Tak Diundang KTT Asean, Junta Myanmar Tuduh Ada Campur Tangan AS dan UE atas 'Pengucilan' Itu
Junta Myanmar menuduh keputusan ASEAN tak mengundang perwakilannya ke KTT telah mendapatkan campur tangan Amerika Serikat dan Uni Eropa.
Penulis: Rica Agustina
Editor: Wahyu Gilang Putranto
"Intervensi asing juga bisa dilihat di sini," kata Zaw Min Tun.
"Sebelumnya, kami mengetahui bahwa beberapa utusan dari beberapa negara bertemu dengan urusan luar negeri AS dan mendapat tekanan dari UE," sambungnya.
Baca juga: Militer Myanmar Tak Akan Izinkan Utusan Khusus ASEAN Bertemu Aung San Suu Kyi
Tanggapan AS dan Analis
Seorang pejabat Departemen Luar Negeri AS menyatakan dukungannya atas keputusan ASEAN yang menurunkan partisipasi Myanmar pada KTT mendatang.
Diketahui, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi mengatakan dalam sebuah tweet bahwa negaranya telah mengusulkan Myanmar tidak boleh diwakili di tingkat politik di KTT sampai memulihkan demokrasinya melalui proses inklusif.
Sementara Singapura mendesak Myanmar untuk bekerja sama dengan utusan ASEAN, menteri luar negeri kedua Brunei Erywan Yusof.
Erywan telah menunda kunjungan yang telah lama direncanakan ke negara itu dalam beberapa pekan terakhir dan telah meminta untuk bertemu dengan semua pihak di Myanmar, termasuk pemimpin terguling Aung San Suu Kyi, yang ditahan dalam kudeta.
Zaw Min Tun mengatakan minggu ini Erywan akan diterima di Myanmar, tetapi tidak akan diizinkan untuk bertemu Aung San Suu Kyi karena dia didakwa melakukan kejahatan.
Lebih lanjut, Mustafa Izzuddin, seorang analis urusan global di konsultan Solaris Strategies Singapore, menyebut pengucilan junta sebagai langkah sementara politik bagi ASEAN untuk meredakan kritik internasional.
"Ini memastikan reputasi regional (ASEAN) sebagai organisasi yang masih dapat memainkan peran aktif dalam urusan Asia Tenggara," kata Izzuddin.
Izzuddin juga mengatakan langkah itu dapat mengirim sinyal politik kepada junta bahwa ASEAN bukan organisasi yang bisa diabaikan, dan Myanmar harus menunjukkan keseriusan dan komitmennya untuk melaksanakan lima poin konsensus.
Baca juga: Eks Presiden Myanmar Win Myint Mengaku Dipaksa Militer untuk Mundur Beberapa Jam Sebelum Kudeta
ASEAN telah menghadapi tekanan internasional yang meningkat untuk mengambil sikap yang lebih keras terhadap Myanmar.
ASEAN juga mendapatkan kritikan atas ketidakefektifannya dalam menangani para pemimpin yang dituduh melakukan pelanggaran hak, menumbangkan demokrasi dan mengintimidasi lawan politik.
Adapun tak diundangnya pihak junta merupakan langkah berani yang langka untuk blok yang didorong oleh konsensus, yang secara tradisional menjunjung kebijakan keterlibatan dan non-intervensi.
Baca juga artikel terkait Krisis Myanmar
(Tribunnews.com/Rica Agustina)
