Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ismoyo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Keuangan Amerika Serikat (AS) Janet Yellen, kembali memperingatkan anggota parlemen bahwa negara hampir kehabisan kemampuan pinjaman.

Sehingga, dirinya mendesak Kongres untuk bertindak agar dapat mencegah bahaya serius terhadap ekonomi.

"Pada saat itu, kami berharap Departemen Keuangan akan memiliki sumber daya yang sangat terbatas yang akan habis dengan cepat," tulisnya dalam surat terbarunya kepada para pemimpin kongres seperti dikutip Tribunnews dari Reuters, Selasa (28/9/2021).

"Tidak pasti, apakah kita dapat terus memenuhi semua komitmen negara setelah tanggal itu," sambungnya.

Yellen juga mengatakan, Departemen Keuangan telah memberlakukan langkah-langkah luar biasa untuk menjaga agar dana pemerintah tetap mengalir setelah plafon utang tercapai.

Tetapi langkah-langkah itu akan habis dalam waktu sekitar 20 hari, meskipun tanggal pastinya dapat bervariasi.

"Ketidakpastian ini menggarisbawahi pentingnya tidak menunggu untuk menaikkan atau menangguhkan batas utang," kata Yellen.

Baca juga: Senat AS Tolak Penangguhan Plafon Utang, Risiko Gagal Bayar Pemerintah AS di Depan Mata

Sebagai informasi sebelumnya, Kongres Amerika Serikat (AS) menghadapi tenggat waktu yang semakin tipis terkait mengatasi plafon utang negara sebesar 28,4 triliun dolar AS.

Bila dikonversi menjadi Rupiah, nilai tersebut setara dengan Rp405 ribu triliun (asumsi kurs dolar AS: Rp14.276).

Hal ini akan memerlukan manuver rumit oleh Partai Demokrat selama beberapa minggu ke depan.

Baca juga: Krisis Utang Raksasa Properti Evergrande, Apa Dampaknya bagi China, AS, hingga Eropa?

Di mana Partai Demokrat merupakan partai penyokong Presiden Joe Biden.

Seperti diketahui, partai oposisi pemerintah yakni Republik, belum menyetujui rancangan undang-undang (RUU) penambahan plafon utang. Rancangan undang-undang ini penting untuk mencegah pemerintah AS dari ancaman berhenti beroperasi karena masalah keuangan.

Pada akhir Oktober atau awal November ini, Departemen Keuangan AS akan kehabisan uang untuk membayar kewajibannya, yang berarti pemerintah menghadapi risiko gagal bayar bersejarah jika Kongres tidak bertindak.