TRIBUNNEWS.COM - Pemerintah militer atau junta Myanmar membebaskan ratusan tahanan politik dari penjara Insein yang terkenal kejam.

Para tahanan tersebut merupakan orang-orang yang dianggap militer telah berperan dalam protes anti-kudeta.

Beberapa menit setelah pidato pemimpin junta Min Aung Hlaing, televisi pemerintah mengumumkan lebih dari 5.600 orang yang ditangkap atau dicari akan dibebaskan dalam amnesti atas dasar kemanusiaan, Senin (18/10/2021).

Di antara tahanan politik yang dibebaskan, ada Monywa Aung Shin, yaitu juru bicara partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) pimpinan Aung San Suu Ky, dan seorang komedian terkenal Zarganar.

Monywa Aung Shin ditangkap pada kudeta 1 Februari dan telah menghabiskan delapan bulan di penjara.

Baca juga: Ketegasan Brunei Buahkan Hasil, Junta Myanmar Cari Upaya Kompromi

Dalam perjalanan pulang dari penjara, Monywa Aung Shin mengatakan kepada media lokal, Democratic Voice of Burma, bagaimana dirinya dibebaskan.

"Mereka datang kepada saya hari ini dan mengatakan mereka akan membawa saya pulang, itu saja," kata Monywa Aung Shin, Senin malam sebagaimana dilansir Channel News Asia.

Foto dan video yang diunggah di media sosial menunjukkan para tahanan bersatu kembali dengan anggota keluarga yang menangis.

Gambar lain menunjukkan deretan bus meninggalkan pintu belakang penjara, dengan penumpang bersandar dari jendela dan melambai pada kerumunan yang berkumpul di luar.

Lebih banyak tahanan politik termasuk anggota parlemen dan jurnalis dibebaskan pada hari Senin di kota-kota lain termasuk Mandalay, Lashio, Meiktila dan Myeik.

Baca juga: Setelah Ditekan ASEAN, Myanmar Bebaskan Ratusan Tahanan Politik

Namun, 11 dari 38 orang yang dibebaskan dari penjara Meiktila di Myanmar tengah ditangkap lagi, lapor Democratic Voice of Burma.

Sementara itu, pembebasan tahanan oleh militer digambarkan oleh beberapa aktivis sebagai taktik junta untuk mencoba membangun kembali reputasi internasionalnya.

Di mana sebelumnya, Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) memutuskan tidak mengundang junta ke KTT ASEAN yang akan digelar pada 26-28 Oktober mendatang.

Pelapor Khusus PBB Tom Andrews di Twitter menyambut baik pembebasan itu.

Namun Tom Andrews tetap menganggap militer "keterlaluan" karena mereka ditahan di tempat pertama.

Tom Andrews juga mengatakan, pembebasan tahanan politik di Myanmar oleh junta bukan karena perubahan hati.

"Junta membebaskan tahanan politik di Myanmar bukan karena perubahan hati, tapi karena tekanan," katanya.

Tekanan yang dimaksud Tom Andrews yakni keputusan ASEAN mengundang perwakilan non-politik ke KTT.

Keputusan yang diambil ASEAN untuk mengucilkan junta disebut-sebut sebagai langkah penghinaan yang belum pernah terjadi sebelumnya kepada para pemimpin militer.

Keputusan itu juga merupakan langkah berani yang luar biasa untuk blok yang didorong oleh konsensus, yang secara tradisional menjunjung kebijakan keterlibatan dan non-intervensi.

Baca juga: Oposisi Myanmar Sambut Baik Junta Militer Tidak Diundang KTT ASEAN

Brunei, ketua ASEAN saat ini, mengeluarkan pernyataan yang mengutip kurangnya kemajuan yang dibuat pada alur yang telah disepakati junta dengan ASEAN pada April untuk memulihkan perdamaian di Myanmar.

Seorang juru bicara junta, Zaw Min Tun memberikan tanggapan atas keputusan ASEAN.

Zaw Min Tun menyalahkan intervensi asing atas pengucilan Min Aung Hlaing dari KTT.

Dikatakan Zaw Min Tun kepada kantor berita BBC Burma bahwa Amerika Serikat dan perwakilan Uni Eropa telah menekan para pemimpin ASEAN untuk mengecualikan pemimpinnya.

Tuduhan itu berdasar pada beberapa negara yang mereka ketahui telah melakukan pertemuan dengan urusan luar negeri Amerika Serikat.

Baca juga: Menlu Retno: Tak Undang Junta Myanmar di KTT ASEAN Keputusan yang Tepat

"Intervensi asing juga bisa dilihat di sini," kata Zaw Min Tun.

"Sebelumnya, kami mengetahui bahwa beberapa utusan dari beberapa negara bertemu dengan urusan luar negeri AS dan mendapat tekanan dari UE," sambungnya.

Myanmar berada dalam kekacauan sejak kudeta, yang mengakhiri satu dekade demokrasi tentatif dan reformasi ekonomi.

Pasukan keamanan telah membunuh lebih dari 1.100 orang menurut aktivis dan Perserikatan Bangsa-Bangsa .

Pasukan keamanan juga telah menangkap lebih dari 9.000 orang termasuk Aung San Suu Kyi, menurut kelompok hak asasi Assistance Association for Political Prisoners (AAPP), yang mendokumentasikan pembunuhan dan penangkapan.

Baca juga artikel lain terkait Krisis Myanmar

(Tribunnews.com/Rica Agustina)