Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
TribunNews | PON XX Papua
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Desktop Version
Deutsche Welle

Sekjen PBB Dorong Reformasi Sistem Pangan untuk Kemakmuran Dunia

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dalam pidatonya di Sidang Majelis Umum ke-76 PBB mengatakan bahwa dunia perlu mengubah pengelolaan…

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan dunia perlu mengubah cara membuat, memakan, dan membuang makanan dalam pidatonya di Sidang Majelis Umum ke-76 PBB di New York, Kamis (23/09).

"Perang di planet kita harus berakhir dan sistem pangan dapat membantu kita membangun perdamaian itu," kata Guterres.

Dengan mencatat bahwa sistem pangan menciptakan sepertiga dari emisi gas rumah kaca, Guterres mengatakan bahwa mengikuti Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB (SDG) yang ditetapkan pada tahun 2015 dapat mengakhiri kelaparan dan kemiskinan sambil menciptakan kesehatan dan kemakmuran global.

Guterres pun menyerukan reformasi subsidi pertanian dan mengatakan bahwa pangan tidak boleh dilihat "hanya sebagai komoditas untuk diperdagangkan, tetapi sebagai hak yang dimiliki setiap orang."

Bank Dunia, Lembaga Penelitian Kebijakan Pangan Internasional, serta Koalisi Pangan dan Penggunaan Lahan menyusun rencana di sidang umum PBB untuk membuka peluang bisnis senilai US$4,5 triliun (Rp63 kuadriliun) dengan sistem pangan yang lebih adil.

Setelah Presiden AS Joe Biden mengumumkan dia akan menginvestasikan US$10 miliar (Rp140 triliun) untuk mengakhiri kelaparan awal pekan ini, Yayasan Bill Gates pada hari Kamis (23/09) juga berkomitmen akan menginvestasikan US$900 (Rp12,6 triliun) untuk mengakhiri masalah kekurangan gizi di seluruh dunia.

Pulau-pulau terancam tenggelam

Dalam sidang umum PBB kali ini, pemimpin dari negara-negara kepulauan kecil seperti Kepulauan Marshall dan Maladewa juga menyuarakan kekhawatiran mereka akan pemanasan global. Menurut mereka, negara-negara kepulauan yang mereka pimpin dapat tenggelam karena naiknya permukaan air laut oleh kenaikan suhu 2 derajat Celcius.

"Kami bahkan tidak memiliki tempat yang lebih tinggi untuk tinggal," kata Presiden Kepulauan Marshall David Kabua kepada para pemimpin dunia dalam pidato yang direkam sebelumnya pada hari Rabu (22/09).

Sementara Presiden Maladewa Ibrahim Solih pada Selasa (22/09) menyebut bahwa "perbedaan antara 1,5 derajat dan 2 derajat adalah hukuman mati bagi Maladewa."

Halaman
12
Sumber: Deutsche Welle
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas