luar Negeri Taliban telah meminta untuk berbicara dengan para pemimpin dunia dalam sidang Majelis Umum PBB di New York pekan ini.

Juru Bicara PBB mengatakan Selasa (21/9/2021) bahwa perrmintaan yang sama diajukan duta besar pemerintah Afghanistan yang digulingkan Taliban bulan lalu.

Sejauh ini PBB belum memutuskan siapa yang akan mewakili negara itu di badan dunia itu.

Dilansir dari Channel News Asia, Juru Bicara PBB Stephane Dujarric mengatakan kepada AFP, sebuah komite kredensial beranggota sembilan orang akan memutuskan dua permintaan itu.

Tetapi tidak jelas apakah komite akan bertemu sebelum akhir pertemuan pada hari Senin.

Baca juga: Taliban Bantah Tuduhan Melindungi Al Qaeda di Afghanistan, Ini Kata Mereka

Baca juga: HAM PBB: Taliban Melanggar Janji Termasuk Soal Hak Perempuan

Menurut Dujarric, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menerima surat dari Amir Khan Muttaqi yang ditunjuk Taliban meminta untuk berpartisipasi dalam debat tingkat tinggi itu.

Disebutkan, surat tersebut bertanggal Senin 20 September, sehari sebelum sesi pertemuan Majelis Umum PBB berlangsung. Dalam surat itu dicantumkan Muttaqi sebagai "Menteri Luar Negeri.

Surat itu tidak merinci apakah Muttaqi ingin melakukan perjalanan ke New York untuk berbicara atau apakah Taliban akan mengirimkan video rekaman, seperti yang dilakukan banyak pemimpin tahun ini karena Covid-19.

Surat itu juga menunjukkan bahwa Ghulam Isaczai tidak lagi mewakili Afghanistan di PBB.

Isaczai adalah Duta Besar untuk PBB dari pemerintah Afghanistan yang digulingkan Taliban pada Agustus ketika pasukan militer AS keluar dari negara itu.

Baca juga: Taliban Bubarkan Kementerian Urusan Perempuan di Afghanistan

Baca juga: Afghanistan Alami Krisis, PBB: Butuh Donasi 1 Miliar Dolar untuk Kebutuhan Dasar Warga

Surat itu mengatakan bahwa Taliban telah mencalonkan juru bicara mereka yang berbasis di Doha, Suhail Shaheen sebagai perwakilan tetap Afghanistan untuk PBB.

Surat dengan kop "Emirat Islam Afghanistan, Kementerian Luar Negeri," itu menyebutkan bahwa mantan presiden Ashraf Ghani digulingkan pada 15 Agustus, hari ia meninggalkan negara itu.

"Negara-negara di seluruh dunia tidak lagi mengakui dia sebagai presiden," sebut PBB mengutip surat itu.

Juru Bicara PBB juga mengatakan bahwa Sekretaris Jenderal Guterres telah menerima surat terpisah dari Isaczai, tertanggal 15 September, yang berisi daftar delegasi Afghanistan untuk sesi tersebut.

Dujarric menyebutkan bahwa surat itu mencantumkan Isaczai sebagai wakil tetap Afghanistan.

Baca juga: Aktivis Hak-Hak Perempuan Afghanistan: Jangan Tertipu Topeng Taliban

Baca juga: Larangan Taliban Terhadap Perempuan Afghanistan yang Bekerja Picu Kemarahan

"Kedua komunikasi ini telah dikirim oleh sekretariat, setelah berkonsultasi dengan kantor presiden Majelis Umum, kepada anggota komite kredensial sesi ke-76 Majelis Umum," katanya.

Komite ini terdiri dari Rusia, Cina, Amerika Serikat, Swedia, Afrika Selatan, Sierra Leone, Chili, Bhutan, dan Bahama.

Sebuah sumber diplomatic mengatakan kepada AFP bahwa Komite pernah mengalami kasus seperti ini, dan cenderung tidak mengambil keputusan. Komite malah menyerahkan kepada Majelis Umum untuk melakukan pemungutan suara.

Belum ada pemerintah yang mengakui pemerintah Taliban. Para pemerintahan cenderung menuntut agar Taliban memenuhi komitmen pada hak asasi manusia.

Namun ada sejumlah pemerintahan telah memberikan indikasi positif.

Baca juga: Diplomat Afghanistan Terdampar di Luar Negeri setelah Taliban Kembali Berkuasa

Pakistan yang menjadi pendukung utama Taliban tidak secara terbuka menyerukan pengakuan resmi terhadap pemerintahan Taliban.

"Pandangan politik pragmatis adalah bahwa ada realitas baru. Dan jika Anda ingin mengabaikan itu, itu pilihan Anda," kata Menteri Luar Negeri Pakistan, Shah Mahmood Qureshi, Senin lalu. (Tribunnews.com/CNA/Hasanah Samhudi)