TRIBUNNEWS.COM - CEO Pfizer Albert Bourla memprediksi kehidupan normal akan kembali dalam setahun, menambahkan vaksinasi Covid-19 tahunan mungkin diperlukan, CNBC melaporkan.

"Dalam setahun saya pikir kita bisa mendapatkan kembali kehidupan normal," ujar Bourla dalam wawancara ABC "This Week", Minggu (26/9/2021).

Namun, ada yang perlu diperhatikan.

"Saya tidak berpikir bahwa ini berarti varian tidak akan terus datang, dan saya tidak berpikir bahwa ini berarti kita dapat menjalani hidup tanpa vaksinasi," kata Bourla.

"Tapi itu, sekali lagi, masih harus dilihat."

Baca juga: Kemenkes Masih Tunggu Kajian Lebih Lanjut Soal Manfaat Pfizer untuk Anak di Atas 5 Tahun

Baca juga: FDA Izinkan Booster Pfizer untuk Lansia dan Warga AS yang Berisiko Terpapar Covid-19

Prediksi Bourla tentang kapan kehidupan normal akan kembali sesuai dengan prediksi CEO Moderna Stéphane Bancel.

"Saya berasumsi, mulai hari ini, dalam satu tahun," kata Bancel kepada surat kabar Swiss Neue Zuercher Zeitung, menurut Reuters pada hari Kamis, ketika ditanya perkiraannya soal kapan kembali ke kehidupan normal.

Untuk mewujudkan prediksinya, Bourla menyarankan suntikan vaksin virus corona tahunan mungkin diperlukan.

"Skenario yang paling mungkin bagi saya adalah, karena virus ini menyebar ke seluruh dunia, maka varian baru akan terus bermunculan," kata Bourla.

"Juga kita akan memiliki vaksin yang akan bertahan setidaknya satu tahun, dan saya pikir skenario yang paling mungkin adalah vaksinasi tahunan, tetapi kita tidak tahu persis, kami harus menunggu dan melihat datanya."

Jumat lalu, kepala Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Dr. Rochelle Walensky mengizinkan distribusi suntikan booster dari Covid-19 Pfizer/BioNTech untuk mereka yang berada di lingkungan kerja berisiko tinggi.

Walensky menyetujui mendistribusikan suntikan booster ke orang Amerika yang lebih tua dan orang dewasa dengan kondisi medis yang mendasarinya setidaknya enam bulan setelah rangkaian suntikan pertama mereka, sesuai dengan panel penasehat.

Organisasi Kesehatan Dunia sangat menentang peluncuran suntikan booster.

WHO mengatakan negara-negara kaya harus memberikan dosis ekstra ke negara-negara dengan tingkat vaksinasi rendah.

Dilansir Nikkei Asia, Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan kepada media awal September lalu bahwa dia "tidak akan tinggal diam ketika perusahaan dan negara yang mengendalikan pasokan vaksin global berpikir orang miskin di dunia harus puas dengan sisa vaksin."

Hasil Studi tentang Dosis Ketiga

Sementara itu, sebuah makalah yang diterbitkan dalam jurnal medis The Lancet pada hari Senin (13/9/2021) oleh para ahli vaksin internasional, juga menekankan dua suntikan reguler masih memberikan perlindungan yang kuat terhadap COVID-19 yang parah.

"Oleh karena itu, bukti saat ini tampaknya tidak menunjukkan perlunya tambahan dosis pada populasi umum, di mana kemanjuran terhadap penyakit parah tetap tinggi," tulis penelitian itu.

Negara-negara yang Tetap Berlakukan Dosis Ketiga/Booster

Namun demikian, peringatan suntikan booster dari WHO sebagian besar diabaikan.

Israel, Prancis, dan negara-negara Barat lainnya telah mulai memberikan atau setidaknya membuat rencana untuk suntikan booster.

Pada bulan Juli lalu, Indonesia mulai memberikan suntikan booster kepada petugas kesehatan, menggunakan vaksin Moderna yang disumbangkan oleh AS melalui fasilitas COVAX WHO.

Kamboja, di mana lebih dari 50% populasinya telah menerima dua dosis, mulai menawarkan dosis ketiga bulan lalu.

Thailand juga bermaksud untuk mulai memberikan booster pada bulan Oktober, terutama untuk orang-orang yang memiliki dua suntikan Sinovac antara bulan Maret dan Mei.

Korea Selatan juga mempertimbangkan suntikan ketiga dengan vaksin Pfizer atau Moderna bulan depan, dengan selang waktu enam bulan dari suntikan kedua.

Di China, suntikan booster masih dalam pertimbangan.

Tetapi pihak berwenang telah menempatkan petugas kontrol perbatasan dan perawatan kesehatan dalam kelompok berisiko tinggi yang dianggap sebagai kandidat utama untuk suntikan tambahan.

Di Jepang, kepala panel ahli COVID-19 pemerintah mengatakan pengganti Perdana Menteri Yoshihide Suga harus segera mempertimbangkan booster.

India, sementara itu, sedang mempelajari masalah ini tetapi tetap tidak berkomitmen.

V. K. Paul, penasihat utama pemerintah India untuk COVID-19, mengatakan kepada wartawan awal bulan ini bahwa pertanyaan tentang apakah booster diperlukan masih "belum pasti" secara global.

(Tribunnews.com, Tiara Shelavie)

Berita lainnya seputar booster vaksin Covid-19