TRIBUNNEWS.COM, LEBANON - Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Baabda - Yarzeh, Lebanon menerima perwakilan karyawan dan keluarga kapal Seniha-S (MV Neha), Selasa (28/9/2021).

Diketahui massa kembali mendatangi KBRI Lebanon memprotes aksi diduga mafia kapal di Batam yang telah melakukan penculikan ABK dan penahanan kapal kargo Seniha-S.

Salah satu pemilik kapal kargo tersebut adalah Raef Sharef El Din.

Melalui kuasa hukumnya, Antoine Francis, Raef menyampaikan agar persoalan ini segera diselesaikan oleh KBRI Lebanon.

"Kami menuntut agar sekelompok hacker yang dijalankan oleh jaringan Internasional yang beroperasi di Indonesia dan Panama bisa ditangkap. Setelah otoritas terkait tidak mampu atau abstain dari menerapkan serangkaian keputusan peradilan, bea cukai, administrasi dan keuangan yang dikeluarkan oleh otoritas pusat dan regional untuk membebaskan mereka dan mengembalikan mereka untuk bekerja di jalur pelayaran untuk kepentingan dibawah pengawasan Libanon dan Turki," kata Antoine dalam keterangan yang diterima, Rabu (29/9/2021).

Baca juga: Ada Aktivitas Kapal Riset China di Laut Natuna Utara, Pemerintah RI Disarankan Kirim Nota Diplomatik

KBRI Lebanon mengizinkan pemilik kapal dan kuasa hukumnya untuk masuk ke dalam ruangan.

Saat di dalam, perwakilan karyawan dan keluarga Kapal Seniha-S menyerahkan sebuah berkas kepada KBRI Lebanon untuk segera ditindaklanjuti.

"Delegasi Indonesia menganggap bahwa kasus tersebut telah dibawa ke pengadilan. Namun kami menekankan perlunya menerapkan keputusan pengadilan dan menangkap para perompak," kata Antoine.

"Mereka mengatakan kepada delegasi bahwa langkah selanjutnya adalah di pengadilan Internasional," sambung dia.

Antoine Francis mengatakan, pemilik kapal Seniha-S melakukan aksi untuk kedua kalinya di depan KBRI Baabda.

"Ini adalah tuntutan dan solidaritas para pekerja di atas kapal “Saniha-S” dan perusahaan pemilik," katanya.

"Sekali lagi angkat suara untuk memprotes terus ditahannya kapal tersebut. Dan pernyataan yang dikeluarkan oleh kedutaan Indonesia tidak berhubungan dengan keputusan untuk mengevakuasi kapal dari orang-orang di dalamnya," sambung dia.

Menurut Antoine, kasus kapal Sneha-S adalah pelanggaran mencolok terhadap hukum navigasi maritim dan keselamatan navigasi.

"Kami akan menindaklanjuti masalah ini dengan segala upaya kami dan kami tidak akan berhenti di titik ini. Ini juga akan menindaklanjuti melalui tuntutan hukum di PBB, karena pemilik kapal ini menanggung kerugian besar yang ditanggung oleh perusahaan," ujar dia.

Antoine sekaligus mengungkapkan bahwa pihaknya menerima kabar bahwa ada sekitar tujuh orang di atas kapal, dan dalam posisi membungkuk ke kanan.

"Kami mencoba mengirim beberapa orang untuk mencapai kapal, tetapi mereka dicegah mendekat," bebernya.

Pada pukul satu siang waktu setempat, para demonstran mengakhiri aksi.

Namun sempat mengancam akan kembali lagi jika pihak berwenang Indonesia tidak mengambil keputusan tegas atas kasus kapal Seniha-S.