Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Desktop Version
Deutsche Welle

69 Perusahaan Ternama Jerman Minta Pemerintah Baru Serius Tangani Perlindungan Iklim

Sementara konsultasi pembentukan koalisi pemerintahan masih berlangsung di Berlin, 69 perusahaan Jerman menuntut agar pemerintah baru…

69 Perusahaan Ternama Jerman Minta Pemerintah Baru Serius Tangani Perlindungan Iklim

Jajaran nama-nama besar seperti Adidas, Allianz dan SAP, Bayer, ThyssenKrupp, raksasa energi E.on dan EnBW menuntut agar pemerintahan baru Jerman mempercepat langkah-langkah perlindungan iklim, seperti pembangunan infrastruktur energi angin dan energi matahari, sekaligus mempercepat penghentian pembangkit listrik tenaga batu bara.

"Pembangunan energi terbarukan, termasuk jaringan listrik pendukugnya, harus dipercepat secara massiv," demikian disebutkan dalam surat terbuka yang ditandatangani oleh 69 perusahaan terbesar Jerman dan dirilis hari Senin (11/10). Selanjutnya mereka menuntut agar "sampai 2030 sedikitnya 70 persen konsumsi listrik Jerman berasal dari energi terbarukan".

Saat ini, baru 50 persen konsumsi listrik di Jerman yang berasal dari energi terbarukan. Karena itu, perusahaan-perusahaan terkemuka di Jerman itu menuntut agar "kapasitas pembangkitan energi angin di darat dan laut serta kapasitas fotovoltaik ditingkatkan sedikitnya tiga kali lipat" dalam waktu dekat.

Langkah-langkah penting pada 100 hari pertama

Perusahaan-perusahaan yang bergabung dalam prakarsa "Stiftung 2 Grad" (Yayasan 2 Derajat) mengatakan, untuk mencapai tujuan ambisius itu, instalasi pembangkit listrik yang ada sekarang harus diperbarui, dan lahan-lahan baru dipersiapkan untuk pembangunan pembangkit listrik ramah lingkungan dengan konsep "netral emisi".

Untuk mencapai target perlindungan iklim 65 persen lebih sedikit emisi gas rumah kaca pada tahun 2030, dibandingkan emisi tahun 1990, pemerintahan koalisi yang baru dalam 100 hari pertamanya harus mewujudkan "langkah-langkah ofensif penerapan netralitas iklim", termasuk "reformasi sistem pajak yang ramah iklim".

Perusahaan-perusahaan juga menutut agar pemerintahan baru secepat mungkin menetapkan aturan-aturan jelas tentang perlindungan iklim, sehingga industri bisa segera menyesuaikan strategi mereka. Perubahan orientasi sektor energi dan reformasi industri dan perekonimian diharapkan membuka banyak peluang baru di bidang pekerjaan dan bisnis.

Uni Eropa diminta bergerak cepat

Stiftung 2 Grad juga meminta Uni Eropa untuk bergerak cepat menyediakan sarana dan kerangka hukum dalam upaya mencapai target iklim Paris, sesuai agenda "Kesepakatan Hijau (Green Deal)" yang sudah ditetapkan pimpinan Uni Eropa, Ursula von der Leyen.

Prakarsa perusahaan-perudsahaan terkemuka Jerman itu menerangkan, sebagian besar pelaku ekonomi ingin menggunakan masa-masa pemulihan dari pandemi corona untuk memberikan kontribusi bagi pencapaian target iklim Paris. Untuk itu, mereka membutuhkan "instrumen politik yang dibuat dan diimplementasikan dengan sangat cepat, agar memungkinkan perusahaan memulai proses transformasi yang diperlukan dan tetap kompetitif secara internasional."

"Sebagian besar ekonomi ingin menggunakan Kesepakatan Hijau sebagai pendorong inovasi dan pertumbuhan,” kata Sabine Nallinger, Direktur Pelaksana Stiftung 2 Grad. "Tetapi mereka sangat membutuhkan kerangka kerja politik, sehingga investasi ramah iklim dapat diperhitungkan. Bersama-sama kita dapat menjadikan Eropa sebagai benua netral iklim pertama. Untuk itulah, kami membuat proposal yang konstruktif ini."

hp/as (dpa, ap, www.stiftung2grad.de)

Sumber: Deutsche Welle
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas